Buruh tani berada di sekitar pita perak yang terpasang pada lahan pertanian padi di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (11/1). | ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
12 Jan 2021, 04:00 WIB

Korporasi Petani Jadi Fokus Utama Pembangunan Pertanian

Anggaran ketahanan pangan tahun ini naik 30 persen dari alokasi 2020.

JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) akan fokus mengembangkan korporasi petani dan mekanisasi pertanian pada tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan terus mengoptimalisasi sumber daya pertanian untuk mendukung kemandirian pangan lokal dan nasional. Pemerintah pun menyiapkan anggaran senilai Rp 104 triliun untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut.

"Kementan telah tetapkan arah pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern sebagai pedoman untuk bertindak tegas, cepat, dan tepat serta dengan kinerja yang lebih maju," kata Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 yang digelar virtual, Senin (11/1).

Menurut Syahrul, saat ini dibutuhkan pemanfaatkan teknologi untuk dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Selain itu, Syahrul menambahkan, peningkatan mekanisasi pertanian perlu didukung dengan adanya korporasi petani. Lewat korporasi, ia berharap pembangunan pertanian akan lebih tertata sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat dari tahun ke tahun.

"Korporatisasi petani sementara dilakukan di enam provinsi dan semua provinsi lain akan terus dilakukan secara mandiri," kata Syahrul.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran ketahanan pangan naik 30 persen dari alokasi 2020 sebesar Rp 80 triliun menjadi Rp 104 triliun pada 2021. Ketahanan pangan tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, serta infrastruktur pendukung.

"Pada 2016 sampai 2020 anggaran ketahanan pangan trennya menurun. Namun, kami membuat pada 2021 itu meningkat lebih dari 30 persen," kata Suahasil.

Ia menjelaskan, terdapat tiga arah kebijakan utama pada tahun ini dalam sektor pangan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan dengan pembangunan sarana prasarana dan teknologi. Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional yang ditempuh lewat penguatan kelembagaan petani dan nelayan beserta distribusi pangan. Terakhir, yakni pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Papua.

Untuk peningkatan produksi pangan strategis, Suahasil mencontohkan, komoditas padi diharapkan bisa mencapai produksi 58,5 juta ton, jagung 24,2 juta ton, kedelai 420 ribu ton, serta daging sapi 440 ribu ton.

"Biasanya realisasi itu hanya sekitar 94 persen, tahun ini kalau bisa naik ke 96 persen atau 99 persen, bahkan kalau bisa sepenuhnya dipakai," kata Suahasil.

photo
Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1). Petani daerah itu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu. (Dedhez Anggara/ANTARA FOTO)

Kritik Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyoroti besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah untuk subsidi pupuk pertanian sekitar Rp 33 triliun per tahun. Jokowi menilai, besarnya subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi yang seharusnya terjadi. 

"Rp 33 triliun setiap tahun. Return-nya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembaliannya apa?" ujar Jokowi.

Jokowi pun memberi hitungan sederhana. Apabila angka subsidi pupuk setiap tahun menyentuh Rp 33 triliun, maka anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah selama 10 tahun untuk subsidi pupuk mencapai Rp 330 triliun. Angka ini, menurut Jokowi, terbilang sangat besar. 

"Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini," kata Jokowi. 

Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan 49/2020 terkait alokasi pupuk bersubsidi. Pada tahun ini, alokasinya naik menjadi 9,04 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total alokasi subsidi pupuk 2020 sebesar 8,9 juta ton. 

Menurutnya, produksi pertanian di Indonesia seharusnya sudah mulai menerapkan teknologi yang diperbarui dan manajemen pertanian yang mumpuni. Sehingga, ujarnya, angka produksi bisa meningkat dan harga komoditas lokal bisa bersaing dengan harga komoditas serupa yang diimpor. Cara ini, menurut presiden, bisa dijadikan solusi terhadap ketergantungan impor sejumlah komoditas pertanian.

"Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang nggak benar di situ," katanya. 

Jokowi mengakui terdapat pertumbuhan positif nilai ekspor sektor pertanian. Hanya saja ia menggarisbawahi, lonjakan ekspor itu lebih banyak disumbang oleh komoditas sawit.

"Ingat, ekspor kelihatan tinggi itu banyak berasal dari sawit. Bukan dari komoditas lain yang sudah kita suntik dari subsidi yang ada," kata Jokowi.


×