JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan sebesar Rp 54,4 triliun untuk kebutuhan dana vaksin Covid-19 secara gratis. Anggaran tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 18 triliun dan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) khusus sektor kesehatan yang tidak bisa dieksekusi pada tahun ini sebesar Rp 36,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah memiliki anggaran cadangan untuk proses vaksinasi. “APBN sudah ada anggaran yang dicadangan untuk vaksinasi sebesar Rp 18 triliun ditambah dana PEN sektor kesehatan Rp 36,4 triliun. Itu adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan (vaksin Covid-19 gratis) pada tahun depan,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (21/12).

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi indikator untuk menghitung anggaran cadangan Covid-19. Indikator ini akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Pertama, jumlah minimal penduduk yang harus disuntik vaksin. Jika jumlah yang divaksin sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk, diperkirakan sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.

“Jadi, ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO ataupun dari persatuan ahli-ahli di bidang pandemi. Ada yang menyebutkan 70 persen. Jadi, kita juga mengikuti nanti dari pertama jumlah target yang harus divaksinasi. Katakanlah betul 70 persen dari seluruh populasi itu berarti sekitar 182 juta orang,” ujarnya.

Kedua, menghitung berapa jumlah dosis yang harus disuntikkan. Sementara, vaksin Sinovac harus disuntik dua kali untuk satu orang. “Artinya, dibutuhkan sekitar 364 juta dosis untuk proses vaksinasi jika mengacu pada standar 70 persen terhadap populasi,” ujar Sri.

Ketiga, Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN, dalam hal ini PT Bio Farma (Persero), akan menghitung efektivitas dari vaksin yang tersedia. Jika efektivitasnya sebesar 90 persen, artinya pemerintah harus menyiapkan dosis vaksin sebesar 10 persen lebih banyak dari jumlah orang yang akan disuntik agar mencapai 100 persen. Artinya, vaksin yang disiapkan mencapai 364 juta dosis ditambah 10 persen.

“Maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang,” ujar Menkeu.

Keempat, menghitung dari sisi tingkat pemborosannya. Pertimbangannya berdasarkan jumlah vaksin yang kemungkinan terbuang dalam proses distribusi, seperti mengalami kerusakan atau penurunan kualitas.

Terlebih, Sri menegaskan, Indonesia adalah negara besar dengan proses distribusi yang luas. Bisa jadi, dalam proses distribusi nantinya tidak semua vaksin bisa terkirim dengan baik. Hal itulah yang akan menjadi pemborosan. “Jadi, bergantung pada beberapa level wastage-nya itu. Berapa jumlah waste yang kemungkinan akan terjadi," kata Sri menegaskan.

Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan hingga prioritas yang dilakukan ketika melakukan vaksinasi. Dengan demikian, baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.

Meski meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis, Menkeu mendorong institusi tersebut tetap melakukan belanja demi mendorong momentum pemulihan ekonomi.

“Itulah yang sedang kita terus kaji dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak dan wastegate-nya berapa. Maka, kami belum bisa menemukan angkanya hari ini,” ujarnya. 

Dengan target terbaru 182 juta penerima vaksin, jika perlu penyuntikan dua dosis untuk memicu imunitas, maka dibutuhkan sekitar 364 juta dosis. Dari enam vaksin Covid-19 yang masuk daftar program vaksinasi pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020, yang paling murah adalah Astrazeneca yang terikat dengan kesepakatan WHO sehingga hanya boleh mematok harga maksimal 4 dolar AS per dosis bagi negara berkembang, vaksin-vaksin lain paling murah 10 dolar AS per dosis.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat