JAKARTA – Usulan agar pemerintah memberikan prioritas vaksinasi terhadap para tokoh agama datang dari banyak pihak. Berbagai fraksi partai Islam di DPR menilai wacana ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah untuk memastikan para kiai atau ustaz di berbagai daerah terlindungi dari ancaman Covid-19.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi menilai, tokoh agama merupakan salah satu sosok sentral di masyarakat. Tokoh agama tak hanya panutan dalam hal spiritual, tetapi juga dalam hal lain di tengah permasalahan masyarakat. Mereka harus diberi prioritas vaksinasi mengingat tidak sedikit tokoh agama yang wafat setelah terpapar Covid-19.

“Kami mendesak kepada pemerintah agar tokoh agama menjadi prioritas utama selain tenaga kesehatan untuk segera mendapatkan imunisasi vaksin Covid-19,” ujar Sekretaris Fraksi PKB DPR Fathan Subchi, Rabu (6/1).

Ulama dan tokoh agama lain dinilai rentan tertular Covid-19. Sebab, mereka sering bertemu langsung dengan masyarakat yang tujuannya untuk belajar agama, berdiskusi atau sekadar bersilaturahim. Dari data RMI PBNU, setidaknya sekira 200 kiai di lingkungan pondok pesantren yang meninggal usai terpapar Covid-19.

“Kami berharap agar para tokoh agama ini mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin Covid-19 bersama para tenaga kesehatan,” ujar Fathan.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf. Menurut dia, ulama dan kiai adalah sosok penting yang selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya para kiai yang berada di lingkungan pesantren. Di mana mereka bertemu dengan banyak santri di tengah lingkungan pesantren.

“Harus dipastikan terlebih dahulu keamanan dan kehalalan vaksin sebelum disuntikkan kepada masyarakat termasuk guru dan kiai,” ujar Ketua DPP PKS itu.

Di samping itu, lanjut Yusuf, Kementerian Agama juga perlu memberikan perhatian lebih kepada para kiai dan ulama di tengan pandemi Covid-19 agar jumlah ulama yang meninggal pada 2021 tak bertambah. “Kemenag harus segera turun dan melihat langsung,” ujar Bukhori.

Di dalam petunjuk teknis vaksinasi Covid-19 yang ditebitkan Kementerian Kesehatan, terdapat empat tahapan vaksinasi. Pertama diberikan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahap dua, vaksinasi dilakukan kepada petugas pelayanan publik dan kelompok usia lanjut atau usia di atas 60 tahun. Vaksinasi tahap satu dan dua dilakukan pada rentang waktu Januari sampai April 2021.

Data Klaster Pesantren - (Kemenag)

Untuk tahap tiga, vaksinasi dilakukan pada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap empat, vaksinasi untuk pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Kedua tahapan ini dilakukan pada rentang waktu April sampai Maret 2021.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah sebelumnya mengusulkan agar para tokoh agama dapat dimasukkan ke dalam kelompok prioritas sasaran pemberian vaksinasi Covid-19. Memprioritaskan vaksinasi kepada para ulama dipandang perlu guna mendukung keyakinan masyarakat, khususnya berkaitan dengan keamanan serta kehalalan vaksin yang kini sudah terdistribusi ke daerah tersebut.

Ketua MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Daroji, mengaku telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait usulan agar para ulama menjadi salah satu kelompok prioritas pemberian vaksinasi. Sebab, kata dia, jika kiai mengatakan 'iya', maka masyarakat tidak akan ragu lagi terhadap vaksin tersebut. 

“Maka kalau bisa kiai masuk prioritas karena satu kiai sama dengan seribu santri, bahkan lebih dan itu nilainya tinggi sekali bagi kepercayaan masyarakat,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) demisioner, Arsul Sani, turut mendukung perlunya para ulama diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19. Namun, sebelum proses vaksinasi, pemerintah perlu memastikan uji klinis vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

“Perlunya mengedepankan informasi yang transparan terkait dengan seluruh proses uji klinis yang telah dilakukan terhadap produk vaksin yang bersangkutan,” ujar Arsul.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dinilainya tak perlu terburu-buru dalam memberikan izin penggunaan darurat sebelum proses uji klinis tahap akhir vaksin Sinovac selesai. Keselamatan dan keamanan warga dinilainya hal yang paling penting selama proses vaksinasi nanti.

“Jajaran pemerintahan terkait di bawah Satgas Penangan Covid-19 menyusun strategi komunikasi dan informasi yang baik dan terkoordinasi,” ujar Arsul.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat