JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan tanda-tanda terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Kendati demikian, ia telah menyiapkan tiga opsi keberangkatan haji sebagai bentuk antisipasi. 

Fachrul menjelaskan, opsi pertama adalah memberangkatkan jamaah dengan kuota penuh, yaitu sebanyak 221 ribu jamaah. Opsi itu akan dijalankan apabila pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir. 

Opsi kedua, kata dia, jamaah akan diberangkatkan dengan kuota terbatas sesuai pemberian Pemerintah Arab Saudi jika pandemi Covid-19 belum berakhir dan vaksin belum ada. Menurut dia, pembatasan kuota tersebut akan berdampak pada keberangkatan jamaah yang telah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahun 2020. 

"Tidak semua dapat diberangkatkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi," kata Fahcrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (18/11).

Alternatif ketiga, jamaah batal diberangkatkan jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada Pemerintah RI. Ia mengatakan, konsep keberangkatan haji 2021 akan mengikuti pola keberangkatan jamaah umrah pada masa pandemi covid-19.

Fachrul mengatakan, kuota haji untuk 1441 H/2020 M sejumlah 221 ribu orang jamaah. Kuota tersebut terbagi atas haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus 17.680 orang. Namun, kuota itu tidak terserap seiring adanya pandemi Covid-19. "Jamaah yang telah melakukan pelunasan bipih menjadi tertunda berangkat jadi tahun 2021, tapi dengan catatan bila kuota haji sama dengan tahun 2020," kata Menag. 

Komisi VIII DPR berharap pemerintah dapat mengevaluasi pemberangkatan jamaah umrah sebagai persiapan jika Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, M Husni, mengatakan, pemberangkatan jamaah umrah merupakan sebuah cerminan untuk mengukur kesuksesan pelaksanaan ibadah haji pada 2021. 

Ia menyayangkan adanya temuan 13 anggota jamaah umrah yang terpapar Covid-19. Apalagi, hal tersebut diketahui setelah mereka tiba di Arab Saudi. Husni menyarankan, Kementerian Agama dan pemangku kepentingan terkait perlu lebih ketat mengawasi calon jamaah sebelum keberangkatan. "Mestinya, hal-hal seperti ini kita jauh lebih ketat, misalnya setelah dilakukan swab mereka harus dikarantina," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, mengingatkan posisi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap Indonesia sebagai negara Muslim terbesar bisa melakukan negosiasi yang setara dengan Pemerintah Arab Saudi. 

Komisi VIII DPR juga meminta Kementerian Agama untuk berkomunikasi dan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait jumlah kuota haji. "Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan upaya diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan organisasi internasional terkait pemberian kuota haji tahun 1442 H/2021 M," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan rapat.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis, mengapresiasi sikap Menteri Agama yang berharap agar biaya haji 2021 tidak naik. "Biasanya justru yang ada rencana kenaikan-kenaikan itu datangnya dari pemerintah dan kami yang meminta supaya enggak dinaikkan. Ini alhamdulilah justru pemerintah sendiri yang tidak ingin menaikkan BPIH itu," katanya.

Kloter empat

Saudi saat ini telah membuka pintu bagi jamaah internasional, termasuk Indonesia, untuk melakukan ibadah umrah. Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menyebut jamaah umrah asal Indonesia kelompok terbang (kloter) IV dijadwalkan berangkat pada 22 November. Dari kloter itu bisa dipastikan Saudi tak menutup akses umrah untuk jamaah haji Indonesia sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak. 

"Insya Allah, visa umrah kembali normal yang akan menopang keberangkatan 22 November," kata Sekjen Sapuhi Ikhsan Fauzi Rahman saat dihubungi, Selasa (18/11).

Ikhsan mengaku belum mengetahui berapa jumlah jamaah yang akan berangkat pada 22 November. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu pembaruan sistem untuk memastikan berapa jumlah jamaah yang pengajuan visanya disetujui. "Visanya sampai hari ini masih on process," kata dia. 

Ikhsan memastikan sistem pengajuan visa masih aktif dan biro travel yang mengajukan visa tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia menegaskan, penghentian sementara ini bukan menutup akses umrah, melainkan sedang ada perbaikan sistem.

"Istilahnya ada pending payment. Jadi, kita tinggal bayar saja, tapi perlu persetujuan dari Kementerian Haji," katanya.

Ikhsan mengatakan, setelah disetujui, pemohon bisa langsung membayar dan mengambil visa.  Sampai saat ini, kata dia, semua penyedia visa sedang menunggu proses persetujuan pengajuan visa dari otoritas Arab Saudi. 

"Jadi, sama-sama kita menunggu kebijakan dari Pemerintah Saudi untuk mengaktifkan kembali sistemnya atau approval sistemnya tetap aktif untuk provider visa," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat