Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan mengenakan rompi tahanan berjalan menuju tempat konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/11). | Prayogi/Republika
27 Nov 2020, 04:00 WIB

KPK: Menteri KP Disuap Terkait Ekspor Benur

Menteri KP Edhy Prabowo diduga menerima suap sedikitnya Rp 3,4 miliar.

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11) dini hari. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan izin ekspor benih lobster.

"Tadi malam (Selasa malam—Red) Menteri KP diamankan KPK di Terminal 3 Soekarno-Hatta saat kembali dari Honolulu. Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster, " kata Firli kepada Republika, Rabu (25/11).

Dalam jadwal yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy beserta rombongan bertolak ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pada Selasa (17/11). Hampir sepekan di Hawaii, Edhy kemudian pulang via Jepang dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (24/11) malam.

Penyidik KPK menangkap politikus Gerindra itu saat ia turun dari pesawat yang mendarat di Terminal 3. Setelah diperiksa dan digeledah oleh petugas KPK, sembilan anggota rombongan lainnya langsung dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan pada dini hari.

Terkait

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga melakukan penangkapan terhadap delapan orang di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Secara total, KPK menangkap 17 orang dalam kasus ini. “Di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (25/11). 

photo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan mengenakan rompi tahanan berjalan menuju tempat konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/11). KPK menetapkan tujuh tersangka, salah satunya menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pindana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020. - (Prayogi/Republika)

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, kasus ini disebut bermula pada 14 Mei 2020 saat Edhy menerbitkan surat tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Budidaya Lobster dan menunjuk stafnya Andreau Pribadi (APM) sebagai ketua pelaksana tim dan Asrif (ASF) sebagai wakil ketua.

Tim itu bertugas memeriksa kelengkapan dokumen calon eksportir benih lobster. Pada awal Oktober 2020, SJT selaku direktur PT DPP mendatangi kantor KKP dan menemui SAF. Dalam pertemuan itu diketahui ekspor hanya dapat melalui forwarder alias jasa pengiriman kargo PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. 

PT DPP dan sejumlah perusahaan yang mendapat izin ekspor kemudian melakukan transfer uang ke PT ACK. Dana itu lalu ditransfer ke rekening dua pemegang PT ACK, yakni AMR dan ABT senilai total Rp 9,8 miliar. 

Kemudian pada 5 November, ABT diduga melakukan transfer dana senilai Rp 3,4 miliar ke rekening AF, staf istri menteri KKP. Uang itu yang kemudian digunakan Edhy dan istri dan staf mereka berbelanja barang mewah di Honolulu dari 21-23 November. Selain itu, pada Mei 2020 Edhy juga menerima uang senilai Rp 100 ribu dolar AS dari direktur PT DPP, SJT, melalui dua staf khususnya.

photo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan mengenakan rompi tahanan berjalan menuju tempat konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/11). - (Prayogi/Republika)

Atas kasus itu, KPK kemudian menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus ini. Di antaranya sebagai penerima, yakni Edhy Prabowo beserta istrinya, Iis Rosyanti Dewi; dua staf khusus menteri KP Andreau dan Asrif; pengurus PT ACK Siswadi (SWD); staf istri menteri KKP Ainul Faqih (AF); dan staf Amiril Mukminin (AM). Sedangkan sebagai pemberi adalah Suharjito selaku direktur PT DPP. Di antara para tersangka, dua masih buron, yakni AMP dan AM. 

Edhy mengeluarkan kebijakan pencabutan larangan ekspor benih lobster pada 4 Mei 2020 lalu. Sebulan setelahnya, sebanyak 31 perusahaan mengajukan izin ekspor ke KKP. Dari jumlah itu, 26 perusahaan mendapatkan izin.

Edhy tak menyangkal, di antara perusahaan-perusahaan itu ada yang milik kader Gerindra. "Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah!? Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha!? Yang penting kan perjanjiannya," kata Edhy Juli lalu.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan menghormati proses hukum terkait penangkapan Edhy Prabowo. “Kita menghormati dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional,” kata dia. Presiden pun menegaskan, pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang ikut ke AS menyampaikan, Menteri KP melakukan sejumlah lobi selama kunjungan kerjanya ke AS. "Apalagi kalau kemarin kita di Hawaii itu kan memang benar-benar luar biasa itu program. Jadi, kami kan datang ke Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Kan Hawaii pusat dunia induk udang vaname," ujar Ngabalin, Rabu (25/11).

Ngabalin juga menceritakan, perjalanan sedikit memutar dari Jakarta, mampir ke Los Angeles, baru ke Hawaii. Menurut dia, regulasi penerbangan AS memang mengharuskan penumpang yang menuju Hawaii untuk melakukan tes usap atau swab di Los Angeles.

"Dan dari Hawaii itu tidak bisa langsung ke Jakarta. Regulasinya nyuruh untuk kembali ke AS. Makanya kita ke San Fransisco itu hanya tidur saja, kemudian pagi-pagi subuh kita terbang dari San Fransisco kembali ke Jakarta. Begitu," kata Ngabalin.

Ngabalin tidak termasuk dalam pihak-pihak yang ditangkap KPK. Ia mengaku telah berada di kediamannya dan tetap menjalankan tugas sebagai pembina di KKP.

 

Backup KPK

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan, dia siap menyokong Ketua KPK, Irjen Pol Firli Bahuri, dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan Mahfud terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. 

"Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di KPK tentang apa yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada saya, 'Biarlah orang mengatakan kami tidak baik, tapi kami akan berusaha keras untuk berbuat baik'. Saya jawab, 'Lakukan, saya akan backup agar Anda tak diintervensi’," kata Mahfud saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Mahfud menyampaikan, pemerintah selalu mendorong KPK untuk bertindak profesional. Menurut dia, salah satu bentuknya ialah beberapa waktu yang lalu, pemerintah merilis Peraturan Presiden (perpres) Nomor 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Agar KPK bisa leluasa melakukan supervisi ke kejaksaan dan kepolisian," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara itu, pihak KPK mengungkapkan, penangkapan Edhy Prabowo dipimpin penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan adalah penyidik KPK yang diserang dengan siraman air keras beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga kepala satgas, baik penyelidikan maupun penyidikan, termasuk juga dari JPU yang ikut dalam kegiatan dimaksud. Salah satu kasatgas tersebut benar Novel Baswedan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada Republika, Rabu (25/11).

photo
Penyidik Senior KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Kejaksaan RI, Jakarta, Kamis (2/7). - (Republika/Thoudy Badai)

Mantan ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, salut atas dedikasi petugas KPK yang telah berani melakukan operasi tangkap tangan kepada Menteri Kelautan Edhy Pramono. "Teman-teman itu berdedikasi sekali. Memang berita OTT terhadap menteri kelautan mengejutkan sekali. Namun, dalam arti positifnya, tindakan Novel Baswedan dkk kini memberi pesan bahwa birokrasi jangan keras kepala terus-menerus," kata Busyro dalam perbincangan via telepon dengan Republika, Rabu (25/11).

Busyro juga menyatakan, terlepas pandangan terhadap kinerja dan pimpinan KPK saat ini, masih banyak orang “KPK di bawah” yang siap bertindak bila mereka menemukan penyelewengan. "Saya kira mereka siap melakukannya untuk melindungi negara dari tindakan anti Pancasila serta menyengsarakan rakyat kecil," katanya.

Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto juga mengapresiasi kinerja penyidik senior Novel Baswedan. "Yang diperlukan oleh KPK adalah orang yang punya integritas tinggi dan selalu menjaga kompetensinya. Bravo Mas Novel," ujarnya kepada Republika.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, juga menilai tangkap tangan kali ini harus menjadi bahan evaluasi pimpinan ke Kedeputian Penindakan. Kurnia mengatakan, dalam satu tahun ke belakang, Novel memimpin tim satgas yang berhasil meringkus Edhy Prabowo, juga meringkus sejumlah buronan kakap, seperti mantan sekretaris MA Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT MIT Hiendra Soejonto. ICW menyarankan agar satgas yang meringkus Edhy Prabowo juga ditugaskan untuk memburu buronan KPK seperti Harun Masiku. 

Prabowo tahu

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengetahui informasi penangkapan salah satu kader partainya itu.

“Kami sudah melaporkan kepada ketua umum kami, dan arahan dari ketua umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11).

Ia menuturkan, terakhir bertemu dengan Edhy sekira dua pekan lalu sebelum wakil ketua umum Partai Gerindra itu bertolak ke Amerika Serikat. “Tidak (menyampaikan agendanya), dia cuma bilang pamit saja ke Amerika,” ujar Dasco.

Partai Gerindra tak mau berkomentar lebih lanjut perihal penangkapan Edhy sebelum adanya informasi resmi dari KPK. Termasuk soal dugaan kasus ekspor benur atau benih udang. “Belum bisa menduga-duga sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KPK,” kata Dasco menegaskan.


×