JAKARTA -– Efikasi atau khasiat vaksin akan menentukan persentase orang yang akan divaksinasi dalam sebuah populasi. Jika khasiat vaksin tinggi, jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan kerumunan (herd immunity) bisa lebih sedikit dibandingkan vaksin yang memiliki khasiat rendah.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, jika khasiat sebuah vaksin di angka 70 persen, butuh kurang lebih 85 persen hingga 90 persen dari total penduduk yang harus divaksin agar tercapai kekebalan kerumunan.

“Namun, kalau kita pilih vaksin yang efikasinya 90 persen lebih, yang harus disuntik itu lebih rendah cakupannya. Mungkin cukup 60 persen (populasi),” kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (17/12).

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada minimal 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta orang. Perhitungan tersebut diharapkan sudah bisa membuat kekebalan kerumunan.

Beberapa waktu sebelumnya pemerintah menargetkan ada 107 juta orang yang akan divaksinasi. Jumlah 107 juta orang tersebut didapat berdarkan perhitungan 70 persen dari total penduduk Indonesia di rentang usia 18-59 tahun.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan, berdasarkan rekomendasi penasihat imunisasi nasional, vaksin Covid-19 akan diberikan pada rentang usia 18-59 tahun. Meskipun demikian, pemerintah masih menunggu kajian dan data-data yang lebih akurat terkait peruntukan serta penggunaan vaksin Sinovac dari Cina.

“Termasuk data dan kajian dari epidemiologi serta studi apakah bisa orang di atas usia 59 tahun atau pengidap penyakit penyerta mendapatkan vaksin,” kata Siti.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan observasi dan pengamatan terkait keamanan vaksin yang akan digunakan oleh Indonesia. Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut, efek keamanan vaksin sudah baik atau dengan kata lain tidak ada efek samping yang membahayakan. “Sekarang aspek efektivitas khasiat yang masih kita tunggu,” kata Penny.

Selain aspek keamanan, Penny mengatakan, pihaknya juga melihat aspek khasiat atau efektivitas vaksin. Menurut dia, periode observasi ini biasanya bisa memakan waktu sampai enam bulan. Itulah alasan BPOM akan memberikan emergency use authorization (EUA). “Untuk mendapatkan emergency use authorization ini efikasi hanya cukup 50 persen. Kalau vaksin itu umumnya 70 persen,” kata dia.

Penny mengatakan, BPOM mengikuti standar internasional dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, BPOM juga mengikuti standar dari Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Dunia.

Salah satu hal yang dilakukan BPOM untuk memastikan keamanan vaksin, yakni melakukan inspeksi ke Cina. Berdasarkan inspeksi tersebut, Penny menyebut aspek mutu sudah dipenuhi dengan cara produksi yang baik.

Adapun, untuk pemeriksaan aspek efektivitas, yakni dengan mengambil sampel darah yang kemudian dianalisis di laboratorium. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat seberapa besar vaksin itu memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibodi manusia.

Kendaraan melintas di dekat baliho sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (15/12). BPOM memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 yang memungkinkan pengumuman keberhasilan atau tidaknya uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 itu terhadap relawan akan ikut mundur ke Maret 2021 - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Kemudian, kemampuannya menetralisir virus yang masuk ke badan kita. Jadi, meningkatkan antibodi kita dan memang cocok sehingga menetralisir apabila ada virus yang masuk,” kata Penny.

Lebih lanjut, Penny menjelaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan vaksin yang bermutu, berkhasiat, dan aman bagi masyarakat. Karena itu, butuh waktu untuk memastikan kekhasiatan dan keamanan vaksin. Masyarakat perlu menunggu hingga para peneliti bisa mendapatkan data yang cukup.

Dia memastikan, BPOM hanya akan memberikan EUA apabila memang data yang didapatkan sesuai dengan mutu keamanan dan khasiat. “Itu sudah cukup lengkap dan kami menganalisisnya dengan para ahli dan dokter-dokter,” kata dia.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan menunggu keputusan final pemerintah dalam menentukan prioritas usia penerima vaksin Covid-19. Wakil Sekjen PB IDI Fery Rahman meyakini pemerintah pasti memikirkan ke arah kelompok yang bisa divaksin.

“IDI masih menunggu keputusan pemerintah dan percaya bahwa pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk rakyatnya,” ujar dia.

Sebelum vaksin disuntikkan, kata Fery, pasti sudah ada kajian yang mempelajari semua aspek. Namun, menurut dia, yang perlu ditekankan adalah masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

“Bukan dengan setelah divaksin kemudian tidak menerapkan 3M. Itu salah kaprah,” ujar Fery.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat