JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta memperbaiki pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, mengatakan, perbaikan itu dinilai perlu direalisasikan untuk menyambut triwulan pertama 2021.

Menurut Agus, salah satu yang perlu menjadi fokus adalah upaya meningkatkan konten pembelajaran. Konten-konten pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin dengan menyertakan guru-guru terbaik di bidangnya.

"Dikembangkan kontennya, lalu diolah dengan baik sehingga bisa disampaikan dengan mudah dan dipahami oleh siswa dengan mudah," kata Agus dalam webinar Outlook Pendidikan Indonesia 2021, Ahad (3/12).

Selain itu, konten-konten pembelajaran ini bisa diberikan lebih dulu kepada para siswa. Pada saat dilakukan pembelajaran daring maka bukan lagi mengajarkan materi, melainkan diskusi tentang konten pembelajaran yang sudah diberikan.

Hal serupa juga bisa dilakukan di tingkat pendidikan tinggi. "Kemendikbud harus melakukan terobosan dalam waktu triwulan pertama ini, harus ada program untuk menyusun konten pembelajaran," kata dia.

Berdasarkan hasil evaluasi lainnya adalah ketersediaan jaringan internet di sejumlah daerah. Hal itu sangat menentukan berlangsungnya proses pembelajaran daring.

Kemenko PMK meminta pemerintah daerah meningkatkan akses wilayahnya terhadap jaringan internet. Peningkatan akses jaringan internet harus diselesaikan pada triwulan pertama 2021. "Kalau ini tidak diatasi selama trimester pertama, saya khawatir gap (jarak) pendidikan akan semakin besar," kata Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim menegaskan, penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (TPM) dilakukan pemerintah daerah.

Dalam SKB, keputusan membuka sekolah harus mendapatkan persetujuan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua murid. "PTM sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," kata Ainun.

Survei

Hasil survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan sebanyak 49,4 persen responden menyatakan setuju sekolah tatap muka pada Januari 2021. Namun, sebanyak 45,3 persennya menyatakan tidak setuju. Survei dilakukan terhadap 6.513 guru dari sejumlah provinsi di Indonesia.

Beberapa alasan guru yang setuju yaitu mereka jenuh mengajar PJJ, sebanyak 22 persen. Sedangkan, mayoritas guru sebanyak 54 persen setuju karena materi sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring.

Wakil Sekjen FSGI, Mansur, mengatakan, para guru merasakan peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan kesulitan tinggi. "Karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal sepekan sekali," kata dia, Ahad (3/12).

Ia menambahkan, keinginan siswa dan guru untuk pembelajaran tatap muka tidak berbanding lurus dengan kesiapan sekolah. Baik itu dalam menyediakan infrastruktur maupun sosialisasi protokol kesehatan di sekolah. "Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat