ANWAR ABBAS, Ketua PP Muhammadiyah

Pembukaan UUD 1945 menyatakan, tugas pemerintah menyejahterakan rakyat. Pada Pasal 33 UUD 1945, terdapat amanat luhur dan mulia untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa artinya itu? Kita harus memperhatikan seluruh rakyat. Secara sosiologis dan empiris, dalam kehidupan ekonomi, faktanya ada kelas sosial, yaitu kelas atas, tengah, dan bawah. Secara kategoris, ahli ekonomi mengelompokkan usaha besar dan UMKM.

Merujuk data BPS (2019), jumlah UMKM 99,99 persen dengan pelaku 64 juta orang dan tenaga kerja dalam kisaran 117 juta orang. Usaha besar hanya 0,01 persen dengan pelaku usaha 5.500, dengan tenaga kerja 3,5 juta orang.

Pertanyaannya, di kelompok mana umat dan rakyat di negeri ini yang sudah sejahtera dan di kelompok mana yang belum sejahtera? Siapa yang memperhatikan nasib mereka?

 

Pertanyaannya, di kelompok mana umat dan rakyat di negeri ini yang sudah sejahtera dan di kelompok mana yang belum sejahtera?

 

 

SHARE    

Nasib ekonomi rakyat

Dalam konstitusi, untuk mengangkat nasib UMKM, terutama usaha mikro dan kecil hingga usaha informal, jelas tugas negara atau pemerintah. Lantas, bagaimana caranya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum?

Jawabnya tentu banyak cara, salah satunya melalui kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Bagaimana faktanya? Memang, mengenaskan, masih jauh panggang dari api. Banyak, di antaranya selain SDM dan manajemen, juga masalah permodalan.

Maka itu, masyarakat berharap terobosan pemerintah untuk menolong mereka yang dhuafa dan termarginalkan dengan mendirikan bank yang mengurusi UMKM, terutama usaha mikro dan informal yang pengelolaannya bisa langsung atau tidak langsung kepada rakyat.

Kalau tidak langsung, tentu bekerja sama dengan koperasi. Bank yang cocok untuk itu adalah bank syariah terutama milik negara.

Alasannya, selain amanat dari konstitusi, Islam memerintahkan umatnya memperhatikan nasib mereka yang lemah atau dhuafa tersebut. Karena itu, terasa aneh kalau bank syariah apalagi milik negara, tidak membela mereka.

Harus diingat, di antara prinsip dalam memajukan ekonomi syariah, selain harus menjunjung tinggi tauhid, dituntut pula menegakkan nilai keadilan dan kebersamaan. Karena itu, tidak adil kalau bank syariah hanya memperhatikan usaha besar.

Untuk menangani masalah ini, tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi saja, tetapi juga politik. Makanya, aneh tatkala ada yang dengan bangga menyatakan negeri kita adalah negara demokrasi. Pertanyaan penulis, betulkah demikian?

 

Harus diingat, di antara prinsip dalam memajukan ekonomi syariah, selain harus menjunjung tinggi tauhid, dituntut pula menegakkan nilai keadilan dan kebersamaan.

 

 

SHARE    

Demokrasi adalah konsep dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjunjung tinggi prinsip kehidupan bersama dengan jargon dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah dan DPR adalah dari rakyat.

Namun, apakah mereka dalam bekerja dan mengurusi bangsa dan negara ini masih bersama rakyat dan telah bekerja untuk rakyat? Pertanyaan selanjutnya, mereka selama ini telah bekerja bersama rakyat yang mana dan untuk lapisan rakyat yang mana?

Dalam dunia keuangan dan perbankan, betulkah prinsip demokrasi sudah ditegakkan? Kalau sudah, bagaimana implementasinya?

Fakta menunjukkan, para pemimpin (pemerintah dan DPR), memang telah bekerja bersama dan untuk rakyat, tetapi porsinya lebih besar untuk mereka yang berada di usaha besar. Bagaimana mengukurnya?

Lihat saja, berapa total kredit dan pembiayaan yang mereka kucurkan kepada UMKM, hanya 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada. Lebih mengejutkan lagi, tatkala melihat nasib mereka yang berada di level mikro kurang terjamah.

Kalau begitu, demokrasi macam apa yang dikembangkan dan dilaksanakan di Tanah Air? Benar, para politikus mendapatkan mandat dan melalui proses demokrasi, karena mereka menjadi anggota DPR itu memang berasal dari rakyat. Mereka dipilih rakyat.

Namun, tatkala mereka bekerja di DPR timbul pertanyaan mereka bekerja bersama siapa dan untuk siapa? Ternyata, mereka lebih banyak bekerja bersama dan untuk sekelompok kecil rakyat yang ada di usaha besar.

 

Karena itu, kehadiran bank yang fokus mendukung visi dan kebijakan pemerintah membela mereka yang termarginalkan, jelas sangat dirindukan. 

 

 

SHARE    

Untuk usaha mikro yang jumlahnya 98,68 persen atau 63.350.222 pelaku, kurang mereka perhatikan sehingga penjual pisang goreng dan tahu goreng yang ada di pinggir jalan tidak mereka sapa dan mereka biarkan saja mengurus dirinya sendiri.

Karena itu, kehadiran bank yang fokus mendukung visi dan kebijakan pemerintah membela mereka yang termarginalkan, jelas sangat dirindukan. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak.

Kenapa Muhammad Yunus lewat Grameen Banknya di Bangladesh bisa memberdayakan ibu-ibu, yang tadinya sangat lemah dan tidak berdaya bisa menjadi kuat dan tangguh serta maju menggerakkan ekonomi keluarganya.

Padahal, Yunus belajar mengembangkan banknya itu dari Indonesia, terutama yang menyangkut sistem tanggung renteng. Jadi, semua itu bisa dikerjakan kalau ada kemauan politik pemerintah untuk melakukannya.

Tentu, di sinilah letak arti pentingnya kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sudah dideklarasikan pemerintah, yaitu untuk membela mereka yang di lapis bawah dengan jumlah sekitar 98,68 persen dari total pelaku usaha di negeri ini.

Kalau pemerintah tak mau memperhatikan mereka, dengan berbagai alasan, misalnya tak bankable atau tak feasible, pemerintah tidak dan atau belum mau menegakkan konstitusi secara murni dan konsekuen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat