WASHINGTON -- Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Donald Trump memasukkan 89 perusahaan antariksa dan teknologi Cina ke dalam daftar perusahaan yang berhubungan dengan militer. Perusahaan-perusahaan itu pun dilarang membeli dan menerima teknologi AS.

Rancangan daftar yang dilihat kantor berita Reuters pada Senin (23/11) diprediksi akan makin memperburuk hubungan Beijing dan Washington. Langkah ini dinilai akan merugikan perusahaan AS yang menjual suku cadang pesawat ke Cina.

Juru bicara Departemen Perdagangan AS yang merilis daftar tersebut menolak untuk berkomentar. Kementerian Luar Negeri Cina juga belum merespons permintaan komentar.

Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC)—perusahaan Cina yang bersaing dengan Boeing dan Airbus—masuk ke dalam daftar tersebut. Begitu pula dengan Aviation Industry Corporation of China (AVIC) dan 10 entitas terkait lainnya.

Pekerja bekerja di pabrik Huawei di Dongguan, Chinas Guangdong, beberapa waktu lalu. Huawei Technologies Co merupakan salah satu perusahaan yang diboikot pemerintan AS. - (AP)

SHARE    

Daftar tersebut juga mencantumkan rancangan peraturan yang mengidentifikasi perusahaan Cina dan Rusia yang AS anggap produknya akan digunakan oleh militer atau yang bisa disebut “military end user”. Daftar terbaru ini muncul setelah Departemen Perdagangan AS memperluas definisi “military end user” pada April lalu.

Peraturan bulan April tidak hanya memasukkan angkatan bersenjata dan polisi. Pembatasan juga meliputi orang atau entitas yang mendukung atau berkontribusi untuk menjaga dan memproduksi produk militer, bahkan bila usaha utama mereka non-militer.

Pemasok AS harus mendapatkan lisensi untuk menjual barang ke mereka. Berdasarkan peraturan tersebut, pengajuan lisensi akan lebih banyak ditolak daripada diterima.

Perubahan kebijakan

Menjelang lengser, pemerintahan Trump banyak mengambil kebijakan atau peraturan baru meski kebijakan atau aturan itu bisa dipulihkan seperti semula oleh presiden yang baru dilantik 20 Januari. Namun, sejumlah langkah mungkin membutuhkan waktu dan perhatian lebih sebelum diubah kembali, apalagi jika AS memiliki agenda lain yang lebih mendesak dan menjadi prioritas penting.

Kebijakan itu antara lain soal Iran, Israel, Cina, dan kebijakan lainnya yang membakukan visi Trump untuk dunia. Associated Press menuliskan, sejumlah kebijakan ada yang menarik perhatian dunia. Sementara itu, sebagian lainnya bahkan lolos dari perhatian, seakan tak “terpantau radar”. Manuver ini mulai gencar dilakukan sejak Biden mengalahkan Trump dan mengungguli jajak pendapat menjelang pemilihan presiden 3 November.

Yang terbaru, laman the Hill melaporkan Trump resmi menarik diri dari kesepakatan Open Skies mulai 22 November. Hal ini berlaku setelah enam bulan pihaknya memulai proses keluar dari perjanjian.

“Masa enam bulan telah habis. Penarikan AS mulai berlaku 22 November 2020 dan AS tidak lagi menjadi negara pihak kesepakatan Open Skies,” ujar wakil juru bicara Kemenlu AS, Cale Brown.

Pekan lalu kunjungan Menlu AS Mike Pompeo ke Israel menegaskan pengakuan atas permukiman Israel di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan sebagai hak Israel. Hal ini amat berbeda dengan kebijakan Pemerintah AS selama puluhan tahun yang menilai permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal.

Pada 13 Juli, misalnya, sejumlah pejabat mencatat, Pompeo mendeklarasikan AS menolak klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Kebijakan ini berbeda dari pemerintahan AS sebelumnya yang selalu menyatakan klaim itu harus ditangani lewat arbitrase.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat