Perempuan mengambil gambar di Kubah Batu, kompleks Masjid al-Aqsha Yerusalem, awal bulan ini. | AP Photo/Mahmoud Illean
19 Nov 2020, 02:00 WIB

Palestina Buka Lagi Hubungan dengan Israel 

Koordinasi Palestina dengan Israel diperlukan untuk mencegah penyebaran virus.

RAMALLAH -- Palestina memulai dan membuka kembali hubungan dengan Israel. Salah satu penyebabnya adalah krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Sehubungan dengan seruan yang dibuat Presiden (Mahmoud) Abbas mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani bilateral dan berdasarkan surat resmi tertulis serta lisan yang kami terima, yang mengonfirmasi komitmen Israel terhadap mereka, sesuai dengan hal tersebut hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula," Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein Al Sheikh, dikutip laman Al Arabiya pada Selasa (17/11). 

Dalam konferensi video yang diselenggarakan Dewan Hubungan Luar Negeri, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan keputusan melanjutkan kontak dengan Israel sebagian didasarkan karena adanya krisis kesehatan akibat Covid-19. Dia menyebut antara ratusan ribu pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat, dan puluhan ribu pekerja Palestina yang pulang-pergi ke Israel setiap hari untuk bekerja, koordinasi diperlukan untuk membantu mencegah penyebaran virus. 

“Hidup kami sangat terkait antara kami dan Israel, dan tidak mungkin kami hanya melawan virus sendiri,” katanya. 

Terkait

photo
Penumpang mengunggui bawaan mereka sebelum menyeberangi perbatasan di Rafah menuju Mesir, Ahad (2/11). - (AP/Adel Hana)

Sebelumnya Palestina memutuskan menangguhkan sementara relasi dengan Tel Aviv menyusul dirilisnya rencana perdamaian Timur Tengah oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. 

Dengan rencana Trump tersebut, posisi Palestina kian tersisih. Ia tak bisa lagi mengharapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negaranya. Teritorial yang diinginkan Palestina, yakni berdasarkan garis perbatasan 1967, juga buyar. 

Kecam Givat Hamatos

Arab Saudi mengecam keputusan Israel membangun permukiman ilegal baru di Yerusalem Timur. Riyadh menilai hal tersebut bakal berdampak negatif untuk membawa perdamaian. 

"Kami mengutuk dan menolak langkah yang bertentangan dengan keputusan internasional ini, merusak solusi dua negara, dan secara negatif mempengaruhi upaya untuk membawa perdamaian ke kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Saudi melalui akun Twitter resminya pada Selasa. 

photo
Warga melintasi kerajinan Hitromemut oleh seniman Israel Menashe Kadishman di Tel Aviv, pada 24 September 2020. KArya seni itu guna mengingatkan warga untuk mengenakan masker. - (EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Pada Ahad (15/11) lalu, badan pertanahan Israel yaitu Israel Land Authority (ILA) telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di permukiman Givat Hamatos. Permukiman ini akan memutuskan wilayah yang didiami warga Palestina. 

Penawaran bakal berakhir pada 18 Januari, yaitu dua hari sebelum pelantikan presiden terpilih AS, Joe Biden. 

Menurut Times of Israel, salah satu anggota Partai Likud, Miki Zohar, mengisyaratkan pembangunan ini dikebut semasa AS masih dipimpin Presiden Donald Trump. Di bawah pemerintahan Biden, AS diperkirakan memiliki kebijakan baru yang menentang pembangunan permukiman Israel di lahan yang diduduki. 

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pembangunan permukiman Israel di Givat Hamatos. 

"Ini adalah lokasi utama antara Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki," ujar Borrell. "Pembangunan permukiman akan menyebabkan kerusahan parah pada prospek Negara Palestina yang layak dan kokoh, dan lebih luas lagi, terhadap kemungkinan solusi dua negara yang sejalan parameter internasional yang disepakatan dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara," ujarnya dikutip Times of Israel.

Liga Arab juga menolak proyek pembangunan Givat Hamatos. Organisasi ini meminta Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mengecam hal tersebut. 

Sumber : Reuters


×