Kabar Utama
Daerah Kebut Vaksinasi Covid-19
Langkah percepatan vaksinasi dan vaksinasi massal dilakukan di berbagai daerah.
SURABAYA -- Pemerintah daerah (pemda) terus mempercepat program vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Sejumlah provinsi maupun kota di Jawa yang tingkat kasus hariannya tinggi mengebut penyuntikan vaksin. Langkah percepatan dilakukan dengan menambah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga vaksinator serta melakukan vaksinasi massal kepada tenaga kesehatan.
Percepatan vaksinasi juga telah diinstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah pada Jumat (29/1/2021). Tito saat itu mengingatkan pemda bahwa kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity.
Namun, sejumlah masalah masih mengadang percepatan vaksinasi ini. Kemenkes, misalnya, menyatakan database penerima vaksinasi masih harus diubah menggunakan sumber data lain.
Selain itu, Kemendagri menyatakan problem vaksinasi massal mencakup sarana fasilitas kesehatan, logistik vaksin, dan tempat penyimpanan vaksin yang memenuhi syarat di berbagai daerah. Ini belum memasukkan fenomena kondisi kesehatan nakes yang beragam sehingga harus menunda pemberian vaksinasi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjanjikan menambah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga vaksinator. "Ini supaya program vaksinasi Covid-19 yang oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan tuntas dalam 12 bulan dapat terealisasikan," kata Khofifah di Surabaya, Ahad (31/1).
Khofifah mengatakan, penambahan fasilitas pelayanan kesehatan dan vaksinator perlu dilakukan di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo. Ketiga daerah tersebut memang mendapatkan prioritas untuk program vaksin Covid-19.
Ia mengatakan, percepatan vaksinasi juga membutuhkan koordinasi teknis oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat buruh, dan serikat pekerja. Dengan demikian, mereka akan bisa bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M dan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi.
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjelaskan, program vaksinasi Covid-19 di Surabaya telah berjalan sekitar dua pekan. Whisnu memastikan program vaksinasi yang dijalankan berjalan lancar dan aman. Menurut Whisnu, dari 31 ribu tenaga kesehatan yang menjadi sasaran program vaksinasi tersebut, hampir seluruhnya telah disuntik vaksin Covid-19.
Ia mengeklaim Pemkot Surabaya sudah melakukan langkah-langkah percepatan untuk melakukan vaksinasi terhadap para tenaga kesehatan. Pemkot Surabaya menargetkan vaksinasi dosis pertama untuk tenaga kesehatan rampung awal Februari 2021.
“Kita harapkan awal bulan bisa memasuki vaksinasi dosis kedua dan diharapkan selesai sekitar 14 hari ke depannya,” kata dia, kemarin.
Adapun vaksinasi tahap kedua diharapkan bisa dimulai pada pekan ketiga Februari 2021. Sasarannya adalah para pelayan publik, termasuk TNI-Polri, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dan beberapa kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Jadi, ketika tahap dua (suntik vaksin kedua) berjalan, kami akan mengajukan lagi agar mendapatkan tambahan vaksin. Agar nantinya vaksinasi bisa langsung dilakukan setelah tahap dua ini," kata dia.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya kepada kepala daerah pada Jumat (29/1) mengingatkan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program vaksinasi. Tito mengatakan, kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya memunculkan kekebalan kelompok.
"Prinsip herd immunity ini adalah dua pertiga dari populasi harus memiliki antibodi pada waktu periode yang sama sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,” ujar Tito.
Jika pelaksanaan vaksinasi terlalu lama, Mendagri menilai, dapat menimbulkan efek pingpong yang diakibatkan rentang waktu yang tidak serempak antargelombang penerima vaksin. Sementara, biaya yang dikeluarkan sudah sedemikian besar dan masif.
Karena itu, kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan.
Ia juga meminta kepala daerah membuat terobosan untuk mendistribusikan vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut distribusi cold chain atau rantai dingin. "Mitigasi KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi) juga tentu perlu disiapkan,” katanya.
Vaksinasi massal
Langkah percepatan vaksinasi juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar menyatakan bakal melakukan vaksinasi massal kepada nakes. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, vaksinasi massal dilakukan agar yang mendapat vaksin lebih banyak. Saat ini, vaksinasi dijalankan di poltekkes dan 21 rumah sakit di seluruh Jawa Barat.
"Total ada sekitar 3.300 tenaga kesehatan yang akan mendapat vaksin tahap pertama sampai nanti hari Senin (1/2)," ujar Setiawan dalam konferensi pers seusai meninjau vaksinasi massal, akhir pekan lalu.
Bedanya, dia menyebut, kali ini nakes tidak harus menunggu pesan singkat dari pemerintah untuk mengikuti vaksinasi. Mereka tinggal mendaftar secara langsung melalui fasilitas kesehatan setempat atau melalui laman bit.ly/vaksinasinakes.
Menurut Setiawan, para nakes bisa datang ke rumah sakit yang ditentukan dengan membawa kartu pengenal serta kartu tanda penduduk. Pemprov Jabar menargetkan agar vaksinasi tahap pertama kepada nakes bisa selesai dalam satu pekan.
Dengan demikian, kata dia, dua pekan setelahnya vaksinasi tahap II bisa berlangsung lancar. "Tenaga kesehatan harus sesegera mungkin karena mereka ada tugas untuk menjadi vaksinator atau kerja bagi masyarakat juga," kata Setiawan.
Untuk tahap pertama, dia menyebut, ada sekitar 87 ribu vial vaksin Covid-19 yang sudah disebar di tujuh daerah. Sedangkan, tahap II ada 253 vial vaksin yang dikirim ke 27 kabupaten/kota. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Barat Nina Susana Dewi mendukung program vaksinasi massal ini. "Jadi, memang ini mempercepat vaksinasi untuk mereka yang ada di daerah jauh dan terpencil," ujarnya.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, berdasarkan data per Jumat (29/1), baru 38 persen nakes di Indonesia yang mengikuti vaksinasi. "Ini masih sangat jauh. Makanya, kita targetkan harus dilakukan untuk akhir Februari ini selesai dosis tahap kedua," kata Maxi.
Dengan selesainya vaksinasi tahap II untuk nakes, pemberian vaksin bisa dilakukan untuk pekerja lainnya yang melayani rakyat, seperti TNI, Polri, atau guru. Pemberian vaksin sesuai arahan Presiden Jokowi harus rampung dalam 300 hari untuk 181,5 juta penduduk Indonesia.
Di luar Pulau Jawa, progres vaksinasi di beberapa daerah telah mencapai 50 persen. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, misalnya, ada sebanyak 3.745 nakes yang telah divaksin hingga Sabtu (30/1).
"Sudah 55,28 persen atau separuh lebih nakes di daerah ini menjalani vaksinasi Covid-19," kata Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty, Sabtu (30/1).
Dia mengatakan, total target nakes penerima vaksin sebanyak 6.100 orang. Sesuai target Kementerian Kesehatan, pada 31 Januari 2021 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sudah harus selesai mendapat vaksin dosis pertama.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Muhibah | Berlangganan
Al-Utsmani: Sebarkan Nilai Hidup Bersama Alquran
Login Gmail
Login Facebook