BANDUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Bio Farma (Persero) telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memproduksi vaksin Covid-19. Izin itu berupa sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) untuk 100 juta dosis vaksin Covid-19.

Erick menyebut, Bio Farma tinggal menunggu bahan baku untuk memulai produksi. Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memastikan, bahan baku vaksin akan tiba di Indonesia pada pekan kedua Januari ini.

Bahan baku vaksin didatangkan juga dari Sinovac, Cina, di mana Indonesia sebelumnya membeli vaksin jadi. "Untuk kapasitas produksi yang 100 juta dosis vaksin, sudah ada sertifikat dari BPOM," kata Erick saat berkunjung ke kantor Bio Farma, Bandung, Kamis (7/1).

Menurut Erick, Bio Farma sudah melakukan persiapan dengan baik. Ia pun menyebut infrastruktur produksi dan pengiriman vaksin yang dimiliki Bio Farma sudah sesuai standar internasional.

Bio Farma memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 juta dosis vaksin. Sebanyak 150 juta dosis sisanya, kata Erick, masih menunggu sertifikasi CPOB dari BPOM. Erick meyakini, BPOM akan mendukung upaya pemerintah dan Bio Farma untuk mencapai target produksi 250 juta dosis per tahun.

Erick yang didampingi Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir kemarin meninjau fasilitas command center, tempat memonitor data produksi, penyimpanan, dan distribusi secara realtime berbasis teknologi IoT (internet of things). Setiap boks penyimpan vaksin sudah memiliki kode batang (barcode) tersendiri.

Dengan kode batang itu, vaksin bisa dipantau ketika dalam perjalanan ke setiap daerah. Saat mobil pengirim berhenti atau melewati jalan di daerah, juga bisa dideteksi.

Ia berharap vaksin yang sudah sampai di setiap provinsi bisa disimpan oleh pemerintah daerah dengan suhu 2-8 derajat celsius. "Jangan sampai ada kegagalan di penyimpanan. Karena kalau tadi tidak disimpan pada suhu tersebut, vaksin yang akan digunakan ini tentu kualitasnya tidak sesuai," ujar Erick.

Erick menambahkan, keberadaan pusat komando juga berfungsi membaca lokasi, kecepatan, dan kondisi darurat lainnya. Jika termonitor hal di luar standar, sistem akan mengirim peringatan (alert) untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan. Command Center juga dapat memonitor data pengiriman yang siap kirim hingga rasio pengiriman yang terlambat ataupun tepat waktu.

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) melihat layar pendistribusian vaksin Covid-19 saat kunjungan kerja di PT Bio Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Kamis (7/1). Dalam kunjungan kerjanya, Erick meninjau fasilitas infrastruktur vaksin Covid-19 mulai dari ruang penyimpanan vaksin hingga tahapan pendistribusian ke 34 provinsi serta memastikan kesiapan PT Bio Farma dalam memproduksi vaksin Covid-19. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Erick mengaku sangat mengapresiasi penggunaan IoT untuk memonitor produksi, suhu di tempat penyimpanan hingga truk pengiriman, dan distribusi vaksin secara akurat juga real time. "Tidak hanya urusan penyediaan dan produksi. Yang juga menjadi misi penting Bio Farma adalah menjaga mutu dan ketepatan waktu hingga pengiriman terakhir ke seluruh provinsi. Jangan sampai gagal. Ini demi Indonesia," kata Erick menambahkan.

Erick menjelaskan, Bio Farma telah mendapatkan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk penyediaan vaksin selama 2020 sampai 2022. Hingga kini, pemerintah telah melakukan pemesanan atau firm order 329,5 juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan farmasi internasional dan melalui Covax Facility. Holding BUMN farmasi ini juga akan berperan penting dalam uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih.

Aspek halal

Terkait kehalalan vaksin, Erick menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa proses sertifikasi halal sepenuhnya diserahkan kepada MUI.

"Kami tidak akan mengeklaim ini halal atau tidak. Itu bukan di kami tupoksinya," kata Erick menegaskan.

Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan sidang pleno Komisi Fatwa MUI terkait vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pekan ini. Sidang pleno akan membahas aspek syar'i vaksin Sinovac.

"Insya Allah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, Cina akan dilaksanakan pada Jumat, 8 Januari 2020," kata Niam lewat pesan singkat kepada Republika, Kamis (7/1).

Sebelumnya, Niam menjelaskan, tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac pada Selasa (5/1). Audit dilaksanakan di perusahaan Sinovac di Beijing dan yang terakhir di Bio Farma, Bandung. "Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim, berakhir jam 15.45 WIB," kata dia, Selasa lalu.

Menurut dia, dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menuntaskan kajian juga sudah pihaknya terima dari Sinovac via surat elekronik. Tim auditor kemudian akan merampungkan kajian dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat