Petugas medis menyiapkan vaksin saat proses simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/10). | Prayogi/Republika
18 Nov 2020, 03:00 WIB

Menkes: 107 Juta Jiwa Divaksin

Pemerintah nantinya akan menyasar sebanyak 107 juta orang Indonesia untuk divaksinasi.

JAKARTA -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan rencana vaksinasi Covid-19 yang bakal dilakukan pemerintah. Ia menyatakan, pemerintah nantinya akan menyasar sebanyak 107 juta orang Indonesia untuk divaksinasi.

"Total sasaran 107 juta orang dengan total dosis 246.575.051 dosis. Ini dua dosis per orang dengan menambahkan wastage rate (tingkat pemborosan) 15 persen," ujar Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11). Ia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia terbagi ke dalam dua skema, yaitu vaksin program dan mandiri.

Untuk vaksin program ada tiga kelompok penerima, yaitu tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS PBI. "Vaksin program, sasarannya 32.158.276 orang yang membutuhkan 73.964.035 dosis. Sesuai petunjuk WHO, indicative rate global untuk vaksin, maka wastage rate-nya sekitar 15 persen," kata Terawan.

Adapun vaksin mandiri ditujukan kepada kelompok penerima masyarakat dan kelompok ekonomi lainnya. Sebanyak 75.048.268 orang dengan 150.096.536 dosis vaksin Covid-19 ditargetkan melalui jalur ini.

Terkait

Selain dosis itu, akan ditambah wastage rate sebesar 15 persen menjadi 172.661.016 dosis. "Dalam wastage rate, termasuk indeks pemakaian, vaksin sisa tidak terpakai, rusak, hilang ini bisa dimanfaatkan sebagai buffer stock (stok cadangan) atau bila tidak kemungkinan kurang atau kebutuhan emergency," ujar Terawan.

Ia menjelaskan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia ditargetkan kepada 67 persen dari 167 juta penduduk. "Vaksin Covid-19 sampai saat ini diperuntukkan bagi sasaran umur 18-59 tahun dan sehat, antara lain, tanpa komorbid, (bukan) ibu hamil, dan yang sudah terinfeksi Covid-19," ujar Terawan.

Terkait sistem distribusi, pemerintah akan menggunakan sarana distribusi yang sama dengan pelayanan imunisasi rutin yang selama ini berjalan. Nantinya, penyediaan vaksin dan kotak penyimpanan dilakukan pusat kemudian didistribusikan ke gudang vaksin dinas kesehatan provinsi, lalu ke kabupaten/kota dan puskesmas.

Pemerintah juga menyipkan sarana cold chain (sistem rantai dingin) untuk distribusi vaksin tersebut. Sebanyak 23.145 vaksinator akan dilatih pemerintah untuk menjalankan vaksinasi ini.

Terkait waktu vaksinasi, menurut Terawan, pemerintah menunggu izin otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk vaksin yang saat ini tengah dikembangkan. “Pengadaan vaksin mandiri akan dilakukan oleh BUMN," ujar Terawan.

Sejauh ini, pemerintah belum menetapkan waktu dimulainya vaksinasi. "Diharapkan bisa tahun depan. Kami sudah melakukan persiapan, memilih kandidat vaksin, memenuhi kriteria WHO, Kemenkes, BPOM, dan bisa diperoleh sesuai waktu dan jumlahnya," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Sumber vaksin program yang saat ini diharapkan pemerintah adalah vaksin dari perusahaan Cina Sinovac dan kerja sama global melalui Badan Kesehatan Dunia (WHO). Untuk vaksinasi mandiri, diharapkan ketersediaan dari Sinovac, perusahaan AS Novavax, dan vaksin Merah Putih yang dikembangkan di dalam negeri.

Vaksin Sinovac yang bakal diproduksi perusahaan BUMN PT Bio Farma saat ini tengah dalam tahap menantikan hasil uji kinis tahap III. Sejauh ini, belum ditemukan efek samping yang parah dari uji klinis yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran terhadap sekira 1.600 relawan di Bandung tersebut.

Terkait vaksin Merah Putih, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, pengembangannya bakal rampung pada kuartal IV 2021. Pengembangan tersebut saat ini dilakukan oleh konsorsium yang terdiri atas Kemenristek/BRIN, Balitbang Kementerian Kesehatan, Lembaga Eijkman, dan Bio Farma. “Badan POM memberikan fasilitas percepatan proses untuk pengembangan penelitian vaksin tersebut,” kata Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany meminta masyarakat bersabar menunggu hingga vaksin Covid-19 tersedia di Indonesia. Selama vaksin belum tersedia, kata dia, masyarakat harus bisa menahan diri untuk tidak melanggar aturan batasan sosial, seperti berkerumun.

Hasbullah yang juga tengah melakukan kajian pembiayaan Covid-19 bersama Kemenkes ini mengatakan, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan vaksin wajib dibantu oleh pemerintah. “Bagi yang mampu, janganlah (dibiayai pemerintah). Malu-maluin aja," ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, vaksinasi bertujuan agar masyarakat tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Nantinya jika vaksin telah disediakan pemerintah, ia berharap agar masyarakat mematuhi. 

Indonesia Buka Pilihan Vaksin

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tidak menutup kemungkinan terbuka membeli vaksin Covid-19 dari perusahaan mana pun, termasuk Moderna. Namun syaratnya, vaksin tersebut harus teruji aman dan efektif menurut BPOM. 

"Pada intinya, pemerintah terbuka dengan kandidat vaksin mana pun," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, saat dihubungi Republika, Selasa (17/11).

Ia menambahkan, pemerintah juga tidak lengah dalam memutuskan untuk melakukan kerja sama. Asalkan, vaksin Covid-19 sudah teruji aman dan efektif. "Sebab, penetapan kandidat vaksin harus melalui proses pengawalan oleh badan berwenang, yaitu BPOM dan dikaji dengan dasar-dasar saintifik lainnya," katanya.

Sebelumnya, Moderna Inc, Senin (16/11), mengeklaim vaksin eksperimental yang dikembangkannya 94,5 persen efektif untuk mencegah Covid-19 berdasarkan data sementara dari uji coba tahap akhir. Moderna menjadi perusahaan pembuat obat kedua asal Amerika Serikat yang melaporkan hasil uji coba vaksin yang jauh melebihi harapan.

"Kami akan memiliki vaksin yang dapat menghentikan Covid-19," kata Presiden Moderna, Stephen Hoge, dalam keterangan, kemarin.

Sebelumnya, Pfizer yang bekerja sama dengan perusahaan Jerman, BioNTech, juga mengumumkan efektivitas 90 persen uji coba vaksin mereka. Bersama dengan vaksin Pfizer Inc, yang juga lebih dari 90 persen efektif, dan menunggu lebih banyak data keamanan dan tinjauan peraturan, Amerika Serikat dapat memiliki dua vaksin yang disahkan untuk penggunaan darurat pada Desember dengan sebanyak 60 juta dosis vaksin tersedia tahun ini.

Dua vaksin itu dikembangkan dengan metode baru pemanfaatan messenger RNA (mRNA). Metode itu mendorong sel-sel imun dalam tubuh manusia mengadang virus dari luar. Selama ini, vaksinasi dilakukan dengan menyuntikkan dosis tertentu dari virus yang hendak dihalau ke dalam tubuh manusia untuk membangun kekebalan. 

Tidak seperti vaksin Pfizer, suntikan Moderna dapat disimpan pada suhu lemari es normal, yang membuatnya lebih mudah untuk didistribusikan. 

Sejauh ini, Kementerian Kesehatan tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan membeli vaksin Covid-19 dari Moderna. "Kami sedang menunggu kajian dari para ahli sehingga belum bisa berkomentar, memutuskan membeli vaksin Moderna atau tidak," ujar Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes, Muhammad Budi Hidayat, saat dihubungi Republika, Selasa (17/11).

Budi mengatakan, persoalan ini butuh pemeriksaan lebih lanjut. Artinya, pemerintah tidak mau gegabah dalam memutuskan untuk membeli vaksin ini tanpa mendengar pendapat pakar terlebih dahulu. "Perlu pertimbangan yang matang dari sisi keamanan dan efikasi," katanya.

Ia juga memastikan Pemerintah Indonesia melalui BUMN PT Bio Farma masih melakukan penelitian vaksin, yang bekerja sama dengan pihak luar negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan, vaksin belum dengan sendirinya menghentikan pandemi Covid-19. Saat ini, Covid-19 telah menjangkiti 54 juta orang dan merenggut lebih dari 1,3 juta jiwa.

"Vaksin akan melengkapi alat lain yang kami miliki, bukan menggantikannya," ujar Tedros, Senin (16/11). Keberadaan vaksin, katanya, tidak akan mengakhiri pandemi.

Tedros mengatakan, pasokan vaksin pada awalnya akan dibatasi. Petugas kesehatan, orang tua, dan populasi berisiko lainnya untuk diprioritaskan. Hal itu diharapkan akan mengurangi jumlah kematian dan memungkinkan sistem kesehatan untuk mengatasinya.

Namun, dia memperingatkan, hal itu pun masih akan meninggalkan virus dengan banyak ruang gerak. "Pengawasan perlu dilanjutkan, orang-orang masih perlu diuji, diisolasi, dan dirawat. Kontak masih perlu dilacak dan individu akan tetap perlu dirawat," ujarnya. 


×