Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah). | FIKRI YUSUF/ANTARA FOTO
28 Nov 2020, 03:00 WIB

Luhut Evaluasi Ekspor Benih Lobster

uhut akan mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster pemicu kasus yang melibatkan Edhy.

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi menjabat sebagai pejabat ad interim menteri kelautan dan perikanan selepas ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut menjanjikan, ia akan mengevaluasi kebijakan perizinan ekspor benih lobster yang memicu kasus yang melibatkan Edhy.

Luhut mengakui, ada mekanisme yang tidak benar dari pelaksanaan kebijakan izin ekspor benih lobster tersebut. Ia mengatakan, dalam pekan ini KKP dan dirinya akan mengevaluasi tata laksana kebijakan tersebut.

"Tapi, itu ada mekanisme yang salah, itu tadi soal monopoli. Pak Sekjen (Sekjen KKP Antam Novambar) dan tim evaluasi. Pekan depan lapor," ujar Luhut di gedung KKP, Jumat (27/11). Ia juga menjelaskan kebijakan ekspor bibit lobster ini akan dihentikan sementara.

Penghentian ini berlaku sampai tim evaluasi selesai melakukan evaluasi. "Nanti itu dihentikan dulu, lalu kita evaluasi. Apakah dilanjutkan atau enggak itu nanti. Kalau bagus, ya kita lanjutkan saja," kata Luhut.

Terkait

Luhut juga menjelaskan, ia sudah menggelar rapat dengan semua jajaran di KKP dan mendapat penjelasan dari Antam. Dari penjelasan itu, ia menilai bahwa sebenarnya kebijakan ekspor bibit lobster merupakan kebijakan yang baik. "Kalau ada aturan, yang ada tidak ada yang salah. Saya sudah cek. Itu semua dinikmati rakyat semua program itu," ujar Luhut.

Luhut sebelumnya merupakan salah satu pendukung kebijakan Edhy membatalkan larangan ekspor benih lobster yang diterbitkan menteri KP terdahulu, Susi Pudjiastuti. Luhut menilai, pelonggaran larangan eskpor penting untuk mengurangi penyelundupan benur yang merugikan negara.

Terkait proses hukum kasus suap izin ekspor benih lobster, menurut Luhut, hal tersebut merupakan kewenangan KPK. Meski begitu, ia juga berpesan agar KPK melakukan pendalaman kasus ini sesuai ketentuan. “Tapi, saya mau KPK periksa semua seusuai ketentuan. Nggak berlebihan. Nggak semua orang jelek. Banyak orang baik kok,” kata dia.

photo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan saat digiring menuju ruang konferensi pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11).  - (INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA FOTO)

Sebelum kedatangan Luhut, Antam Novambar mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri kelautan dan perikanan setelah dinyatakan tersangka kasus suap oleh KPK. Antam menyampaikan surat tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," ujar Antam, di Jakarta, Jumat (27/11).

Antam menyatakan, KKP saat ini tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri tersebut. Sebab, hanya Presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Terkait hal itu, Luhut mengindikasikan ia tak akan lama menjabat sebagai ad interim. "Saya cumin beberapa waktu ini saja. Saya juga nggak mau lama-lama. Kerjaan saya banyak," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, semua kebijakan yang saat ini sedang berjalan di ementerian, seperti budidaya ataupun bantuan kepada nelayan, akan tetap berjalan sesuai rencana. Ia menekankan, akan ada menteri baru yang akan melanjutkan nakhoda KKP. Nggak ada yang berubah. Nanti kita evaluasi. Menteri baru yang akan lakukan. Saya cuma beberapa waktu ini saja agar semua program jalan dan saya evaluasi," ujar Luhut.

Edhy Prabowo diciduk penyidik KPK saat mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selepas kunjungan ke Honolulu, Amerika Serikat. KPK juga melakukan penangkapan di sejumlah lokasi dan akhirnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster tersebut.

Kasus ini bermula dari kebijakan Edhy membatalkan pelarangan ekspor benih lobster pada Mei 2020. Kemudian, pada 14 Mei, Edhy membentuk tim uji tuntas untuk menyeleksi calon eksportir yang diketuai staf khususnya, Andreu Pribadi Misata (APM) beserta staf khusus lainnya, Safri (SAF), sebagai wakil.

Keduanya kemudian mengarahkan calon eksportir untuk menggunakan jasa perusahaan forwarder PT Aero Citra Karto (ACK) penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster. Setelah melakukan transfer uang ke ACK, baru kemudian atas arahan Edhy Prabowo, perusahaan bersangkutan dikabulkan izin ekspornya.

KPK mencatat, transfer itu kemudian dialirkan lagi ke rekening pemegang PT ACT, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amiril Mukminin. Sebagian uang itu ditransfer lagi oleh Ahmad Bahtiar pada rekening staf istri Edhy bernama Ainul Faqih sebesar Rp 3,4 miliar pada 5 November.

Uang Rp 3,4 miliar itu diperuntukkan keperluan Edhy Prabowo, istrinya Iis Rosyati Dewi, serta dua staf khusus Safri dan Andreau berbelanja barang mewah di Honolulu. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, Edhy diketahui sempat membeli sepeda saat lawatannya ke Honolulu sebelum politikus Gerindra itu ditangkap KPK. "(Sepeda) beli bersamaan dengan jam dan beberapa tas mewah saat di luar negeri," kata Ali, Jumat (27/11).

Ali menambahkan, KPK akan menelusuri lebih jauh terkait sumber uang pembelian sepeda berjenis roadbike tersebut. "Sumber uang akan digali dan dikonfirmasi lebih lanjut," ungkapnya.


×