OLEH FERGI NADIRA, YEYEN ROSTIANI

Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akhirnya memimpin Myanmar lewat kudeta militer, Senin (1/2). Sang jenderal dikenal kuat memegang pengaruh politik yang signifikan, bahkan sebelum kudeta yang diperintahkan olehnya. Myanmar kembali dikuasai militernya atau Tatmadaw.

Semasa muda, Min Aung Hlaing menjaga jarak dari aktivitas politik. Padahal, saat itu aktivitas politik merebak saat ia berkuliah di Yangon University pada 1972-1974. "Ia orang yang sedikit bicara dan biasanya tak suka menonjol," ujar seorang bekas teman kuliahnya kepada Reuters, 2016 silam.

Saat teman kuliahnya ikut unjuk rasa, Min Aung Hlaing malah mendaftar untuk ikut akademi militer, Defence Services Academy (DSA). Kali ini, ia diterima setelah tiga kali mendaftar.

Anggota komunitas Myanmar di Jepang merobek foto Min Aung Hlaing sebagai protes atas kudeta pada Senin (1/2). - (EPA-EFE/FRANCK ROBICHON)

SHARE    

Karier militer Min Aung Hlaing tergolong biasa saja. "Ia naik pangkat rutin dan perlahan-lahan naik," kata seorang mantan teman kuliah di akademi militer. Ia bahkan terkejut karena Min Aung Hlaing bisa naik melampaui jajaran perwira menengah.

Laman BBC menyebutkan, ia pernah mengawasi operasi di timur laut Myanmar. Operasi tersebut menyebabkan puluhan ribu pengungsi etnis minoritas melarikan diri dari provinsi Shan bagian timur dan wilayah Kokang, di sepanjang perbatasan Cina. Meski pasukannya dituduh melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, Min Aung Hlaing terus memiliki kuasa.

Pada Agustus 2010, ia menjadi kepala staf gabungan. Kurang dari setahun kemudian, ia dipilih untuk jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior. Saat itu, dia menggantikan pemimpin lama Than Shwe sebagai panglima tertinggi pada Maret 2011.

Sang jenderal mengambil alih tampuk militer ketika Mynamar mengalami transisi menuju demokrasi pada 2011. Para diplomat di Yangon mengatakan, ketika Aung San Suu Kyi mulai masuk pemerintahan pada 2016, Min Aung Hlaing juga mengubah diri dari tentara menjadi politisi dan figur publik.

Aung San Suu Kyi berjabat tangan dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Markas Militer di Naypyitaw, 2015 lalu. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Citranya pun meningkat dengan bantuan media sosial, dari tentara yang kerap menyendiri menjadi figur publik. Halaman Facebook yang didedikasikan untuk umum memublikasikan aktivitasnya, termasuk kunjungan ke biara di negara mayoritas Buddha dan pertemuan dengan pejabat.

Salah satu halaman memiliki 1,3 juta pengikut dan bertindak sebagai saluran utama militer untuk mendapatkan informasi, terutama selama penumpasan brutal Tatmadaw terhadap minoritas Rohingya pada 2017. Operasi tersebut termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan berkelompok, dan pembakaran yang meluas.

Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial meningkat ketika Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer memimpin pemerintahan. Pada 2016, ketika National League for Democracy (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi berkuasa, Hlaing beradaptasi dengan perubahan. Dia terlihat bekerja bersama dan tampil di acara publik bersamanya.

Terlepas dari perubahan ini, dia memastikan Tatmadaw terus memegang 25 persen kursi parlemen dan portofolio kabinet terkait keamanan yang penting. Dia menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer.

Pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan keras terhadap etnis minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara. Tindakan ini menyebabkan banyak Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

Panglima militer itu dikutuk secara internasional atas tuduhan genosida. Pada Agustus 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, akan melakukan penyelidikan terhadap Min Aung Hlaing. Dewan Keamanan PBB juga menuntut penyelidikan kiprah sang jenderal.

Menyusul pernyataan dewan, Facebook dan Twitter kemudian menghapus akunnya, bersama dengan individu dan organisasi lain. Mereka dikatakan telah melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar.

Sementara profesor di Fakultas Hukum Universitas New South Wales di Sydney, Australia, Melissa Crouch, menilai, Min Aung Hlaing telah lama memendam ambisi presiden. Namun, kekalahan USDP di pemilu menggagalkan tujuannya menjadi presiden.

"Untuk mendapatkan kembali kantor presiden, mereka harus bertindak di luar hukum," ujar Crouch dikutip laman Aljazirah, Selasa.

Majalah Frontier Myanmar mengatakan, fakta Min Aung Hlaing adalah salah satu orang yang paling dicari di planet ini. Alasannya, ia berperan dalam kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat