JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa diberikan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menambah jenis vaksin yang bisa digunakan di Indonesia di luar enam vaksin tersebut.

“Memungkinkan (vaksin Covid-19 di Indonesia bertambah) kalau ada usulan ataupun kajian yang lebih penting,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika, Ahad (20/12).

Enam vaksin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun keenam jenis vaksin yang ditetapkan tersebut, yakni vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc, dan Biontech.

Siti mengatakan, pihak-pihak yang bisa mengusulkan tambahan vaksin Covid-19, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil vaksin, Bio Farma. Produsen penghasil vaksin dari luar negeri juga bisa mendaftarkan vaksin Covid-19 miliknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) supaya bisa beredar di Indonesia. 

Kemudian, lanjut dia, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan BPOM akan mengkaji usulan ini. “Setelah sudah ada izin edar, nanti ada kajian terkait ini yang melibatkan pihak-pihak terkait,” ujar dia.

Menurut Siti, kelompok usia yang pertama kali mendapatkan vaksin Covid-19 berasal dari rekomendasi ITAGI. Terkait usulan mengkaji ulang kelompok yang mendapatkan vaksin, kata Siti, harus ada data lebih lanjut apakah vaksin aman dan efektif untuk kelompok usia di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun. Artinya, vaksin Covid-19 harus dipastikan aman untuk anak-anak atau untuk orang tua dan orang yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).

“Kalau usulannya ITAGI itu ditambah sasarannya, ya, kami kerjakan. Sebenarnya kita mau-mau saja membeli vaksin Covid-19 untuk seluruh penduduk, tetapi yang bisa disediakan penyedia kan terbatas. Belum lagi negara lain yang juga sama-sama ingin imunisasi rakyatnya,” ujar dia.

Dia menambahkan, vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada pekan ketiga Januari 2021 mendatang. Kemudian, butuh waktu antara dua hingga tiga pekan untuk mendistribusikan vaksin hingga disuntikkan.

Terkait lama vaksin bisa bertahan dalam tubuh, itu belum bisa diketahui secara pasti. “Setelah penyuntikan ini kan ada monitoring lagi. Ada protokol pemantauan vaksin, termasuk apakah vaksinasi harus setiap tahun diulang atau cukup sekali," ujarnya.

Koordinator Program Studi Magister Imunologi dari Universitas Airlangga (Unair), Theresia Indah Budhy, mengingatkan, hal yang perlu dikhawatirkan adalah mutasi Covid-19 seusai vaksin ditemukan. Ia mengaku khawatir virus ini bisa bermutasi karena dari jenis RNA dan sangat tinggi kemungkinannya

.

Sebab, menurut dia, Covid-19 sebenarnya adalah mutasi virus dari MERS-CoV, kemudian menjadi SARS dan bermutasi menjadi Covid-19. Bahkan, mutasi Covid-19 yang baru terbukti kembali terjadi di Jerman. 

Artinya, lanjut Indah, vaksin yang di Wuhan, Cina, bisa berbeda dengan yang di Eropa. Kemudian, ada kemungkinan Covid-19 kembali bermutasi kemudian masuk tubuh yang sudah mendapatkan vaksin. Tubuh yang sudah divaksin Covid-19 menghasilkan antibodi tetapi tidak mengenali virus yang bermutasi ini. 

“Jangan dulu santai karena masih ada mutasi virus. Sementara vaksin hanya untuk mutasi virus yang sebelumnya sudah ada, sehingga ketika ada virus baru, antibodi tubuh kita belum kenal virus yang baru,” kata Indah.

Menurut dia, secara teoritis, sebanyak 70 persen penduduk dari total seluruh warga sebuah negara harus divaksin supaya mencapai herd immunity atau kekebalan kerumuman dan tidak terjadi penularan virus. Jika jumlah penduduk Indonesia 268 juta jiwa dan di antara mereka ada orang tua atau usia di atas 59 tahun yang punya penyakit penyerta hingga anak-anak, maka mereka tidak masuk kategori kelompok prioritas yang mendapatkan imunisasi.

Artinya, jika vaksinasi dilakukan pada kelompok umur ini maka dikhawatirkan hasilnya kurang bagus. Kemudian, orang-orang yang divaksin adalah yang bisa menularkan virus dan tertular atau yang banyak bergerak. Jika jumlah penduduk usia 18-59 tahun sebanyak 180 juta dan 70 persennya divaksin maka menurut Indah cukup 70 persen divaksin untuk mencapai kekebalan kerumunan.

Kendati demikian, ia mengingatkan, sistem imunitas bersifat individual. Artinya, tidak semua orang ketika diberikan vaksin kemudian menghasilkan respons yang sama. Dia memperkirakan, Covid-19 bisa tetap bertahan dalam waktu yang lama, apalagi hampir semua negara terinfeksi virus ini. 

Pembuatan vaksin

Pembuatan vaksin, termasuk untuk Covid-19, butuh waktu panjang dengan proses atau tahapan uji yang sangat ketat dan memenuhi prosedur ilmiah. Umumnya, dari studi awal butuh waktu yang tidak singkat untuk sampai bisa disuntikkan ke manusia. Prosesnya bertahun-tahun dengan harus memenuhi syarat di setiap fasenya.

Tahap pertama yang pasti dilakukan adalah studi praklinis. Di tahap ini, penelitian dasar dilakukan dengan meneliti virus dan pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Kemudian, selanjutnya adalah uji praklinis, yakni vaksin akan diujikan terhadap hewan atau studi envitro dan envivo. Tahap ini untuk memastikan vaksin siap diujicobakan ke manusia.

Untuk tahap uji coba ke manusia atau uji klinis, ada tiga fase yang ditempuh. Yang membedakan adalah soal jumlah relawan yang divaksin. Jika dua tahap uji klinis itu berhasil, maka tes dilanjutkan dengan uji klinis ketiga terhadap sampel yang lebih banyak lagi, seperti yang saat ini sedang diuji tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung dan Bio Farma. Sampel yang diambil untuk uji vaksin Sinovac ini sebanyak 1.620 relawan.

Saat ini, penelitian sedang berjalan. Tim dari Unpad dan Bio Farma terus melihat sejauh mana efikasi atau khasiat, imunogenisitas, serta memastikan keamanan dari calon vaksin Covid-19 tersebut.

Dan hal terakhir yang harus dikantongi sebelum vaksin bisa disuntikkan ke masyarakat adalah persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Semua proses panjang dari awal hingga akhir itu harus dipenuhi dan dinyatakan aman sebelum vaksinasi massal dilakukan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat