Silaturahmi ICMI. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie memberi sambutan pada acara Silaturahmi (ICMI) di Jakarta Selatan, Jum |
16 Jan 2021, 02:00 WIB

Catatan dan Harapan ICMI pada 2021

ICMI menilai, perlu adanya penyesuaian kebijakan dan tata cara mengelola negara.

JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melihat bahwa 2020 merupakan tahun paling berat, tak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Pandemi Covid-19 yang membuat seluruh rencana di seluruh sendi kehidupan terhambat pelaksanaannya. 

Perlu cara bertahan dengan beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini agar 2021 juga menjadi lebih baik. Namun yang terjadi, strategi dan penanggulangan pandemi justru sangat mengkhawatirkan dan terkesan tak sistematis.

"Kita membutuhkan lebih kuat lagi sinergi dan kerja sama yang solid antara anak bangsa," ujar Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam acara "Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Outlook 2021" yang digelar secara virtual, Kamis (14/1) malam. 

ICMI pun menyajikan refleksi perjalanan bangsa selama 2020. Serta prospek dan harapan pada 2021, mulai dari bidang ideologi, pemerintah hendaknya mengantisipasi perkembangan yang dinamis dan kemungkinan kekuatan dari luar. Terutama, dalam perspektif kehidupan dan politik berkaitan dengan isu munculnya kembali paham yang berpotensi mengesampingkan ideologi Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang bersifat final. 

Terkait

Selanjutnya di bidang politik dan demokrasi, ICMI menilai, perlu adanya penyesuaian kebijakan dan tata cara mengelola negara. Di dalamnya, termasuk regulasi yang disusun sebelum adanya pandemi Covid-19. "Maka, ICMI berharap para pemangku kebijakan lebih arif dalam membuat keputusan yang selalu berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945," ujar Jimly. 

photo
Didampingi Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie (kanan depan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan saat pembukaan Pertemuan Nasional dan Milad ke-30 ICMI, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (7/12/2020). - (Edi Yusuf/Republika)

Adapun dalam membangun demokrasi, mengelola perbedaan, dan penegakan hukum harus tetap mengedepankan kaidah kemanusiaan. Menurut dia, kekerasan dan tindakan represif hanya akan menimbulkan luka yang berkepanjangan. 

Dalam bidang hukum, ICMI melihat bahwa hukum saat ini telah dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang memiliki tujuan tertentu. Hal ini membuat hukum semakin berseberangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Hukum saat ini, justru terkesan tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Bahkan, pada penegakan protokol kesehatan, masih kasus yang tak jelas dasarnya karena tidak memiliki alasan yang kuat. 

"Regulasi Covid-19 kemudian menjadi pedang tajam terhadap kaum yang kritis, sedangkan berbagai macam kebijakan dari pemerintah malah diakselerasi," ujar Jimly.

Dalam bidang pendidikan, ICMI melihat bahwa pandemi Covid-19 begitu berdampak di sektor ini. Bagaimana tidak, kebijakan dan implementasi pendidikan saat ini dituntut harus kompatibel dengan situasi pandemi saat ini. 

Namun, kebijakan belajar di rumah tak dapat dipungkiri telah mereduksi fungsi dan tujuan pendidikan. "Perlu ada inovasi pendidikan, khususnya teknologi pembelajaran canggih yang beradaptasi dengan kenormalan baru tanpa mengurangi kualitas belajar-mengajar," ujar Jimly. 

Di bidang kesehatan, ICMI berharap pemerintah agar memperhatikan dengan sesama kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dengan seksama. Dengan mengutamakan pendapat para ahli kesehatan tentang isu yang berkembang saat ini, terutama soal vaksin. 

"ICMI berharap Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat bersinergi terutama dalam menghadirkan aspek halalan thayyiban serta kemananan dalam pelaksanaan vaksinasi," ujar Jimly. Terakhir dalam bidang ekonomi, ICMI berharap pertumbuhan ekonomi pada 2021 lebih baik dari 2020.


×