Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memegang vial berisi vaksin Covid-19 produksi Oxford/AstraZeneca di Wales, Senin (30/11). | AP/Paul Ellis/PA

Kabar Utama

03 Dec 2020, 03:00 WIB

Inggris Izinkan Vaksinasi Covid-19

Inggris telah memesan 40 juta dosis untuk memvaksin 20 juta warganya secara gratis.

LONDON -- Pemerintah Inggris telah menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer-Biontech pada Rabu (1/12). Dengan begitu, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang mengambil keputusan demikian.

"Pemerintah hari ini telah menerima rekomendasi dari Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (MHRA) independen untuk menyetujui vaksin Covid-19 Pfizer-Biontech untuk digunakan," tulis  Pemerintah Inggris dalam pernyataan, kemarin. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menyatakan, sebanyak 800 ribu dosis akan tersedia pada pekan depan. 

Dilansir BBC, ia juga mengatakan, warga harus menanti pengumuman dari Layanan Kesehatan Nasional (NHS) mengenai giliran masing-masing untuk memperoleh vaksinasi. Mereka yang berusia tua, yang dirawat di panti jompo, dan tenaga kesehatan akan menjadi sasaran awal vaksinasi.

Vaksin yang dikembangkan perusahaan Amerika Serikat Pfizer dan perusahan Jerman Biontech tersebut membutuhkan waktu 10 bulan dari awal pengembangan hingga mendapatkan izin edar. Vaksin tersebut sedianya merupakan imunisasi yang dilakukan dengan memicu mRNA tubuh manusia untuk menangkal Covid-19.

Inggris telah memesan 40 juta dosis yang akan dipakai untuk memvaksin 20 juta warganya secara gratis. Dosis tersebut, menurut Hancock, akan dikirim selekasnya setelah selesai diproduksi oleh pabrik di Belgia. “(Tahun) 2020 ini kondisinya demikian buruk, mudah-mudahan 2021 nanti akan lebih baik,” ujar Matt Hancock.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan, vaksin yang disetujui tersebut bisa menjadi jalan keluar Inggris dari pandemi. Negara tersebut merupakan salah satu yang paling parah terdampak dengan 1,64 juta kasus dan 59 ribu kematian.

“Perlindungan vaksin ini yang utamanya akan memungkinkan kita mendapatkan hidup seperti sediakala dan menggerakkan perekonomian,”ujar Johnson, kemarin.

Bulan lalu, Pfizer-Biontech mengumumkan hasil uji klinis tahap akhir vaksin Covid-19. Mereka mengeklaim, vaksin yang dikembangkannya memiliki tingkat keefektifan 90 persen. Kabar tersebut disambut positif karena dianggap menjadi titik harapan untuk menangani pandemi.

"Kabar bagus dari Pfizer dan Biontech atas kesuksesan uji klinis terakhir mereka untuk vaksin Covid-19. Komisi Uni Eropa akan segera menandatangani kontrak dengan mereka untuk 300 juta dosis," kata Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen melalui akun Twitter-nya pada 11 November lalu, tak lama setelah Pfizer-Biontech mengumumkan hasil uji coba klinis tahap akhir.

photo
CEO BioNTech Ugur Sahin dan istrinya Özlem Türeci yang menjabat sebagai kepala bagian medis. Keduanya disebut sebagai otak penemuan vaksin Covid-19 dengan metode mRNA. - (Twitter)

Pfizer pun memulai program percontohan imunisasi Covid-19 di empat negara bagian Amerika Serikat (AS). Wilayah yang dipilih adalah Rhode Island, Texas, New Mexico, dan Tennessee. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 16 November, Pfizer memilih empat negara bagian tersebut karena perbedaan dalam ukuran keseluruhan, keragaman populasi, dan infrastruktur imunisasi.

“Empat negara bagian yang termasuk dalam program percontohan ini tidak akan menerima dosis vaksin lebih awal daripada negara bagian lain berdasarkan uji coba ini, juga tidak akan menerima pertimbangan yang berbeda,” kata Pfizer.

Pengembangan vaksin memang telah menjadi tantangan utama dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, resistensi publik terhadap vaksin juga muncul sebagai arena baru pembahasan. Sejumlah jajak pendapat yang dilakukan sebelum dan selama pandemi menunjukkan adanya ketidakstabilan kepercayaan terhadap vaksin. Proses pembuatan vaksin yang "dikebut" menjadi salah satu faktor kekhawatiran.

Di belahan dunia lain, perusahaan-perusahaan juga mulai mengajukan izin edar vaksin. Salah satunya perusahaan farmasi Johnson & Johnson yang mengajukan persetujuan kedaruratan untuk vaksin Covid-19 ke Badan Obat-obatan Eropa (EMA) dan Kementerian Kesehatan Kanada. Johnson & Johnson merupakan salah satu produsen obat terbesar di dunia yang turut mengembangkan vaksin virus korona.

photo
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez (kiri) mengunjungi laboratorium perusahaan Rovi di San Sebastian de los Reyes, Madrid, Kamis (26/11). Rovi akan memproduksi vaksin yang dikembangkan Moderna begitu mendapat izin pakai. - (EPA-EFE/FERNANDO CALVO / MONCLOA PALACE)

Selasa (1/12), perusahaan farmasi Janssen Pharmaceutica milik Johnson & Johnson mengirimkan data pengujian vaksin satu dosis ke regulator obat di Eropa dan Kanada. Proses pengajuan tersebut disebut rolling submission.

Rolling submission sebuah proses untuk mempercepat evaluasi obat penting ketika data hasil pengujian sudah tersedia, sementara pengujian terhadap manusia masih dilakukan. Dengan begitu, produsen obat tidak memasukkan semua data ketika seluruh pengujian selesai.

Dalam pernyataannya, Rabu (2/12), Johnson & Johnson mengatakan, EMA mengizinkan rolling submission karena hasil pengujian vaksin di laboratorium cukup positif. Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson meningkatkan respons kekebalan tubuh yang membentuk antibodi untuk melawan virus.

Perusahaan yang bermarkas di New Brunswick, New Jersey, itu juga berkomunikasi dengan negara di seluruh dunia untuk mulai melakukan peninjauan terhadap vaksin mereka. Pengujian vaksin satu dosis Johnson & Johnson saat ini sudah di tahap terakhir. 

Kini, mereka mulai menggelar penelitian untuk mencari tahu apakah vaksin dua dosis lebih baik daripada satu dosis. Perusahaan tersebut juga mengatakan, vaksin tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari untung.

Sebelumnya, perusahaan farmasi Jerman Biontech dan perusahaan AS Pfizer juga sudah mengajukan persetujuan untuk mendistribusikan vaksin dengan alasan kedaruratan ke EMA. Sementara itu, saingan mereka, Moderna, meminta persetujuan yang sama ke regulator obat di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Di tempat lain, parlemen Jepang mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) soal pemberian vaksin Covid-19 secara gratis, Rabu (2/12). Pemerintah pusat menanggung biaya vaksinasi bagi penduduk Jepang di tengah melonjak kasus infeksi Covid-19 di beberapa wilayah di negara tersebut.

Dilansir laman Strait Times, pengesahan RUU di majelis tinggi Parlemen disahkan menyusul persetujuan di majelis rendah yang lebih kuat untuk memberlakukan UU tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, UU juga bakal memberikan mandat pemerintah daerah untuk bertanggung jawab mengelola vaksinasi.

Infrastruktur Digital 

Sementara, Induk Holding BUMN Farmasi Bio Farma, saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur digital, dalam penyediaan dan pelayanan vaksin Covid-19. Hal itu dilakukan sambil menunggu diterbitkannya Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Direktur Digital Health Care Bio Farma, Soleh Udin Al Ayubi, sistem infrastruktur digital ini dibuat untuk menjawab tantangan–tantangan, yang akan dihadapi saat program vaksinasi Covid-19 resmi diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pembangunan sistem infrastruktur digital ini, menurut dia, merupakan hasil kolaborasi BUMN melalui PT Telkom dan Bio Farma yang berperan sebagai agregator, dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian juga lembaga pemerintah. Digitalisasi itu untuk perencanaan distribusi vaksin, layanan vaksinasi, validitas calon penerima vaksin, hingga sistem monitoring-nya.

"Sehingga dalam pengembangannya ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak," ujar Ayub dalam siaran persnya, Rabu (2/12).

Sistem ini, menurut dia, nantinya akan terintegrasi juga dengan anggota holding BUMN Farmasi lainnya. Di antaranya, Kimia Farma Trade and Distribution, Kimia Farma Klinik, yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma, Tbk dan Indofarma Global Medika (IGM) anak perusahaan PT Indofarma, Tbk, hingga pelayanan vaksinasi, seperti Imunicare milik Bio Farma ataupun rumah sakit, klinik, dan unit pelayanan kesehatan lainnya. 

Ayub mengatakan, setidaknya ada empat tahap dalam membangun infrastruktur digital, yang sedang dipersiapkan oleh Bio Farma. Di antaranya, pemasangan teknologi track and trace berupa 2D barcode pada kemasan vaksin Covid-19, yang dilakukan pada proses pengemasan produk. 

 Selain itu, menurut dia, pemasangan teknologi track and trace, dalam bentuk barcode yang dapat dipindai dan dipasang pada kemasan primer (vial), sekunder (dus kemasan) ataupun tersier hingga truk pengantar.

"Pemasangan track and trace pada produk vaksin Covid-19 berfungsi untuk mencegah pemalsuan produk, dan ketika dilakukan scanning (pemindaian), akan terlihat detail tanggal kedaluwarsa, nomor batch, dan nomor serial produk tersebut," kata Ayub.

 
Pemasangan track and trace pada produk vaksin Covid-19 berfungsi untuk mencegah pemalsuan produk.
 
 

Proses digital ini, menurut dia, berlanjut ke proses distribusi, yang harus menjaga suhu vaksin antara 2-8 derajat celsius dari mulai distribusi Bio Farma hingga Dinas Kesehatan Provinsi atau distributor. Hal ini karena dalam proses distribusi vaksin Covd-19, harus dipenuhi aspek Good Distribution Practices (GDP), dengan memperhatikan sistem rantai dingin atau cold chain system, untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, berharap proses masuknya vaksin ke Indonesia bisa segera selesai.

"Kami berharap supply vaksin bisa siap pada Desember ini. Harapannya, ini bisa kemudian disalurkan paling lambat pada tahun depan," ujar Luhut dalam pembukaan ‘International Conference Oil and Gas’, Rabu (2/12).


×