Asma Nadia | Daan Yahya | Republika
29 Nov 2020, 08:45 WIB

Pilkada dan Dalih Berkerumun

Kerumunan sebab penyelenggaraan pilkada, memungkinkan munculnya klaster baru.

OLEH ASMA NADIA

Pada masa pandemi ini, pilkada akan tetap diselenggarakan. Sekalipun banyak yang menentang karena pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan rencana penyelenggaraan demi memberi hak pilih bagi masyarakat.

Mereka yang setuju dengan digelarnya pilkada bisa saja berdalih, toh di negara lain pemilihan dilakukan. AS saja yang dianggap salah satu negara termaju, pilpresnya jalan terus.

Benar, meski saat ini AS bukan negara yang mampu memberi teladan terkait penanganan pandemi, negeri adidaya itu justru yang memiliki jumlah penularan tertinggi selain korban meninggal terbanyak.

Terkait

Secara pribadi, saya lebih setuju pilkada ditunda dengan pertimbangan pandemi. Barangkali jika boleh kita menganggapnya sebagai force majeure demokrasi. Namun, pemerintah sudah mengambil keputusan mengadakan pilkada sesuai jadwal.

 
Positifnya, dengan pilkada mungkin saja pemimpin baru mampu mengatasi pandemi lebih baik.
 
 

Positifnya, dengan pilkada mungkin saja pemimpin baru mampu mengatasi pandemi lebih baik. Poin negatifnya, kerumunan yang terjadi sebab penyelenggaraan pilkada, memungkinkan munculnya klaster baru penyebaran virus.

Terlepas ketidaksetujuan pada pelaksanaan pilkada saat ini, saya yakin pemerintah pasti paham. Sejatinya, bukan keputusan paling ideal untuk bertahan melanjutkan perhelatan akbar itu. Namun, barangkali ada tujuan lebih besar yang ingin dicapai, wallahu a'lam.

Namun, fenomena yang memprihatikankan terjadi. Tidak sedikit masyarakat dan tokoh yang lantas menjadikan pelaksanaan pilkada sebagai legalitas bagi mereka untuk berkumpul. “Kalau pilkada boleh, kenapa kita tidak boleh silaturahim massal?”

“Kalau pilkada boleh, kenapa kita tidak boleh berkumpul untuk hajatan?” Menurut saya, suara-suara demikian siapa pun yang menyampaikan, terkesan kurang bijak karena seolah kita ramai-ramai melupakan esensi persoalan.

Masalah utama pilkada, bukan pada pemilihannya, melainkan kerumunannya. Keramaian yang terjadi sangat berpotensi mempercepat penyebaran virus.

 
Terlepas pemerintah berkeras menyelenggarakan pilkada yang menimbulkan keramaian luar biasa, berkerumun masih sesuatu yang tak ideal bahkan berbahaya selama pandemi.
 
 

Karena itu, siapa pun sebaiknya tak menjadikan pilkada sebagai legitimasi untuk membolehkan terciptanya keramaian atau lalu merasa berhak mengumpulkan masa demi berbagai acara, sekalipun tujuannya baik.

Terlepas pemerintah berkeras menyelenggarakan pilkada yang menimbulkan keramaian luar biasa, berkerumun masih sesuatu yang tak ideal bahkan berbahaya selama pandemi. Hal tidak ideal seharusnya tidak dijadikan dalih membolehkan masyarakat melakukan hal serupa.

Mungkin analogi sedikit ekstrem berikut bisa menjadi pertimbangan. Katakanlah, seorang pencuri tertangkap masyarakat, dilepas pihak berwajib karena kurang bukti. Wajarkah jika sebagian masyarakat menyimpulkan, “Kalau maling begitu dilepas, kita jadi maling saja sekalian!”

Tentu tidak, sebab mencuri baik pelakunya mendapatkan hukuman atau tidak, ia tetap tindak kejahatan. Bila kita pada barisan yang menolak keputusan melepas pencuri, bukan berarti kita berhak melegalkan kejahatan si pencuri, setidaknya sebagai sebuah protes.

Demikian juga dengan pilkada. Masalah utama dalam pilkada bukan pemilihannya, melainkan kemungkinan besar masyarakat akan berkerumun secara serentak. Sesuatu yang jelas bukan perkara ideal untuk dilakukan kala wabah.

 
Hormati dan hargai para petugas medis yang menjadi garda terdepan menghadapi risiko pandemi. Beban mereka sudah amat banyak.  
 
 

Karena bukan hal yang tepat, kita tetap tidak boleh menganjurkan atau membela berbagai bentuk kerumunan yang terjadi meski tujuannya baik. Sebab, sebuah hal yang tidak tepat atau jelas salah, tetap salah dan memiliki banyak kemudharatan.

Ia tidak lantas menjadi sesuatu yang benar hanya karena pihak lain dengan otoritas lebih tinggi melakukannya.

Terlebih pemerintah yang menjadi sorotan, tentu menyiapkan protokol kesehatan dengan segala kelengkapannya selama pilkada sesuai standar pandemi. Sedangkan, kerumunan lain yang diadakan, belum tentu menyiapkan protokol kesehatan secara lebih baik.

Tulisan ini tidak dibuat untuk mendukung penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi, tapi mengajak siapa saja bersikap kritis, peduli untuk mempertanyakan jika ada pihak tertentu yang lalu  memanfaatkan kebijakan ini untuk ikut-ikutan membangun kerumunan.

Hormati dan hargai para petugas medis yang menjadi garda terdepan menghadapi risiko pandemi. Beban mereka sudah amat banyak. Mari lakukan hal terbaik yang kita mampu agar tidak memberi beban ekstra.

Tunjukkan dukungan pada keluarga yang kehilangan penghasilan karena ekonomi yang terimbas pandemi. Hindari berkontribusi untuk membuat situasi lebih buruk hingga banyak pihak yang sudah kewalahan, bahkan untuk makan sehari-hari, lebih menderita.

Hindari kerumunan, kurangi keramaian. Pada akhirnya, kesuksesan pilkada pada masa pandemi harus menjadi target penting bagi pihak penyelenggara.

Dan kesuksesan kali ini, bukan hanya diukur dari bagaimana pemilihan berjalan lancar, bukan pula sekadar betapa kandidat terpilih secara adil, seharusnya juga diukur dari bagaimana pilkada tidak membuat klaster baru yang kian membahayakan masyarakat.


,
×