Ilustrasi tes usap atau swab test untuk mengidentifikasi covid-19. | ANIS EFIZUDIN/ANTARA FOTO
19 Nov 2020, 07:13 WIB

Cegah Covid-19, DKI Evaluasi Kegiatan Timbulkan Kerumunan

Tes usap massal untuk mengidentifikasi Covid-19 akan digelar di Kantor Kelurahan Petamburan.

 

 

JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) memastikan belum ada rencana untuk mencopot jabatan Satpol PP, RT, maupun RW atas acara pesta pernikahan putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Ariza menjelaskan, saat ini pihaknya akan fokus melakukan evaluasi secara menyeluruh atas semua kegiatan di Jakarta yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 beberapa waktu terakhir.

"Kita belum sejauh itu berpikir (pencopotan jabatan). Kita harus berpikir tenang dan jernih, melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan belakangan ini," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Terkait

Ariza menjelaskan, selain acara pernikahan putri HRS pada Sabtu (14/11) lalu, Pemprov DKI akan mengevaluasi beberapa kegiatan lainnya yang juga menimbulkan kerumunan massa. Termasuk penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta dan peletakan batu pertama masjid di Bogor, Jawa Barat.

"Semua akan dievaluasi. Tentu (dievaluasi) dengan pimpinan Banten, Jawa Barat, satgas pusat, dan pemerintah pusat," ujarnya.

Ia pun berharap agar kerumunan massa yang terjadi dalam beberapa kegiatan HRS dapat menjadi pelajaran bersama. Menurut dia, kegiatan apapun, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa tetap dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu di tengah kondisi pandemi Covid-19. Misalnya, kata dia, dilaksanakan secara virtual dan tidak mengundang orang dalam jumlah banyak.

Sebab, kata dia, keberhasilan melaksanakan Maulid Nabi tidak diukur melalui banyaknya jamaah yang menghadiri acara itu. Namun, sejauh mana jamaah meneladan kebaikan Rasulullah SAW. "Jadi, semua harus diatur. Ke depan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi mengikuti protokol kesehatan," kata dia.

Ariza juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menyelenggarakan kegiatan besar-besar dalam perayaan tahun baru 2021. Lagipula, anggaran Pemprov DKI tengah difokuskan untuk kepentingan penanganan Covid-19 dan banjir.

Riza juga menyebutkan dalam perayaan tahun baru 2021 ini Pemprov tidak akan melibatkan banyak orang. "Tidak ada pengerahan massa, seperti tahun-tahun sebelumnya, konser musik, konser budaya, tari-tarian, nyanyi-nyanyian sebagainya, tahun ini tidak ada lagi," kata Riza.

Sedangkan untuk perayaan Natal, Riza mengatakan, pihaknya masih akan mendiskusikan hal tersebut. Selain masih ada waktu, pihaknya juga perlu melihat berbagai faktor yang ada dan data, khususnya soal Covid-19.

Selain perayaan Natal dan tahun baru, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan menolak untuk memberi izin acara Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Penolakan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 4801/-1.853.37 tanggal 13 November 2020. Surat ditujukan kepada ketua umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212.

Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Muhammad Isa Sarnuri mengatakan, kawasan Monas masih ditutup sejak 14 Maret lalu. Segala jenis penyelenggaraan kegiatan di area tersebut belum diperbolehkan.

“Bahwa sejak 14 Maret 2020, Monumen Nasional ditutup untuk umum dan tidak ada kegiatan publik apa pun yang dilangsungkan di kawasan Monumen Nasional,” kata Isa dalam surat jawaban untuk PA 212.

Penutupan Monas, kata dia, disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Ibu Kota. Peniadaan kegiatan di Monas merupakan upaya Pemprov DKI untuk mencegah penularan Covid-19. "Saat ini dan selama wabah itu ada di Jakarta maka Monas tetap ditutup untuk kegiatan publik apa pun,” ujar dia.

Isa menyebut, penolakan izin ini telah sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengendalian penyebaran Covid-19. Dia mengatakan, kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan menimbulkan kerumunan dilarang. Berdasarkan hal tersebut, UPT Monas menolak izin yang diajukan PA 212.

"Permohonan izin penggunaan Monas yang Bapak ajukan tidak bisa dipenuhi,” kata Isa.

 

Tes Massal

Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara memastikan petugas kesehatan dari Satgas Covid-19 menggelar tes usap massal dalam rangka penelusuran kasus (tracing) bagi pegawai Kelurahan Petamburan. Hal itu sebagai tindak lanjut dari hasil tes reaktif terhadap Lurah Petamburan, Setiyanto, di Mapolda Metro Jaya.

"Iya mereka (pegawai di Kelurahan Petamburan) akan ikut swab test massal dalam waktu dekat sambil menunggu hasil swab test lurah keluar," kata Bayu, Rabu.

Bayu hingga saat ini menunggu hasil positif atau tidaknya Lurah Petamburan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari mengatakan, penelusuran kasus di Kelurahan Petamburan dipastikan dilakukan Puskesmas Tanah Abang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang bertanggung jawab di wilayah itu.

"Kita tidak akan sembarang memeriksa, tidak semua pihak yang datang ke Petamburan kita periksa. Kita masih ikuti arahan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI. Sesuai dengan Dinkes akan ada 30 kontak erat yang diperiksa. Kita juga ikuti arahan wagub terkait kasus ini," ujar Erizon.

Sumber : Antara


×