Manda (10 tahun) belajar secara daring di area penambangan pasir Lereng Gunung Merapi, Cangkringan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (9/11) | ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
29 Dec 2020, 02:15 WIB

Survei: Mayoritas Siswa Setuju Pembelajaran Tatap Muka

Kemendikbud mengingatkan izin pembukaan sekolah tatap muka berjenjang.

JAKARTA—Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei singkat persepsi peserta didik tentang rencana membuka pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021. Hasilnya, dari 62.448 responden, mayoritas menyatakan setuju sekolah tatap muka tahun depan.

"Sebanyak 48.817 siswa atau 78,17 persen dari total responden (setuju)," tutur Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, dalam keterangannya, Senin (28/12).

Retno menambahkan, responden yang setuju pembelajaran tatap muka (PTM) umumnya memberikan alasan sudah jenuh pembelajaran jarak jauh (PJJ). Responden merasa butuh variasi dengan PTM. 

Retno menjelaskan, responden mengeluhkan kegiatan praktikum dan materi-materi yang sulit diberikan melalui PJJ. "Hampir 56 persen responden yang setuju PTM menyatakan alasan ini. Terutama kelas enam SD, kelas sembilan SMP, dan siswa kelas 12 SMA/SMK," kata dia. 

Terkait

Sementara itu, para responden yang tidak setuju pembelajaran tatap muka, umumnya khawatir tertular Covid-19. Mayoritas responden yang tidak setuju sekolah dibuka disebabkan kasus Covid-19 di daerahnya masih tergolong tinggi. Ada juga yang meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan. "Yang menyatakan alasan ini mencapai 40 persen," kata Retno. 

Menurut KPAI, responden survei ini berasal dari 34 provinsi, dengan mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa. Adapun provinsi dengan peserta tertinggi, yaitu DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa, Jawa Tengah sebanyak 11.557, dan Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa. Selebihnya berasal dari provinsi lain.

Sejumlah daerah menyatakan sudah siap menggelar sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan pembukaan sekolah tatap muka mulai Januari 2021.Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku keputusan pembukaan kembali sekolah tatap muka merupakan keputusan berat. Menurutnya, sekolah menjadi area dengan risiko tinggi penularan Covid-19. 

Namun akhirnya tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelum pembukaan sekolah, ada sejumlah kesepakatan dan izin berjenjang mulai dari satuan pendidikan sampai kepada izin orang tua. "Penentuan pembukaan sekolah tatap muka bukan lagi tergantung zona, penentunya adalah pemerintah daerah bersama pihak terkait dengan sejumlah kesepakatan-kesepakatan," kata Irwan, Senin.

Kesepakatan

Kesepakatan itu, antara lain, siswa boleh melanjutkan sekolah daring jika orang tuanya tidak mengizinkan PTM. Orang tua yang mengizinkan juga harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Sekolah tatap muka juga harus menyediakan sejumlah fasilitas untuk pencegahan Covid-19.

Pembelajaran tatap muka nanti dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian untuk kondisi kelas jumlah maksimal peserta didik ditentukan per ruang kelas.

Di Lampung, pemerintah daerah setempat masih melakukan verifikasi kesiapan sekolah untuk menggelar PTM. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, PTM pada semester genap dapat dimulai pada awal Januari 2021.

"Jadi tidak lagi berdasarkan sebaran zona yang sebelumnya ditetapkan pemerintah pusat," kata Kadisdikbud Provinsi Lampung Sulpakar di Bandar Lampung, Senin (28/12).

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam menentukan pola pembelajaran. "Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri, Senin. 

Ia menuturkan, Kemendikbud sudah menyiapkan program untuk mendukung pendidikan jarak jauh (PJJ). Yakni, melalui program yang disiarkan di TVRI, maupun kanal belajar daring.

"Kami mengajak para pendidik, dan peserta didik serta orang tua untuk memanfaatkan kanal atau alternatif pembelajaran yang dihadirkan oleh Kemendikbud," kata Jumeri.


×