TANGERANG – Daerah yang memutuskan menunda pembelajaran tatap muka (PTM) terus bertambah. Setelah Jawa Tengah (Jateng) dan beberapa daerah lain, kini Banten menyatakan tidak akan menggelar sekolah tatap muka meski diizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa digelar Januari 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, keputusan tersebut dilakukan lantaran mengingat masih tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Banten. “Kita berkesimpulan bahwa belajar tatap muka per Januari ditunda,” ujar Wahidin dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (22/12). 

Penundaan pembelajaran tatap muka tersebut diputuskan dan disetujui bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Perhimpunan Dokter Paru Banten. Artinya, keputusan menunda PTM tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan secara ilmiah terkait penyebaran Covid-19.

Wahidin menjelaskan, meskipun pada saat ini wilayah Provinsi Banten berada di zona oranye, namun tingkat penularan Covid-19 dinilai masih tinggi. Terlebih ada kekhawatiran yang cukup besar berupa kemunculan klaster baru dari adanya pemberlakuan sekolah tatap muka.

Penundaan tersebut, lanjut dia, akan diterapkan hingga kasus Covid-19 mulai melandai. Nantinya, Wahidin akan membuat surat kepada bupati dan wali kota untuk menunda kegiatan sekolah tatap muka. “Penundaan sampai kasus turun dan memungkinkan untuk tatap muka,” ujar dia.

Menurut catatan pihak Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang merupakan salah dua dari daerah di Provinsi Banten yang memiliki kasus yang tinggi. Kedua wilayah itu berada di zona merah. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, akan mengikuti aturan yang telah diputuskan oleh Pemprov Banten terkait dengan penundaan sekolah tatap muka. Tangerang Selatan juga tidak akan memulai PTM pada Januari 2021.

“Kita ikuti karena itu menjadi kebijakan gubernur, tadi Kepala Dinas (Pendidikan) baru menyampaikan jadi kita ikuti saja,” kata Airin kepada Republika.

Pemprov Jateng sebelumnya juga memutuskan menunda PTM pada Januari 2021. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran yang berisi empat poin, salah satunya perihal penundaan PTM yang sedianya akan dimulai awal tahun 2021. Penundaan sekolah tatap muka dilakukan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Penundaan juga dilakukan Pemkot Depok, Jawa Barat. Disdik Kota Depok mengurungkan rencana PTM dikarenakan angka penyebaran Covid-19 yang masih tinggi di Kota Depok dan bahkan kembali masuk zona merah. Disdik Depok tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar secara daring.

Di Bogor, Jabar, DPRD Kota Bogor juga mengusulkan kepada Pemkot Bogor untuk menunda pelaksanaan PTM di sekolah karena penyebaran Covid-19 masih tinggi dan trennya terus meningkat di kota hujan tersebut. 

Anggota Pansus Penanganan Dampak Covid-19 DPRD Kota Bogor, Devi Prihatini Sultani, mengatakan, penularan Covid-19 di Kota Bogor trennya terus meningkat. Bahkan saat ini tingkat penularannya sangat tinggi yakni sekitar 70-an kasus positif per hari.

“Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru, di mana banyak pergerakan masyarakat ke luar kota, maka dapat meningkatkan penularan Covid-19 dan menimbulkan klaster baru,” ujar dia.

 

Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru dapat meningkatkan penularan Covid-19 dan menimbulkan klaster baru.

 

 

SHARE    

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud, Jumeri, menegaskan, daerah yang sekolahnya melakukan PTM harus yang betul-betul sudah siap. Terkait hal ini, jika ada daerah yang menunda PTM, maka sepenuhnya menjadi kewenangan pemda.

“Jadi ada daerah buka di Januari atau belum, tidak masalah, bisa beda. SKB (surat keputusan bersama empat menteri) itu sudah memberi kewenangan ke daerah, tidak masalah Jateng atau Banten belum mulai (sekolah tatap muka),” kata Jumeri, kepada Republika.

Menurut dia, PTM harus betul-betul berdasarkan pada kesiapan sekolah. Sekolah dengan infrastruktur kesehatan yang memadai dan memenuhi daftar periksa protokol kesehatan dari Kemendikbud dinilai akan lebih aman dalam melakukan pembelajaran tatap muka. “Daerah juga harus aman, itu yang tahu daerah,” kata dia.

Sebelum memutuskan sekolah tatap muka, daerah wajib memenuhi daftar periksa yang sudah ditetapkan di SKB Empat Menteri. Selain infrastruktur kesehatan di sekolah, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan ketersediaan akses transportasi yang aman ke satuan pendidikan dan akses ke fasilitas kesehatan terdekat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat