Ilustrasi hunian tetap atau Huntap. | ANTARAFOTO/Basri Marzuki

Jakarta

Kabupaten Bogor Kebut Pembangunan Hunian Tetap

Kabupaten Bogor kekurangan 1.500 hunian tetap.

BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mengebut pembangunan hunian tetap (huntap) di dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang mengalami bencana longsor dan banjir pada awal 2020. Lokasi banjir hebat dan tanah longsor terjadi di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, mengatakan, huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya hilang atau hancur akibat bencana setahun lalu. Proyek tersebut dikerjakan secara multiyears pada 2020 dan tahun ini. "Semoga saja pembangunannya bisa selesai seluruhnya di 2021 dan masyarakat korban bencana bisa segera menempati huntap ini," ujar Ade di Kabupaten Bogor, Jumat (8/1).

Ade mengaku, sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pembangunan di dua desa tersebut ditambah. “Sebab, ada 2.000 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana,” ucap Ade.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irma Lestiana, mengatakan, jumlah huntap yang baru ratusan unit dibangun masih jauh dari kebutuhan. Menurut dia, Bupati Ade mengajukan permohonan pembangunan 500 huntap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 500 huntap ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan 500 huntap lainnya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Memang masih kurang, tapi kan kami terus berusaha untuk melakukan pembangunan huntap secara bertahap," kata Irma.

 
Memang masih kurang, tapi kan kami terus berusaha untuk melakukan pembangunan huntap secara bertahap.
 
 

Dia menjelaskan, huntap tersebut dibangun di lahan seluas 43 hektare, dari 53 hektare lahan yang dimiliki Pemkab Bogor. Lahan yang berlokasi di PT Perkebunan Nusantara (PN) Cikasungka tersebut, meliputi Desa Cigudeg, Desa Sukaraksa, Desa Urug, dan Desa Sipayung. Lokasi huntap dipilih di kawasan yang aman, sehingga warga nanti bisa terhindar dari ancaman longsor dan banjir.

"Karena, saat ini kami sedang dalam proses pengajuan, makanya pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana kesiapan lahan yang kami miliki. Semoga saja pengajuan 1.500 huntap ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan," ujar Irma.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharrom, mengatakan, huntap tersebut seharusnya bisa selesai lebih cepat. Pasalnya, saat ini ribuan warga korban bencana alam itu tinggal di hunian sementara (huntara) yang kondisinya memprihatinkan. Warga jelas semakin lama terasa tidak nyaman tinggal di huntara.

“Apalagi, saat ini warga tinggal  di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dan, membuat warga semakin terlunta-lunta,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Dia merasa prihatin dengan nasib warga karena huntap yang sedang dibangun masih jauh dari total kebutuhan. Karena itu, Aan mendorong supaya Pemkab Bogor bekerja ekstra keras meyakinkan pemerintah pusat untuk menuntaskan janji pembangunan huntap. “Kami minta Pemkab Bogor untuk segera ambil langkah cepat dan tepat,” tutur Aan.

Ditambah lagi, menurut Aan, saat ini kondisi jembatan di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya yang menghubungkan tiga kampung, yaitu Kampung Ciparengpeng, Cijairin, dan Ciear belum rampung. Hal itu semakin menyulitkan akses warga dalam bepergian ataupun mencari mata pencaharian. Dengan setahun sudah berlalu, Aan berharap, Pemkab Bogor segera bisa mewujudkan huntap bagi warga korban banjir dan longsor. 

 

Huntap di Palu

Sebanyak 50 unit hunian tetap (huntap) telah diserahkan oleh PT Tatalogam Lestari selaku pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan (Sulsel). Huntap diberikan kepada korban bencana banjir di wilayah tersebut pada 2020.

Project Manajer PT Tatalogam Lestari Krisna Dewanty mengatakan, proyek pembangunan hunian tetap tersebut dikerjakan sejak 13 Oktober 2020 dan selesai pada 22 Desember 2020. "Dengan perencanaan yang matang, material yang tepat serta teknik pengerjaan yang benar, efektif dan efisien, 50 hunian tetap bagi korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berhasil dibangun dalam waktu 68 hari saja," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Domus atau rumah permanen yang dibangun dengan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut memungkinkan masyarakat bisa membangun rumah dalam waktu singkat. Rumah instan tersebut dirancang dengan material baja ringan yang terkenal kuat dan cepat dalam pemasangannya dan juga hemat. Sehingga Domus layak menjadi pilihan bagi siapapun yang memerlukan rumah baik di perkotaan, daerah urban, maupun daerah bencana seperti di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini.

 
Huntap bantuan Pemprov Sulsel yang dibangun kali ini diharapkan segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak banjir bandang sejak Juli silam.
 
 

"Huntap bantuan Pemprov Sulsel yang dibangun kali ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak banjir bandang sejak Juli silam," ujar Krisna Dewanty.

Sementara itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengapresiasi semua pihak, khususnya PT Tatalogam Lestari yang mampu membangun 50 unit huntap hanya dalam waktu 68 hari.Menurut dia, huntap yang dibangun ini bisa menginspirasi banyak pihak, karena dibangun cepat dengan harga murah dan berkualitas baik.

Gubernur berharap semakin banyak pihak, terutama dunia usaha, untuk dapat terus berpartisipasi membantu seluruh korban bencana banjir bandang di wilayah tersebut.Seperti diberitakan banjir bandang melanda beberapa kecamatan di Luwu Utara, Juli 2020 lalu yang mengakibatkan puluhan warga tewas dan lainnya dinyatakan hilang selain itu sebanyak, 1.295 rumah warga rusak berat, bahkan di antaranya hilang terseret banjir.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat