Syafii Maarif | Daan Yahya | Republika
01 Dec 2020, 02:00 WIB

Perpecahan Parpol di Indonesia

Akibat perpecahan kronis ini, di era pasca proklamasi kita sulit punya parpol besar.

OLEH AHMAD SYAFII MAARIF

Perpecahan parpol (partai politik) di Indonesia bukan suatu yang baru. Dalam sejarah perpolitian Indonesia sejak dasawarsa kedua abad yang lalu, ada tiga ideologi politik utama yang muncul: Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga ideologi ini sama-sama berasal dari luar.

Dalam perjalanannya ketiga pendukung ideologi ini punya kecenderungan serupa: bersatu untuk berpecah. Secara ideal semestinya yang berlaku di balik: berpecah untuk yang bersatu. Perpecahan pasti selalu menguras energi yang luar biasa besarnya. 

Sekalipun sangat melelahkan, jika bukan sesuatu yang menyebalkan, perpecahan parpol di Indonesia yang memang sudah berakar panjang itu terus saja kambuh sampai hari ini. Politik telah jadi permainan dan barang dagangan. Orang tidak pernah kapok, bahkan seperti saling menikmati, apalagi di era politik sebagai mata pencarian.

Terkait

1001 alasan bisa direkayasa. Politik bukan lagi untuk pengabdian kepada rakyat. Demokrasi Indonesia masih saja tertatih-tatih dimainkan politisi yang belum mau naik kelas jadi negarawan ini, sebagaimana berulang saya ingatkan.

Diawali oleh perpecahan SI (Sarekat Islam) Putih dan SI Merah, sayap Islam dan sayap Marxist, sampai dengan abad ke-21 ini, prilaku elite parpol ini tetap saja tidak berubah: hobi bertikai pangkai. Jika perpecahan antara SI Putih dan SI Merah di era penjajahan disebabkan oleh perbedaan ideologi yang tajam, gelombang perpecahan berikutnya sebagian dipicu oleh kepentingan pragmatis elitenya yang memang sama-sama sulit mengendalikan diri untuk tetap kompak dalam satu parpol.

 
Perpecahan berikutnya sebagian dipicu oleh kepentingan pragmatis elitenya yang memang sama-sama sulit mengendalikan diri untuk tetap kompak dalam satu parpol.
 
 

Memang ada juga perpecahan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan sikap dalam membaca peta politik yang sedang berubah. Adapun dalil agama atau ideologi yang dijadikan alasan untuk berpecah, dalam bacaan saya, lebih banyak hanya sekadar untuk pembenaran dan pemancing emosi belaka. Di era sekarang terlihat bahwa pegangan terhadap sebuah ideologi sudah sangat longgar, sekalipun para elite bisa saja berdalih sebaliknya.  

Yang juga perlu dicatat, ironisnya, perpecahan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan para pemain politik itu. Juga tidak ada kaitannya dengan aliran ideologi yang dianut. Jauh sebelum proklamasi, rata-rata pendidikan elite politik cukup tinggi dengan latar belakang yang sama berupa pendidikan Barat dan sedikit yang punya latar belakang pesantren.

Penguasaan mereka terhadap bahasa asing untuk berkomunikasi antar mereka cukup bagus dan lancar, khususnya bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Juga literatur Barat yang mereka lalap umumnya berasal dari sumber yang relatif tidak banyak berbeda.

Namun semuanya itu tidak mejadi jaminan bahwa mereka terbebas dari sengketa. Padahal tujuan mereka ketika itu tunggal: kemerdekaan bangsa. Akibat perpecahan yang kronis ini, di era pasca proklamasi kita sulit punya parpol yang besar yang bisa membentuk pemerintahan sendiri yang bisa bebas dari tarikan politik dagang sapi.  

SI yang pernah membesar sampai tahun 1916, dengan perpecahan di atas terus saja mengerdilkan dirinya. Sayap merah akhirnya pada 1920 menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, kemudian pada tahun 1924 resmi menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).

Ada tiga nama besar yang pernah memimpin SI Putih: trio HOS Tjokroaminoto, H.A. Salim, dan Abdoel Moeis (satu Jawa dua Minang). Ini menunjukkan bahwa jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928, dalam tubuh SI, masalah Jawa dan Luar Jawa sudah tidak dipersoalkan. Di antara trio ini yang paling faham Islam tentu saja H.A. Salim yang pernah bekerja di konsulat Belanda di Jeddah.

 
Akibat perpecahan yang kronis ini, di era pasca proklamasi kita sulit punya parpol yang besar yang bisa membentuk pemerintahan sendiri.
 
 

Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, SI sekalipun sudah mengecil, awal 1930-an sudah terjadi lagi perpecahan internal antara faksi HOS Tjokroaminoto-HA Salim dengan faksi Dr Soekiman Wirjosandjojo-Surjopranoto. Pada 1933 Soekiman dipecat dari PSII (tahun 1927 SI jadi PSI/ Partai Sarekat Islam, tahun 1929 jadi PSII/Partai Sarekat Islam Indonesia).

Setelah Tjokroaminoto wafat pada 17 Desember 1934, Soekiman bergabung lagi dengan PSII, tak lama kemudian keluar lagi. Nama-nama yang disebut ini semuanya adalah pribadi besar, tetapi tetap saja sukar menjaga kekompakan.

PSII kembali dilanda perpecahan antara sayap Abikoesno Tjokrosoejoso (adik Tjokroaminoto) dan sayap H.A. Salim dengan Barisan Penyadar yang dibentuk pada 1937.  Organisasi SI masih bertahan sampai sekarang, sementara Penyadar sudah lama menghilang. Baik HA Salim maupun Abikoesno kemudian sama-sama sebagai penandatangan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Tahun 1940 muncul pula PSII SM Kartosuwirjo, tetapi tidak berkembang. Kartosuwirjo adalah salah seorang kader utama Tjokroamonoto yang pada 17 Agustus 1949 mendirikan DI (Darul Islam) di sebuah desa di Tasikmalaya, Jawa Barat, sekalipun dia sendiri orang Jawa.


×