JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas krisis politik yang tengah dihadapi Venezuela. Indonesia berharap Venezuela dapat melaksanakan proses politik yang demokratis dan kredibel.

Indonesia dalam hal ini, dengan sangat menghargai kedaulatan dan tanpa adanya niat untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, mengharapkan agar proses politik yang demokratis, transparan, dan kredibel dapat diambil segera terkait situasi yang dihadapi Venezuela saat ini, kata Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas, Restu Fajar Anggriawan, saat dihubungi Republika, Rabu (30/1).

Indonesia meminta semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat mem perburuk situasi. Menurut Restu, belum ada imbauan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Venezuela ataupun kubu oposisi untuk kedutaan-kedutaan besar di negara tersebut.

Namun, seperti yang kita tahu, saat ini ada dua kubu, yakni pemerin tah dan oposisi, yang sedang berkonflik sehingga KBRI Caracas tentunya akan bertindak sebaik-baiknya dan akan terus melaporkan situasi serta perkembangan yang terjadi di Venezuela, ujar Restu.

Dia mengatakan, saat ini situasi di Venezuela, khususnya di Caracas, sudah cukup kondusif. Belum ada gelombang demonstrasi lanjutan seperti pekan lalu. Tidak ada lagi demo lanjutan, demo hanya terjadi satu hari (pada 23 Januari), dan selesai pada hari tersebut, ucapnya.

 

"Saya siap untuk duduk di meja perundingan dengan oposisi agar kita berbicara untuk kepentingan Venezuela, demi perdamaian dan masa depannya".

Maduro

 

SHARE    

Saat ratusan ribu warga Venezuela menggelar demonstrasi pekan lalu, KBRI Caracas telah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengenakan pakaian atau aksesori mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan.

Mereka pun diharapkan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. Kami juga menyampaikan agar WNI menghindari daerah-daerah konsentrasi massa atau tempat- KBRI Venezuela Imbau WNI Hindari Wilayah Demo tempat yang menjadi wilayah demonstrasi, ujar Restu. Menurut dia, saat ini terdapat 48 WNI di Venezuela. Sampai saat ini, sejauh pengetahuan kami, semua (WNI) dalam kondisi baik,kata Restu.

Krisis politik di Venezuela terjadi setelah ratusan ribu warga di sana berdemonstrasi menuntut Nicolas Maduro yang diambil sumpah sebagai presiden pada 10 Januari lalu mundur dari jabatannya. Maduro terpilih untuk periode kedua setelah pemilihan yang diperselisihkan tahun lalu.

Demonstrasi juga dipicu krisis ekonomi negara tersebut. Vene zuela diketahui sedang berjuang di bawah hiperinflasi yang mendekati dua juta persen setiap tahun. Keruntuhan ekonomi yang terjadi sejak 2015 telah menyebabkan sekitar tiga juta warganya mengungsi ke beberapa negara tetangga. Mereka pergi akibat ketersediaan pangan dan obat-obatan di sana semakin menyusut.

Dewan HAM PBB melansir, lebih 40 orang diyakini tewas dalam kekerasan politik menyusul demonstrasi itu, termasuk 26 orang ditembak oleh pasukan pemerintah, 5 tewas dalam razia rumah ke rumah, dan 11 lainnya tewas dalam penjarahan. Dewan HAM PBB juga meyakini lebih 850 orang ditahan antara 21-26 Januari, termasuk 77 anak-anak, yang di antaranya berusia 12 tahunan.

Sehubungan aksi-aksi tersebut, Majelis Nasional Venezuela kemudian menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah karena terpilih melaui pemilu yang penuh kecurangan. Juan Guaido selaku pemimpin oposisi dan Majelis Nasional kemudian memproklamasikan diri sebagai presiden sementara negara itu.

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Israel, dan Australia telah menyatakan dukungannya terhadap kepemimpin an Guaido. Sementara itu, Ru sia dan Cina mengecam intervensi pihak asing dalam krisis politik yang sedang berlangsung di sana. Maduro kemudian menu duh Guaido melakukan kudeta yang diarahkan AS terhadap dirinya.

Dalam perkembangan terkini, Nicolas Maduro mengatakan siap melakukan negosiasi dan pembicaraan dengan pihak oposisi. Hal itu dia sampaikan ketika diwawancara kantor berita Rusia, RIA. "Saya siap untuk duduk di meja perundingan dengan oposisi agar kita berbicara untuk kepentingan Venezuela, demi perdamaian dan masa depannya," ujar Maduro dalam laporan yang dipublikasi RIA pada Rabu (30/1).

Menurut dia, ada kemungkinan dialog dengan oposisi dimediasi dengan pihak atau negara ketiga.
"Ada beberapa pemerintah, organisasi secara global, yang menunjukkan keprihatinan tulus mereka tentang apa yang terjadi di Venezuela. Mereka telah menyerukan dialog,"kata dia.

Kesediaan itu ia sampaikan selepas Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi bagi perusahaan migas milik Pemerintah Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), pada Senin (28/1). Menurut Gedung Putih, sanksi itu diperkirakan akan memblokir 7 miliar dolar AS aset PDVSA. Selain itu, sanksi berpotensi melenyapkan pendapatan ekspor PDVSA sebesar 11 miliar dolar AS tahun mendatang.

Sanksi itu sengaja dijatuhkan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintahan Maduro. Washington memperingatkan sanksi hanya akan dicabut jika Maduro menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin oposisi Juan Guaido. Rusia dan Cina langsung mengecam sanksi yang mereka nilai ilegal dan merupakan intervensi terhadap kedaulatan Venezuela tersebut.

Setelah pengumuman sanksi AS, Pemerintah Venezuela sempat memukul balik Juan Guaido dengan memberlakukan larangan bepergian dan membekukan rekening-rekening banknya pada Selasa (29/1). Mahkamah Agung Venezuela juga mengatakan kejak saan bisa menyelidiki Guaido.

Sebagai tanggapan , Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton langsung memperingatkan Maduro terkait aksi tersebut pada hari yang sama. "Ada konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan mencederai Guaido," dalam cicitannya. (lintar satria/antara ed: fitryan zamzami)