Presiden AS terpilih Joe Biden berbicara kepada wakil presiden AS terpilih Kamala Harris. | AP/Matt Slocum
17 Jan 2021, 08:45 WIB

Joe Biden akan Terapkan Kebijakan Baru

Rencana kebijakan Joe Biden mencakup isu perumahan, utang mahasiswa, perubahan iklim dan imigrasi.

WILMINGTON--Pemerintahan Joe Biden mengatakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) itu akan segera menerapkan banyak kebijakan baru di hari pelantikannya. Terutama pada isu perumahan, utang mahasiswa, perubahan iklim dan imigrasi.

Pada Ahad (17/1), kepala staf presiden Joe Biden, Ron Klain, menyebarkan memo pada wartawan. Dalam memo tersebut ia mengatakan Biden akan menerapkan lusinan perintah eksekutif di hari pelantikannya Rabu (20/1) mendatang.

Selama kampanye Biden berjanji untuk mengubah kebijakan-kebijakan Donald Trump. Janji-janji tersebut sudah Biden sampaikan sebelum pandemi Covid-19 menghantam AS.

Sejumlah kebijakan yang diterapkan antara lain mencabut kembali larangan terbang dari sejumlah negara mayoritas muslim, memperpanjang penangguhan pembayaran utang mahasiswa, menghentikan penggusuran dan pengusiran serta mewajibkan masker di properti pemerintah federal dan bagi orang yang melakukan perjalanan lintas antar-negara bagian. Kebijakan-kebijakan itu sudah Biden janjikan sebelumnya.

Terkait

Sebagian besar kebijakan tersebut mengubah kebijakan Trump dan tidak memerlukan persetujuan Kongres. Tapi Biden juga mengungkapkan kebijakan imigrasi yang sudah lama dinanti.

Kebijakan imigrasi itu akan membuka jalan bagi jutaan warga imigran ilegal meraih kewarganegaraan Amerika. Kebijakan tersebut membutuhkan persetujuan Kongres.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Joe Biden (joebiden)

Kebijakan imigrasi itu memicu perdebatan keras di Kongres yang kini dikuasai Partai Demokrat. Kebijakan anggaran vaksinasi dan stimulus ekonomi Covid-19 senilai 1,9 triliun dolar AS juga menimbulkan perdebatan di Kongres.

Dalam memonya Klain mengatakan langkah 'Hari Pertama' Biden yang lain akan diterapkan sembilan hari usai pelantikan. Langkah tersebut antara lain memperluas tes Covid-19 dan mendorong pemerintah untuk membeli produk-produk Amerika.

"Presiden terpilih Biden mengambil alih kepemimpinan di masa yang paling krisis bagi bangsa kami, selama kampanye, Presiden terpilih Biden berjanji untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis-krisis ini dan menjadi lebih baik lagi," kata Klain.

Kebijakan stimulus

Biden telah meluncurkan proposal paket stimulus senilai 1,9 triliun dolar AS. Dana itu akan digunakan untuk memulihkan perekonomian dan mempercepat tanggapan Negeri Paman Sam terhadap pandemi Covid-19.

“Tidak sulit untuk melihat bahwa kita berada di tengah krisis ekonomi yang terjadi sekali dalam beberapa generasi dengan krisis kesehatan masyarakat yang terjadi sekali dalam beberapa generasi. Krisis penderitaan manusia yang mendalam sudah terlihat jelas dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bertindak dan kita harus bertindak sekarang," kata Biden dalam pidatonya pada Kamis (14/1) malam waktu setempat.

 

 

Kita harus bertindak dan kita harus bertindak sekarang.

 

JOE BIDEN Presiden AS terpilih
 

Dari stimulus tersebut, dana sebesar 1 triliun dolar AS akan digunakan untuk bantuan langsung ke rumah tangga. Kemudian sebanyak 415 miliar dolar AS dialokasikan untuk mendukung tanggapan terhadap pandemi, termasuk vaksin Covid-19.

Sebanyak 440 miliar dolar AS lainnya dianggarkan untuk pelaku usaha kecil dan komunitas yang sangat terpukul oleh pandemi. Paket stimulus tersebut mencakup kenaikan upah minimum nasional menjadi 15 dolar AS per jam. Asuransi untuk pengangguran juga meningkat dari 300 dolar AS menjadi 400 dolar AS per pekan. Asuransi pengangguran bakal diperpanjang hingga September mendatang.

Paket stimulus juga bakal memberikan uang sebesar 1.400 dolar AS ke kebanyakan warga AS. Dana itu dapat dimanfaatkan untuk membayar sewa tempat tinggal atau berbelanja kebutuhan pokok.

Paket stimulus yang dirilis Biden bakal disambut di Federal Reserve. Akhir tahun lalu, beberapa pejabat di sana telah mengkhawatirkan berkurangnya respons fiskal terhadap krisis. Ketua Fed Jerome Powell mencatat bahwa pengeluaran pemerintah yang awal dan kuat telah membantu menyelamatkan ekonomi dari nasib yang jauh lebih mengerikan.

"Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang keluar," kata Powell, mengacu pada kebijakan moneter super mudah The Fed mencakup program pembelian obligasi besar-besaran dan suku bunga yang diperkirakan akan tetap mendekati nol selama bertahun-tahun.

The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat mendekati nol saat ini. Hal itu bakal dilakukan hingga inflasi mencapai dan berada di jalur yang melebihi dua persen serta ekonomi mencapai lapangan kerja penuh.

Ekonom dari Moody's Investors Service Ryan Sweet berpendapat stimulus tersebut merupakan dorongan yang cukup bagi ekonomi untuk memulihkan semua penurunannya dari resesi Covid-19 pada kuartal ketiga tahun ini. "Namun pemulihan di pasar tenaga kerja akan memakan waktu lebih lama,"  ucapnya.

AS merupakan negara yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan data John Hopkin University, sejauh ini AS telah mencatatkan 23,3 juta kasus Covid-19 dengan korban meninggal melampaui 388 ribu jiwa.

Pelantikan

Biden akan dilantik pada Kamis 21 Januari 2021. Menjelang pergantian kekuasaan ini, situasi politik Negeri Paman Sam memanas. Capitol Hill diserbu para pendukung Donald Trumph pada Rabu (6/1/2021) waktu setempat, saat Kongres hendak mengesahkan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Amerika Serikat.

House mengeluarkan satu pasal pemakzulan menuduh Trump menghasut pemberontakan yang berfokus pada pidato disampaikan kepada ribuan pendukung tidak lama sebelum massa pro-Trump mengamuk di Capitol. Massa mengganggu pengesahan kemenangan Biden atas Trump dalam pemilihan 3 November.

"Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama," kata Ketua House Nancy Pelosi, sebelum pemungutan suara. Pemungutan suara di House menghasilkan 232-197 setelah serangan mematikan. Pelosi telah menandatangani artikel pemakzulan sebelum dikirim ke Senat.

Anggota Kongres Demokrat, Joaquin Castro menyebut Trump sebagai "orang paling berbahaya yang pernah menduduki Oval Office." Anggota Kongres, Maxine Waters, menuduh Trump menginginkan perang saudara dan Jim McGovern mengatakan bahwa presiden "menghasut percobaan kudeta."

Meski telah disahkan House, sidang tidak akan berjalan cepat hingga masa jabatan Trump habis. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, menolak seruan Demokrat untuk sidang pemakzulan cepat. Dia mengatakan tidak ada cara untuk menyimpulkannya sebelum Trump meninggalkan jabatannya.

Namun riak-riak mendukung pemakzulan Trump di kalangan Partai Republik tak terbendung. Sebanyak 10 anggota dari Partai Republik bergabung dengan Demokrat di House of Representatives menuduhnya menghasut pemberontakan dengan kekerasan di Gedung Capitol pekan lalu.

Sedangkan 10 anggota Partai Republik yang memilih untuk mendakwa Trump, termasuk Liz Cheney. “Saya tidak memilih pihak, saya memilih kebenaran,” kata Jamie Herrera Beutler dari Partai Republik saat mengumumkan dukungannya untuk pemakzulan.

 
Saya tidak memilih pihak, saya memilih kebenaran.
LIZ CHENEY
 

Langkah 10 anggota itu dianggap melanggar prosedur standar. Hanya saja para pemimpin Partai Republik menahan diri dari mendesak anggotanya untuk memilih menentang pemakzulan, menyebut pemungutan suara itu sebagai masalah hati nurani individu.

Mayoritas dua pertiga anggota Senat akan diperlukan untuk menghukum dan memberhentikan Trump. Artinya setidaknya 17 Republikan di lembaga beranggotakan 100 orang harus bergabung dengan Demokrat.

McConnell mengatakan, tidak ada persidangan yang bisa dimulai sampai Senat dijadwalkan kembali dalam sesi reguler pada 19 Januari, satu hari sebelum pelantikan Biden. Sidang akan dilanjutkan di Senat bahkan setelah Trump meninggalkan jabatannya.

McConnell dilaporkan sangat marah dengan Trump. Dalam sebuah memo kepada sesama anggota Partai Republik bahwa dia belum membuat keputusan akhir tentang suara yang akan diberikan pada pemakzulan di Senat.

Dalam sejarah AS, belum ada presiden yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Tiga presiden, Trump pada 2019, Bill Clinton pada 1998 dan Andrew Johnson pada 1868 sebelumnya dimakzulkan oleh House tetapi dibebaskan oleh Senat.

Sumber : Reuters


×