Anggota Wadah Pegawai KPK membawa poster saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/9/2019). Apakah angka kasus positif Covid-19 belum cukup untuk mengetuk hati para pejabat korup? | ANTARA FOTO

Tajuk

Mengetuk Pintu Hati Pejabat

Apakah angka kasus positif Covid-19 belum cukup untuk mengetuk hati para pejabat kita?

Belum lama berselang, publik kembali dikejutkan dengan ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Politikus PDI Perjuangan itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dalam proyek pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Juliari diduga mendapat 'jatah' sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu. Penerimaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun untuk total 272 kontrak. Kontrak ini dilaksanakan dengan dua periode. Untuk memuluskan itu, Juliari menerima fee dari tiap-tiap paket bansos.

Totalnya, Juliari diduga mendapatkan Rp 17 miliar dari pengadaan paket bansos Covid-19. Dia mendapat jatah Rp 8,2 miliar dari pengadaan bansos berupa paket sembako periode pertama. Kemudian, dia juga diduga mendapat jatah lagi sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan paket bansos Covid-19 periode kedua.

Belum lama berselang, kita juga dikejutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kader Partai Gerindra ini mengenakan rompi tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya tahun 2020.

Karena itu, tak heran jika banyak dari kita yang tambah ragu dengan kredibilitas para pejabat di pemerintahan. Pada saat rakyat dihadapkan dengan nasib hidup atau mati melawan pandemi Covid-19, beberapa pejabat justru bertindak layaknya pedagang tanpa hati nurani yang malah mengambil keuntungan.

 
Saat rakyat dihadapkan dengan nasib hidup atau mati melawan pandemi Covid-19, beberapa pejabat justru bertindak layaknya pedagang tanpa hati nurani.
 
 

Hingga saat ini, kita masih belum menemukan cara yang benar-benar efektif dalam melawan Covid-19. Karena itu, banyak dari kita yang saat ini menghadapi masalah besar. Entah tengah menyambung nyawa mencoba bertahan dari serangan Covid-19 atau berjuang mati-matian mengais rezeki untuk sekadar menjaga kompor di dapur tetap mengepul.

Hingga Ahad (6/12), jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air sudah menembus angka 575.796. Sementara jumlah orang yang meninggal telah mencapai 17.740 jiwa. Ada penambahan 6.089 kasus yang terjadi kemarin dengan 151 di antaranya berakhir dengan kematian.  

Kita harus ingat bahwa angka itu bukan sekadar coretan di atas kertas. Bahwa bagi mereka yang masuk dalam angka itu, apa yang dihadapi menjadi sangat berbeda. Lalu, apakah angka itu belum cukup untuk mengetuk hati para pejabat kita?

 
Apakah belum cukup untuk membuat mereka enggan mencuri dari kantong rakyatnya?
 
 

Apakah belum cukup untuk membuat mereka enggan mencuri dari kantong rakyatnya? Apakah belum cukup untuk menjalankan tanggung jawab yang mereka terima dengan sebaik-baiknya?

Kita harus pahami bahwa saat ini, semua orang menghadapi masalah besar yang sama. Untuk dapat bertahan, seluruh pihak harus bekerja bersama. Minimal, dengan menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat