JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat. Vaksin Covid-19 ini akan diberikan kepada minimal 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta orang untuk menciptakan herd immunity alias kekebalan kerumunan.

Presiden menyampaikan, keputusan itu diambil setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang kemampuan fiskal negara. "Setelah melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Rabu (16/12).

Presiden lantas memerintahkan seluruh jajarannya di Kabinet Indonesia Maju, ditambah pimpinan lembaga dan pemerintah daerah, untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan realokasi anggaran dari pos belanja lain agar program vaksinasi Covid-19 gratis bisa berjalan lancar. "Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," kata Jokowi.

Ia juga menyampaikan, vaksinasi gratis tersebut akan diberikan secara bertahap. Bersama dengan itu, ia mengindikasikan bahwa vaksin gratis diberikan untuk mencapai kekebalan kerumunan.

“Januari berapa juta, Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta. Memang membutuhkan waktu karena yang divaksin ini kurang lebih 67 persen, 70 persen penduduk itu harus divaksin,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, meskipun vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, vaksinasi akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat serta anggota TNI dan Polri. “Setelah itu bisa untuk guru dan setelah itu semuanya kita akan mendapatkan vaksinasi gratis,” kata dia.

Terkait kehalalan vaksin, Jokowi menjelaskan, pemerintah sejak awal telah melibatkan Kementerian Agama dan MUI untuk mengkaji vaksin Covid-19. “Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali,” ujar Jokowi.

Kebijakan untuk menggratiskan vaksin ini berbeda dengan ketetapan pemerintah sebelumnya, yakni membagi program vaksinasi ke dalam dua skema. Sebelumnya, pemerintah menargetkan ada 107 juta orang (rentang usia 18-59 tahun) yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Dari jumlah itu, vaksinasi bagi 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.

Menko PMK Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan rencana perubahan terhadap skema tersebut pada Senin (14/12). Target vaksinasi ditambah menjadi 182 juta jiwa dengan pembiayaan 50 persen ditanggung pemerintah dan sisanya vaksin mandiri.

Dengan target terbaru 182 juta penerima vaksin, jika perlu penyuntikan dua dosis untuk memicu imunitas, maka dibutuhkan sekitar 364 juta dosis. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 34,2 triliun untuk vaksinasi Covid-19. Jika dipukul rata untuk kebutuhan dosis nasional, satu dosis dihargai maksimal sekitar tujuh dolar AS. 

Namun, dari enam vaksin Covid-19 yang masuk daftar program vaksinasi pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020, tak ada yang semurah itu. Terkecuali Astrazeneca yang terikat dengan kesepakatan WHO sehingga hanya boleh mematok harga maksimal 4 dolar AS per dosis bagi negara berkembang. Vaksin-vaksin lain paling murah 10 dolar AS per dosis.

Meski begitu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi sebelumnya menyatakan, Kementerian Kesehatan akan melakukan penghitungan ulang anggaran vaksinasi berdasarkan perluasan sasaran vaksinan. Saat ini, anggaran untuk vaksin Covid-19 di Kemenkes pada 2020 sekitar Rp 600 miliar dan pada 2021 ada tambahan anggaran Rp 17 triliun.

Dengan kebijakan yang diumumkan kemarin, Indonesia ikut masuk deretan negara-negara yang menggratiskan vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Langkah serupa sebelumnya telah diambil Inggris, Amerika Serikat, Singapura, hingga Yordania dan Uni Emirat Arab.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani, mengatakan, vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah memang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat pada masa pandemi.

“Keadaan ekonomi masyarakat tidak memungkinkan membeli vaksin Covid-19, apalagi kalau vaksinasi ini dilakukan secara berulang," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (16/12).

Vaksinasi Lancar

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Rabu (16/12). Setelah simulasi, menkes optimistis vaksinasi Covid-19 akan berjalan dengan lancar.

Terawan mengatakan, pelaksanaan vaksinasi yang hanya tinggal menunggu izin penggunaan darurat (EUA) mesti disikapi dengan persiapan sungguh-sungguh. Pemerintah ingin menjamin kesiapan rumah sakit, termasuk nakes dalam melakukan vaksinasi.

“Karena bila waktu (vaksinasi) itu telah tiba, kita tidak ragu-ragu, karena kita sudah berlatih terus sehingga pelaksanaannya akan berjalan lancar. Tidak ada penumpukan, tidak ada yang merasa diabaikan," kata Terawan dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi Covid-19 yang rencananya digelar pada Januari 2021. - (Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO)

SHARE    

Terawan mengatakan, simulasi vaksinasi perlu dilakukan secara masif demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun berharap kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) bisa ditekan, bahkan dihindari.

Muhadjir Effendy mengatakan, kesiapan rumah sakit untuk melakukan vaksinasi harus disorot dan dipastikan agar tidak ada efek domino yang berdampak negatif dari vaksinasi. “Jadi, kemungkinan suatu akibat atau konsekuensi terhadap hasil vaksinasi  saya harapkan dipelajari, kemudian pastikan itu tidak terjadi,” ucapnya.

Kesiapan pemerintah dalam vaksinasi Covid-19 disebut sudah semakin matang. Rumah sakit sebagai tempat pemberian vaksin sudah menyiapkan fasilitas kesehatan hingga nakes. Kesiapan rumah sakit diawali dari tahap simulasi pemberian vaksin untuk para nakes terlebih dulu.

Dalam kunjungan dua menteri tersebut, Direktur RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril, memperlihatkan bagaimana alur vaksinasi yang dimulai dari proses pendaftaran. Nantinya, nakes mesti menunjukkan barcode dari hasil registrasi melalui aplikasi garapan pemerintah, yaitu Peduli Lindungi.

Setelah data terverifikasi, proses vaksinasi nakes berlanjut ke tahap skrining dan pemeriksaan dokter. Pada tahap ini, nakes bakal diperiksa tekanan darah (tensi), suhu, gula darah. Lolos dari tahap ini, barulah vaksinasi dilakukan.

Sesaat setelah vaksinasi, nakes bakal menjalani tahapan observasi dan edukasi. Tahap ini untuk memastikan, apakah setelah 30 menit ada efek samping atau reaksi dari suntikan vaksin.

Syahril mengatakan, nakes di rumah sakitnya yang sesuai dengan kriteria untuk vaksinasi berjumlah sekitar 370-an. Dalam menjalani vaksinasi, ia optimistis bisa berjalan lancar. “Insya Allah nakes kami yang memenuhi persyaratan siap untuk dilakukan vaksinasi,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat