WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo masih yakin pejawat Presiden AS Donald Trump memenangkan pemilihan bila setiap suara sah dihitung. Pernyataan ini menunjukkan Pompeo juga menolak kemenangan mantan wakil presiden Joe Biden dalam pemilihan pekan lalu. 

"Akan ada transisi yang lancar menuju periode kedua pemerintahan Trump," kata Pompeo dalam konferensi pers Departemen Luar Negeri AS, Selasa (10/11).

Hal ini ia sampaikan saat pemimpin-pemimpin dunia, termasuk sekutu dekat AS seperti Inggris dan Prancis, sudah mengucapkan selamat pada Joe Biden. Ia kemudian mengatakan akan memastikan pada dunia, transisi pasca-Pemilu Amerika akan berjalan sukses. Seperti atasannya, Pompeo mengeklaim Pilpres AS pekan lalu tidak menghitung suara sah.

Masa transisi Biden yang akan dilantik pada 20 Januari 2021 berisiko tertunda. Sebab, Trump menolak kalah dalam pemilihan presiden pekan lalu dan sejauh ini Trump dan kroni-kroninya di Partai Republik menolak hasil pemilu dan mengeklaim pemilu dipenuhi kecurangan. 

"Departemen Luar Negeri sangat peduli untuk memastikan pemilu yang aman, bebas, dan adil di seluruh dunia," katanya.

Pompeo juga tetap melakukan kunjungan ke sejumlah negara pekan ini. Itu disebut akan menjadi perjalanan luar negeri terakhirnya sebagai menlu. 

"Saya akan keluar lagi pada Jumat pekan ini. Kali ini ke Prancis, Turki, Georgia, Israel, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi," kata Pompeo dalam konferensi pers pada Selasa (10/11), dikutip laman Al Arabiya. 

Terkait kunjungannya ke Israel dan tiga negara Teluk, Pompeo menyebut akan terdapat banyak hal yang dibahas. Namun, dia yakin pembicaraan akan fokus pada upaya bersejarah pemerintahan Trump untuk menempa perdamaian dan kerja sama di seluruh Timur Tengah. 

Pemerintahan Trump berperan besar dalam memediasi kesepakatan normalisasi diplomatik Israel dengan UEA, Bahrain, dan Sudan. Trump pernah berujar bahwa masih terdapat beberapa negara yang akan membuka dan menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. 

Sebaliknya, presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, berjanji untuk mendapatkan hak untuk bekerja. Ia menilai perlawanan keras dari Presiden Donald Trump yang menolak hasil pemilihan presiden tidak penting.  "(Perlawanan Partai Republik) sama sekali tidak mengubah dinamika yang coba kami lakukan," kata Biden. 

Ia mengatakan, informasi intelijen 'akan membantu', tapi ia menambahkan. Biden juga memprediksi Partai Republik di Capitol Hill akan menerima realitas kemenangannya.  "Kami tidak melihat ada yang dapat memperlambat kami," katanya.

Namun, 71 hari sebelum pelatikannya, Trump dan sekutu-sekutunya sudah membuat masa transisi Biden sesulit mungkin. Melalui akun Twitter-nya, Trump kembali mengeklaim ada kecurangan penghitungan suara skala besar. Ia mengaku menang meski sudah dinyatakan kalah. Sekutu-sekutunya di Capitol Hill yang dipimpin Ketua Senat Mitch McConnell telah mendukung klaim Trump meski dinilai tidak memiliki bukti kuat.

Tim kampanye Trump mengaku akan mengajukan gugatan di Negara Bagian Michigan, AS. Mereka ingin menghalangi kemenangan Biden di negara bagian itu. "Kami ingin memastikan agar penghitungan suara tidak mencakup suara yang curang dan tidak sah," kata pengacara tim kampanye Trump, Matt Morgan, Rabu. 

Hakim sudah menolak gugatan di Michigan dan Georgia. Pakar hukum mengatakan, kecil kemungkinannya gugatan Trump memengaruhi hasil pemilu. 

Jajak pendapat Reuters/Ipsos digelar pada 7 November menemukan 79 persen orang dewasa AS mengakui kemenangan Biden. Sementara 13 persen lainnya menyatakan pemilu belum final. Sebanyak 3 persen mengatakan Trump menang dan 5 persen tidak tahu. 

Hasil survei yang diumumkan Rabu ini terpecah menjadi dua kelompok berdasarkan partai yang didukung. Sekitar enam dari 10 pendukung Partai Republik menyatakan Biden menang. Hampir semua pendukung Partai Demokrat mengatakan Biden menang.   

Pemantau internasional dari Organization of American States (OAS) mengatakan, mereka tidak menemukan kecurangan atau penyimpangan dalam Pilpres AS, pekan lalu. Delegasi yang terdiri dari 28 pakar dan pemantau dari 13 negara memantau proses pemilihan AS di negara bagian Georgia, Iowa, Maryland, Michigan, dan District of Columbia. Covid-19 membuat jumlah pakar yang dikerahkan untuk melakukan pemantauan terbatas.

Firma hukum diincar

Komite politik antipresiden Trump, Lincoln Project, mengumumkan rencana meluncurkan iklan. Iklan tersebut mengincar dua firma hukum yang mewakili Trump dan Partai Republik atas gugatan mereka terhadap hasil pilpres 3 November lalu.   

Komite yang dikelola mantan anggota Partai Republik itu juga mengajak masyarakat untuk menemukan akun media sosial karyawan firma hukum Jones Day dan Porter Wright Morris & Arthur. Kelompok itu mendesak dua firma hukum itu meminta klien mereka mencabut gugatan. 

"Lalu tanyakan kepada mereka bagaimana mereka dapat bekerja pada organisasi yang mencoba mengubah kehendak rakyat Amerika," cicit Lincoln Project. 

Seusai dibanjiri serangan, Porter Wright menghapus akun media sosial Twitter mereka. Sementara Jones Day mengatakan, mereka tidak mewakili Donald Trump, tim kampanye, atau pihak lain yang berafiliasi dengan gugatan hukum yang menuduh kecurangan dalam pemilu. 

Jones Day mengaku mewakili Partai Republik Pennsylvania dalam gugatan yang diajukan pihak swasta dan Partai Demokrat Pennsylvania. Gugatan itu menghasilkan putusan untuk memperpanjang tenggat waktu pengembalian suara melalui surat yang ditetapkan anggota parlemen Pennsylvania. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat