Nasional
'Perbaikan DTKS Perkecil Peluang Korupsi'
KPK menyebutkan ada 16 juta data DTKS yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan.
JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga bisa memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menilai perbaikan DTKS membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
"Penyelewengannya secara teori akan lebih kecil karena pasti disampaikan ke orang yang bersangkutan atau kalau lewat pos kan pasti disampaikan ke yang bersangkutan," kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa (12/1). Dia mengatakan, bansos saat ini telah diberikan secara tunai oleh Kemensos, sehingga akan sangat penting untuk memperbaiki data DTKS untuk mengakomodasi orang miskin yang belum masuk ke dalam daftar.
KPK menyebutkan ada sekitar sekitar 16 juta data DTKS yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020. Dia mengatakan, ketidakserasian DTKS dan NIK itu membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bansos.
"Risiko yang muncul ya salah sasaran, yang miskin nggak masuk dan nggak dapat sementara yang tidak miskin malah dapat," katanya.
Pahala menilai bahwa pemberian bansos secara tunai akan mempersempit ruang korupsi meskipun masih ada risiko salah penerima. Meski demikian, dia melanjutkan, kesalahan penerima itulah yang akan menyebabkan kerugian negara. "Ini hanya kerugian negara. Perlu unsur lain untuk bisa dibilang korupsi, misalnya niat jahat," katanya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo juga meminta Kemensos segera memperbaiki dan membenahi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Dalam hal ini Kementerian Sosial agar segera memperbaiki data penerima bantuan, sekaligus melakukan penggabungan tiga basis data penerima bantuan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Pembenahan data diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Mengingat bantuan untuk tahun ini disalurkan ke penerima secara tunai. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah juga menegaskan pihaknya mendukung penuh perbaikan DTKS untuk penerima bansos ini.
“Kami full support Kemensos untuk mencocokkan data DTKS dengan data kependudukan,” tegas Zudan. Sementara, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku terbuka terhadap rekomendasi perbaikan DTKS. Ia menegaskan, ada sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk mencegah orang yang tidak dikategorikan miskin ikut mendapat bantuan.
"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma.
Geledah Juliari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda di Jakarta pada Selasa (12/1). Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan perkara suap bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara.
"Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (12/1).
Dia mengatakan, tim penyidik KPK menggeledah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, dan perumahan Rose Garden, Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Meski demikian, belum diketahui apa saja yang diamankan lembaga antirasuah itu dalam penggeledahan tersebut.
"Proses kegiatan saat (Selasa siang) ini masih berlangsung dan informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah kegiatan selesai," kata dia.
Pada Senin (11/1), KPK juga sempat melakukan penggeledahan di dua perusahaan, yaitu PT Mesail Cahaya Berkat berlokasi di Soho Capital SC-3209 Podomoro City, Jakarta Barat. Kemudian, PT Junatama Foodia berlokasi di Metropolitan Tower TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Dari dua lokasi ini, tim penyidik mengamankan beragam dokumen yang berhubungan dengan penyediaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang diduga dikerjakan oleh kedua perusahaan tersebut. Barang temuan akan diverifikasi dan dianalisis sebelum dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara.
Pada Jumat (8/1), KPK juga menggeledah kantor PT ANM dan PT FMK yang berada di gedung Patra Jasa, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu ditemukan dan diamankan berbagai dokumen, di antaranya terkait kontrak dan penyediaan sembako yang didistribusikan untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
KPK menduga JPB menerima suap Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui Adi Wahyono (AW) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.
Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadinya. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.
Selain Juliari, empat tersangka lain adalah Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Kemudian, Ardian IM dan Harry Sidabuke dari pihak swasta yang diduga memberi suap kepada para pejabat tersebut.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook