Presiden AS Joe Biden menandatangani sejumlah keputusan presiden yang membatalkan sejumlah kebijakan presiden terdahulu Donald Trump. | EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Kabar Utama

‘Muslim Ban’ Dicabut

Sebanyak 15 kebijakan Donald Trump dibatalkan Biden selepas pelantikan.

WASHINGTON -- Hanya berjangka jam dari pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani 15 perintah eksekutif yang mengubah kebijakan presiden terdahulu, Donald J Trump. Salah satu yang dibatalkan adalah pembatasan kedatangan warga dari sejumlah negara mayoritas Muslim yang dikenal dengan “Muslim Ban”.

"Sejumlah perintah eksekutif yang saya tandatangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis Covid-19. Kami akan mengatasi perubahan iklim dalam cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan memperbaiki kesetaraan rasial dan membantu masyarakat yang terpinggirkan," kata Biden, Kamis (21/1). "Ini semua semua hanya titik awal," ia menambahkan.

Penasihat keamanan nasional mendatang, Jack Sullivan menjelaskan, Muslim Ban yang membatasi pemberian visa bagi sejumlah negara Muslim dan Afrika merupakan “noda bagi bangsa kami”. “Kebijakan itu berakar dari xenophobia dan kebencian atas dasar agama,” ujarnya dalam penjelasan pada media terkait kebijakan Presiden Biden.

Donald J Trump mengeluarkan larangan kedatangan bagi warga negara sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman pada 27 Januari 2017, sepekan setelah dilantik. Kebijakan itu sesuai dengan kampanyenya yang kerap menggambarkan Muslim sebagai musuh AS.

Berbagai gugatan hukum dan aksi unjuk rasa dilakukan atas kebijakan itu. Trump kemudian melonggarkan pelarangan dan mencabut Irak dari daftar. Sejumlah pengadilan di AS sempat membatalkan keputusan Trump, tapi Mahkamah Agung akhirnya memberi lampu hijau pada Desember 2017.

Sejumlah negara seperti Chad, Korea Utara, dan Venezuela kemudian ditambahkan ke daftar. Selama berlaku, kebijakan itu memisahkan banyak imigran AS dari keluarga mereka yang tak boleh berkunjung.

Selain Muslim Ban, kebijakan Trump soal menarik AS dari Perjanjian Iklim Prancis serta keanggotaan AS di WHO juga bakal dikembalikan oleh Biden. Presiden AS juga menghentikan pendanaan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang jadi jualan utama Trump.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan langkah-langkah di hari pertama hanya awal dari serangkaian tindakan di masa mendatang. "Dalam beberapa hari dan pekan ke depan, kami akan mengumumkan langkah eksekutif tambahan untuk mengatasi tantangan dan memenuhi janji presiden pada rakyat Amerika," kata Psaki.

Joe Biden mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat pada Rabu (20/1) sore waktu setempat. Ia menjadi presiden AS ke-46 ketika negara itu terpecah-belah dan menghadapi salah satu krisis paling buruk yang pernah mereka alami.

Pelantikan dijaga ketat oleh puluhan ribu tentara bersenjata lengkap, mengantisipasi serangan seperti yang dilakukan pendukung Donald Trump ke Capitol Hill sat penghitungan suara resmi. Ketidakhadiran masyarakat yang biasanya memenuhi taman National Mall saat pelantikan presiden mencerminkan 400 ribu lebih warga AS yang meninggal karena virus korona dan 24 juta kasus yang mendera negara itu.

Kandidat Partai Demokrat itu mengambil sumpah jabatan di hadapan ribuan bendera yang mewakili masyarakat AS. Ia juga tidak mendapat jabatan tangan dan ucapan selamat dari pendahulunya, Trump yang menolak menghadiri upacara pelantikan tersebut.

Pelantikan itu juga bersejarah karena menempatkan Kamala Harris yang menjadi perempuan pertama sekaligus keturunan Asia-Afrika sebagai wakil presiden AS. "Momentum ini menunjukkan karakter kami sebagai sebuah bangsa. Ini memperlihatkan siapa kami, bahkan di masa sulit, kami tidak hanya bermimpi, kami mewujudkannya,"kata Harris dalam pelantikan.

Dari mancanegara, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Palestina adalah salah satu yang paling terdampak masa pemerintahan Trump yang cenderung pro-Israel. Sedikitnya 55 warga Palestina gugur dalam unuk rasa menolak kebijakan Trump memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem pada 2018.

"Kami berharap dapat bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia," ujar Abbas dalam suratnya kepada Biden seperti dilaporkan kantor berita WAFA, Kamis (21/1). Abbas juga menegaskan kesiapan Palestina untuk menjalani proses perdamaian.

photo
Joe Biden saat mengunjungi Ramallah sebagai wakil presiden AS dan menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 2010 lalu. - (REUTERS/Debbie Hill/Pool)

Di pihak lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga turut mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Joe Biden. Dia menantikan kerja sama dengan pemerintahan Biden.

Sejauh ini, Biden belum berencana memindahkan kembali Kedubes AS ke Tel Aviv. Meski begitu, sesaat setelah pelantikan, akun Twitter Kedubes AS untuk Israel sempat berubah nama menjadi “Kedubes AS untuk Israel, Gaza, dan Tepi Barat", sebelum berubah kembali ke asal. 

Harapan RI untuk Biden

Sementara, Indonesia sebagai mitra AS menggantungkan harapan besar pada pemerintahan baru Amerika. "Selamat @JoeBiden dan @KamalaHarris atas pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden ke-46 Amerika Serikat," ujar Presiden Joko Widodo dalam akun Twitter resmi @jokowi dengan lampiran foto Presiden Jokowi bersama Biden, Kamis (21/1).

"Mari kita lanjutkan kemitraan strategis, yang tidak saja untuk kepentingan dua negara, namun untuk dunia yang lebih baik," ujar Presiden menambahkan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga memberikan selamat kepada dua sosok terpilih yang akan memimpin AS. Dia mengatakan, bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra strategis dan terpenting.

"Indonesia dan AS memiliki kesamaan nilai, seperti demo krasi, kemaje mukan, tole ransi, hak asasi manusia, rule of law, dan sebagainya sehingga saya yakin, ke depan, Indonesia dan AS dapat menjalin hubungan yang lebih kokoh," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

Berbagai harapan pun digantungkan Indonesia terhadap kepemimpinan Biden dan Harris, terlebih saat dunia tengah menghadapi pandemi, upaya pemulihan ekonomi hingga upaya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

Indonesia mencatat, sekurangnya tiga hal yang diharapkan dari AS untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pertama, komitmen AS dalam upaya mitigasi pandemi melalui kerja sama multilateral.

 
Indonesia mencatat, sekurangnya tiga hal yang diharapkan dari AS untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
RETNO LP MARSUDI, Menteri Luar Negeri 
 

Kedua, lanjut Menlu Retno, komitmen AS terhadap pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di dunia dan kawasan. "Tindakan dan solusi unilateral yang tidak sejalan dengan hukum internasional harus dihindari. Penyelesaian konflik secara damai harus senantiasa dikedepankan," katanya menegaskan.

Menlu Retno memasukkan isu Palestina, Afghanistan, hingga sengketa Laut Cina Selatan yang dapat AS ikuti kontribusinya dalam menyelesaikan isu-isu tersebut. Di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, Indonesia mengharapkan penting bagi AS untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan ASEAN dan memperkuat sentralitas ASEAN.

"Indonesia mengharapkan kontribusi positif Amerika terhadap penyelesaian isu Palestina-Israel, yang berkeadilan sesuai dengan berbagai resolusi PBB ataupun parameter internasional yang disepakati," ujar Menlu Retno.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, Joe Biden dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi global. Khususnya, ketika dunia masih menghadapi ketidakpastian saat penyebaran virus korona masih mewabah di banyak negara.

"Amerika Serikat telah memiliki presiden baru, ini merupakan harapan adanya pemulihan bagi ekonomi dunia, selain adanya pemulihan ekonomi Cina meski masih di bawah tiga persen,"tuturnya dalam diskusi virtual pada Kamis (21/1).

 
Amerika Serikat telah memiliki presiden baru, ini merupakan harapan adanya pemulihan bagi ekonomi dunia, selain adanya pemulihan ekonomi Cina meski masih di bawah tiga persen.
SRI MULYANI INDRAWATI, Menteri Keuangan
 

Melalui perubahan kepemimpinan di negeri adidaya itu, Sri berharap, pemulihan ekonomi secara global juga akan membantu dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali dari neraca dagang yang sudah membaik, seiring dengan pemulihan daya beli global dari beberapa mitra dagang Indonesia pada kuartal keempat 2020.

Sementara itu, Bank Indonesia menyebut Indonesia akan menerima aliran modal asing sebesar 19,1 miliar dolar AS pada 2021. Hal itu berkat pengaruh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama pelantikan Joe Biden, juga kondisi ekonomi domestik yang pulih.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI optimistis dan terus mengamati perkembangan ekonomi global. Menurut dia, percepatan vaksinasi dan dorongan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, kemungkinan peningkatan kebijakan fiskal oleh pemerintah AS, akan mendorong sentimen positif.

"Tentu saja kita cermati dari inagurasinya Joe Biden, kita melihat kondisi pasar keuangan global semakin positif," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI Januari 2021, Kamis (21/1).

 
Tentu saja kita cermati dari inagurasinya Joe Biden, kita melihat kondisi pasar keuangan global semakin positif.
PERRY WARJIYO, Gubernur Bank Indonesia
 

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menilai, dilantiknya Biden dan Kamala menjadi momentum penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika. Politikus Partai Golkar itu memprediksi adanya perhatian khusus, yang akan diberikan Presiden Biden terhadap Indonesia yang selain memiliki posisi dan peran strategis di jantung Indo Pasifik, juga merupakan negara Muslim terbesar di dunia.

"Watak kepemimpinan inklusif yang selama ini dikampanyekan Biden-Harris menjadikan agenda besar demokrasi tetap menjadi kesempatan, yang baik bagi kedua negara untuk membangun kerja sama ke depan," ujarnya.

 

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat