JAKARTA — Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2). Lawatan Muhyiddin ini perdana dilakukan sejak dia menjabat PM Malaysia mulai Maret 2020 lalu.

Salah satu isu yang dibahas oleh kedua pemimpin negara adalah perlindungan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam pernyataan bersama seusai melakukan pertemuan bilateral, Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian kesepakatan dua negara tentang penempatan PMI dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.

"Dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (5/2).

Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Malaysia atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi. “Saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada Pemerintah Malaysia," kata Presiden Jokowi.

Terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.

Merespons pernyataan Jokowi, Muhyuddin menyebut, negaranya akan memastikan perlindungan TKI yang bekerja di Malaysia. "Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan perekrutan dan perlindungan TKI didasarkan hukum yang berlaku," kata Muhyuddin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan, Malaysia percaya dengan diskusi yang sedang berlangsung terkait dengan perlindungan pekerja domestik Indonesia dapat selaras dengan hukum di kedua negara. Sehingga diharapkan kedua negara dapat menyepakati nota kesepahaman.

Muhyiddin juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia yang selama ini koordinatif dalam pemulangan pekerja migran ilegal dari Indonesia. Ia pun melayangkan permohonan kepada Presiden Jokowi agar Pemerintah Indonesia mendukung Program Rekalibrasi Pulang (PRP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (PRTK) yang masih berlangsung sampai 30 Juni 2021 mendatang.

Sebanyak 166 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersiap pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat carter Citilink QG 8553 dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Kuala Lumpur, Sabtu (30/1). Mereka mengikuti Program Rekalibrasi Pulang pemerintah Malaysia dengan difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur dan Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) Malaysia. - (AGUS SETIAWAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kedua program tersebut adalah upaya pemutihan terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan pekerja migran Indonesia. Melalui PRP, pekerja migran yang menyalahi izin tinggal bisa segera pulang kembali ke Indonesia. Sementara dengan PRTK, pekerja migran bisa dipekerjakan kembali dengan izin yang sah.

“Saya juga meminta kerja sama dari Bapak Presiden (Jokowi) untuk meningkatkan usaha dalam memastikan WNI yang ingin datang bekerja ke Malaysia, masuk wilayah Malaysia melalui saluran yang sah," ujar Muhyiddin.

Laut Cina Selatan

Selain soal perlindungan TKI, pertemuan Jokowi-Muhyiddin juga membahas sejumlah isu global. Antara lain Laut Cina Selatan dan Rohingya-Myanmar. Terkait Laut Cina Selatan, baik Presiden Jokowi maupun PM Muhyiddin bersepakat stabilitas di kawasan bisa tercipta jika semua negara menghormati hukum internasional.

Presiden Joko Widodo menyapa PM Malaysia Muhyiddin Yassin setiba di Istana Merdeka, Jumat (5/2). - (EPA-EFE/AGUS SUPARTO/INDONESIAN PRESIDENTIAL )

SHARE    

“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” ujar Jokowi. Muhyiddin juga berharap masalah di Laut Cina Selatan ini dapat diselesaikan berdasarkan prinsip UNCLOS 1982.

“Semua pihak perlu mengelak dari mengambil tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif serta mengelak tindakan berkaitan dengan ketentaraan,” ujar Muhyiddin.

Kunjungan resmi PM Malaysia ke Indonesia ini akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 4-5 Februari. Bagi Indonesia, Malaysia merupakan salah satu mitra penting di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, dan sosial budaya.

Malaysia merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan tercatat sebesar 16,5 miliar dolar AS pada 2019 dan mitra investasi terbesar keenam dengan nilai sebesar 1,35 miliar dolar AS pada 2019. Selain itu, Malaysia juga tercatat sebagai negara asal wisatawan asing terbesar ke Indonesia yang mencapai 2,98 juta pengunjung.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat