Joe Biden saat mengunjungi Ramallah sebagai wakil presiden AS dan menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 2010 lalu. | REUTERS/Debbie Hill/Pool

Resonansi

15 Feb 2021, 02:00 WIB

Rancangan Perdamaian Trump Masuk Laci Sejarah

Rancangan perdamaian di Timteng versi Donald Trump hanya berusia satu tahun.

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Rancangan perdamaian di Timur Tengah (Timteng) versi mantan presiden AS Donald Trump hanya berusia satu tahun. Para menteri luar negeri Liga Arab, Senin (8/2/2021) lalu, sepakat melipat dan menyimpan rancangan itu dalam laci sejarah.

Padahal, Trump menyebut rancangan yang dirilis 28 Januari 2020 itu the Deal of the Century. Kesepakatan yang diyakini Trump mengikis habis konflik Israel-Palestina dan pendahulunya tak mampu melakukannya.

Setahun lalu, rancangan perdamaian versi Trump dirilis di Gedung Putih dalam acara megah. Selain disaksikan langsung PM Israel Benjamin Netanyahu, dihadiri tokoh komunitas Yahudi dan lobi Zionis di Amerika.

Anehnya, tak seorang pun pemimpin Palestina diundang, padahal kesepakatan itu akan menentukan nasib bangsa Palestina. Inti dari the Deal of the Century Trump adalah Yerusalem — satu kesatuan dan tidak dibagi — merupakan ibu kota Israel.

Lalu, semua permukiman Yahudi di daerah pendudukan (milik Palestina) jadi bagian negara Zionis. Negara Palestina, bila nantinya terbentuk, hanya wilayah otonom di Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah kendali Israel. Itu pun setelah dikurangi permukiman Yahudi.

Mereka juga harus dilucuti dari segala persenjataan. Ibu kota Palestina akan berada di pinggiran Yerusalem. Sebuah jembatan layang akan dibangun untuk menghubungkan lalu-lintas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Ada negosiasi dengan Mesir untuk memberikan tanah tambahan kepada Palestina guna membangun bandara, kawasan industri, perdagangan, dan pertanian tanpa memberi izin mereka tinggal di dalamnya. Negosiasi itu tentu harus menguntungkan Mesir.

 
Media Timteng menyebutnya shuf’atu al qorn, bukan shufqotu al qornShuf’atu adalah tamparan. Shufqotu bermakna kesepakatan.
 
 

Media Timteng menyebutnya shuf’atu al qorn, bukan shufqotu al qorn. Shuf’atu adalah tamparan. Shufqotu bermakna kesepakatan. Shuf’atu al qorn berarti ‘tamparan abad ini’ dan bukan shufqotu al qorn alias ‘kesepakatan abad ini’.

Itulah sebabnya, the Deal of the Century langsung ditentang berbagai pihak, bahkan sebelum dirilis. Namun, orang nomor satu di Gedung Putih ketika itu, seperti biasanya, tidak peduli. Ia jalan terus dengan rencananya.

Kini Trump mantan presiden. Penggantinya, Joe Biden, mempunyai kebijakan berbeda. Seperti dikatakan Menlu AS Anthony Blinken, Pemerintah AS yang baru sepakat dengan ide solusi dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan. Mengenai status Yerusalem, menurut Blinken dalam sebuah wawancara beberapa hari lalu, bisa saja Kota Suci itu menjadi ibu kota kedua negara. 

Presiden Biden, kata Blinken, memastikan tak ada pihak  bertindak sepihak yang membuat prospek perdamaian dan menemukan solusi lebih sulit. AS siap bekerja sama dengan berbagai pihak menciptakan suasana kondusif untuk memulai proses pembicaraan damai.

Peluang perubahan kebijakan Gedung Putih terhadap kawasan Timteng inilah yang ditangkap Liga Arab dan pemimpin Palestina. Dalam sidang darurat Senin lalu di Kairo, para menlu negara Liga Arab memutuskan ‘melipat’ halaman the Deal of the Century.

 
Dalam kalimat Presiden Palestina Mahmud Abbas, setiap kesepakatan jahat yang merugikan bangsa Palestina, nasibnya akan berada di tong sampah sejarah.
 
 

Dalam kalimat Presiden Palestina Mahmud Abbas, setiap kesepakatan jahat yang merugikan bangsa Palestina, nasibnya akan berada di tong sampah sejarah.

Selanjutnya, para menlu itu sepakat tentang formula dua negara, Palestina dan Israel, sebagai satu-satunya solusi mengakhiri konflik dengan batas sebelum Perang 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina.

Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menegaskan, pengalaman beberapa tahun terakhir membuktikan, penyelesaian politik tak dapat dipaksakan secara sepihak, apalagi mengambil sudut pandang kepentingan negara penjajah.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by President Joe Biden (potus)

Persoalannya sekarang, sebelum the Deal of the Century dirilis, Trump mengeluarkan ‘kebijakan kunci’, yaitu pengakuan Yerusalem yang satu dan tidak dibagi adalah ibu kota Israel. Disusul dengan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kebijakan itu, ‘mengunci’ presiden baru AS, Joe Biden. Apalagi Senat AS telah melakukan pemungutan suara yang hasilnya melarang pemerintahan Biden memindahkan kembali Kedubes AS dari Yerusalem ke Tel Aviv.

Presiden-presiden AS sebelumnya selalu menolak pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem. Namun, Menlu Blinken mengatakan, bisa saja Yerusalem menjadi ibu kota kedua negara, Israel dan Palestina. Entah seperti apa karena belum ada preseden.

 
Menlu Blinken mengatakan, bisa saja Yerusalem menjadi ibu kota kedua negara, Israel dan Palestina. Entah seperti apa karena belum ada preseden.
 
 

Tak kalah penting, sikap faksi di internal Palestina, terutama Fatah dan Hamas. Semua pihak harus menerima hasil pemilu parlemen pada 22 Mei, pemilu presiden pada 31 Juli, dan pembentukan Majelis Nasional Palestina pada 31 Agustus.  

Pemilihan umum ini yang pertama sejak pemilu parlemen pada 2006 dan pemilu presiden pada 2005. Pada pemilu 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi di parlemen tetapi Fatah menolaknya, lalu terjadi bentrok bersenjata.

Sejak 2007, Hamas memerintah di Jalur Gaza, Fatah di Tepi Barat. Konflik faksi terbesar Pelestina itu berlarut.

Dukungan berbagai pihak, terutama dunia internasional, terhadap perjuangan bangsa Palestina tidak banyak gunanya bila faksi-faksi Palestina terus terpecah-belah. Pemilu yang akan datang harus jadi momentum persatuan bangsa Palestina. ';

×