JAKARTA – Rencana pemerintah membuka opsi vaksin mandiri dikritisi sejumlah pihak. Langkah itu dinilai bisa membuat kegaduhan dan memicu ketidakpercayaan publik mengingat pemerintah pernah menjanjikan vaksin gratis untuk semua rakyat demi tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, pemerintah lebih baik fokus lebih dahulu pada vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat. Wacana vaksin mandiri justru dapat membingungkan masyarakat dan bisa jadi kontraproduktif. Pemerintah, kata dia, saat ini perlu menjamin pendistribusian vaksin ke berbagai daerah.

“Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman. Yang tidak kalah penting mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI),” ujar Netty, Senin (25/1).

Menurut Netty, wacana vaksin mandiri dapat memantik isu sensitif di tengah masyarakat. Dia mengkhawatirkan adanya anggapan bahwa orang yang memiliki uang dapat membeli dan memilih vaksin yang diinginkan. Belum lagi, kata Netty, persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut seperti yang diungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Buktikan komitmen pemerintah menyediakan vaksin gratis untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali,” ujar politikus PKS ini.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji izin vaksin mandiri Covid-19. Regulator masih mendengarkan usulan dan kajian masalah ini dari banyak pihak sebelum memutuskan langkah ke depan.

“Kami masih konsultasi dan belum diputuskan secara final. Jadi, bersabar saja dulu,” ujar juru bucara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes ini.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan akses vaksin mandiri bagi swasta. Tujuannya mendorong percepatan vaksinasi secara nasional.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, sebelumnya sempat menyatakan minatnya untuk menjual vaksin mandiri ke publik. Dikutip dari laman Detik pada Ahad (24/1), Rosan menyebut, jika diberi izin, pengusaha siap menjual vaksin ke publik, dengan harga yang ditentukan pemerintah.

Namun, ketika dikonfirmasi Republika pada Senin (25/1), Rosan enggan untuk membahas mengenai hal tersebut. “Prioritas kita saat ini hanya memberikan vaksin gratis ke pekerja dan karyawan perusahaan beserta keluarganya,” ujar Rosan.

Pemerintah menjanjikan tidak akan ada komersialisasi vaksin Covid-19. Hal ini termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri, disediakan gratis untuk masyarakat.

“Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu vaksinasi prioritas untuk tenaga kesehatan tuntas. “Silakan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” ujar dia.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Mimika dr. Leonard Pardede menunjukkan kartu vaksinasi usai menerima vaksin Covid-19 Sinovac di Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (22/1). Kabupaten Mimika saat ini menerima sebanyak 2.449 dosis vaksin Sinovac setelah Kabupaten Jayapura 1.343 dosis, dan kota Jayapura 3.464 dosis. - (Sevianto Pakiding/ANTARA FOTO)

SHARE    

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, strategi vaksinasi di situasi pandemi harus mengacu pada asas yang universal. Adapun tiga asas itu yakni, vaksinnya harus gratis, voluntary atau sukarela, dan tidak diskriminasi. Artinya dalam asas tersebut jangan sampai vaksin ini disalahgunakan apalagi sebagai barang ekonomi.

Menurut dia, awalnya ada banyak negara yang akan merencanakan vaksinasi mandiri tersebut. Tentunya hal ini menguntungkan bagi para pengusaha. Namun, hal tersebut banyak ditentang dan akhirnya tidak berhasil. “Setiap strategi harus ada argumentasi ilmiahnya,” ujar dia.

Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs LaporCovid) Irma Hidayana menilai, dunia usaha bisa berkontribusi dalam vaksinasi lewat cara lain. Rencana vaksinasi mandiri, kata Irma, tidak tepat di saat belum semua tenaga kesehatan memperoleh vaksinasi. 

“Jangan bingungkan masyarakat bahwa swasta ingin dorong herd immunity, bukan dengan cara ambil shortcut (jalan pintas) vaksinasi sendiri,” kata Irma.

Irma menilai ada beragam cara yang bisa ditempuh dunia usaha guna membentuk herd immunity di Indonesia. “Bantu saja pengadaan kulkas, bantu distribusi, bantu data. Pihak swasta banyak duit untuk perbaiki banyak hal termasuk sistem informasi penanganan Covid-19,” ujar Irma. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat