Pasukan TPNPB-OPM berpose selepas membakar pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) di Kampung Pagamba, Intan Jaya. | Dok TPNPB OPM
18 Jan 2021, 03:10 WIB

BNPT: Publik Kurang Aware Aksi Teror OPM

Aksi teror OPM juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua.

JAKARTA—Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menyebut masyarakat kurang aware terhadap aksi teror Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia menuturkan, selama ini label teroris selalu ditujukan pada kelompok yang melakukan aksis teror menggunakan simbol keagamaan.

"Masyarakat kurang aware pada aksi teror OPM yang selama ini dilakukan telah memakan korban baik dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil Papua," Irfan Idris dalam webinar bertajuk 'OPM sebagai Organisasi Teroris', Sabtu (16/1).

Menurut Irfan, varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yakni radikalisme dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM. Yakni, berupa tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror. Aksi teror OPM ini memang tidak berbasis pada simbol keagamaan namun lebih pada aspek geografis.

"Itu justru lebih berbahaya karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menghabisi wilayah Republik Indonesia," kata Irfan.

Terkait

photo
Anggota TPNPB-OPM berposes selepas membakar pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) di Kampung Pagamba, Intan Jaya. - (Dok TPNPB OPM)

Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza meminta agar pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Penetapan itu perlu dilakukan karena tindakan OPM selama ini tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap negara namun juga melakukan aksi teror terhadap warga di Papua.

"OPM selama ini menolak secara tegas Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia," tutur Efriza. Sehingga, kata Efriza, sudah sangat layak apabila OPM ditautkan sebagai organisasi teroris.

Aksi yang dilakukan OPM selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan tapi juga masyarakat Papua. Efriza mengingatkan aksi teror yang dilakukan OPM atau yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM daerah Intan Jaya membakar pesawat milik PT MAF awal Januari 2021.

Menurut Efriza, aksi teror OPM juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua. Salah satunya dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada 2018.

"Kekejaman OPM sering kita lihat saat mereka menembak heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua. Lalu pembacokan pada tukang ojek di Intan Jaya," ujarnya.

Efriza mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) dan pembangunan infrastruktur. Namun, apa yang diberikan pemerintah ini mendapat perlawanan dari OPM yang diduganya tidak ingin masyarakat Papua sejahtera.

Efriza menilai, sebaiknya, selain pendekatan kesejahteraan, pemerintah perlu melakukan pendekatan militer untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Papua. Yakni, dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketika jadi organisasi teroris, maka tidak dapat diintervensi negara PBB dan untuk membatasi ruang gerak OPM misalnya tidak dapat sumbangan dana dari negara luar. "Selain itu berimplikasi bertambah konflik karena OPM akan tunjukkan identitas karena itu butuh penguatan militer diperlukan negara damai," tutupnya. 


×