Petugas mendata warga RW 05 Kelurahan Kenari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta, Rabu (6/1). Pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk empat bulan kedepan sebesar Rp 300 | Republika/Putra M. Akbar
07 Jan 2021, 07:05 WIB

Wagub Sebut Penerima BST 1,9 Juta KK di DKI

Seluruh data penerima BST itu diserahkan kepada Bank DKI untuk penyalurannya.

JAKARTA -- Proses pendataan masyarakat di Jakarta yang menerima bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu per bulan, dilakukan secara otomatis berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI. Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria, mengatakan, seluruh data penerima BST itu kemudian diserahkan kepada Bank DKI untuk menyalurkan kepada yang berhak.

Total masyarakat penerima BST di Ibu Kota pada 2021 yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 1,9 juta kepala keluarga (KK). Riza menyebut, jumlah itu berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,45 juta KK.

BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Besaran Bantuan Sosial Tunai adalah senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan. Bantuan Sosial Tunai ini merupakan program jaringan pengaman sosial Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden. Bantuan sosial untuk wilayah di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk sembako. Pemberian bantuan BST, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Terkait

Wakil Gubernur DKI Jakarta menjelaskan lebih lanjut, mekanisme penyaluran BST yang bersumber dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, bantuan yang berasal dari APBD DKI dicairkan lewat Bank DKI.

"Pendataannya, semua warga DKI Jakarta sudah terdaftar di Dukcapil dan sudah otomatis dimasukkan ke Bank DKI," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Dia menuturkan, pendataan dan persiapan pembuatan kartu ATM Bank DKI sudah mulai dilakukan sejak Selasa (5/1). Menurut Riza, beberapa hari ke depan, kartu ATM untuk mencairkan BST tersebut sudah dapat dibagikan kepada warga Ibu Kota.

"Dalam 10 hari ke depan dibagikan kartunya dan kemudian kartu ini, kartu ATM, bisa diambil di (mesin) ATM-ATM di seluruh wilayah Jakarta," ujar ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.

Riza menjelaskan, nantinya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima BST dapat langsung mengambil kartu ATM tersebut. Dia menuturkan, proses pengambilan kartu ATM dilakukan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Meski begitu, Riza tidak menjelaskan secara detail lokasi dan jumlah sekolah yang dimaksud.

"Kita nanti siapkan sekolah di sekitar warga, (kartu ATM) diambil di sekolah. Jadi, harus ketemu langsung, face to face. Sudah disiapkan daftarnya, tanggal berapa datang, ke mana, nanti diatur," jelas Riza.

Dia juga menyampaikan, penerima BST yang telah memiliki kartu ATM Bank DKI ataupun terdaftar di PT Pos Indonesia, dapat langsung memeriksa nomor rekening. Riza menyatakan, bantuan uang tuai sebesar Rp 300 ribu langsung dikirim ke rekening penerima pada bulan berikutnya. "Tidak dikurangi satu perak pun," ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Pemprov DKI Jakarta (dkijakarta)

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, data yang dimiliki Pemprov DKI terkait penerima BST harus tepat sasaran. Dia mengeklaim, pemberian bantuan secara tunai kepada masyarakat itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Fraksi PKB DKI. Hal itu karena penyaluran secara tunai lebih aman dibandingkan dalam bentuk paket sembako. Hasbiallah menyebut, ada kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan dalam pemberian paket sembako ke masyarakat.

"Contoh, harganya (paket sembako) kan harusnya Rp 300 ribu. Cuma kenyataannya di lapangan sembako yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sampai Rp 300 ribu," kata Hasbiallah kepada Republika.

Jika nantinya ada masyarakat yang layak menerima bantuan, tetapi tidak terdaftar, Pemprov DKI patut melakukan evaluasi data yang ada. Karena itu, ia mendorong masyarakat yang merasa berhak mendapat BST juga untuk bersuara jika belum menerima bantuan. "Berarti datanya enggak bener, Dukcapilnya. Mesti dievaluasi," ujar Hasbiallah.


×