Penjual koran menunjukkan koran yang menyoroti kemenangan Joe Biden-Kamala Harris dalam Pilpres AS 2020. | AP/Dita Alangkara

Kabar Utama

Menlu RI Harapkan Kesetaraan di Era Biden

Kebijakan perang dagang harus menjadi perhatian bagi Indonesia.

JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno LP Marsudi menginginkan hubungan yang lebih setara antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi terpilihnya kandidat presiden Partai Demokrat Joe Biden dan pasangannya Kamala Harris dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020.

“Kemitraan yang kita inginkan adalah kemitraan yang memegang teguh prinsip dan nilai multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujar Menlu Retno dalam pengarahan media seusai pertemuan para menteri luar negeri ASEAN (AMM), Selasa (10/11).

Joe Biden dan Kamala Harris sejauh ini diproyeksikan memenangi pemilu presiden AS pada akhir pekan lalu setelah melampaui ambang 270 suara elektoral yang diperlukannya untuk melenggang ke Gedung Putih. Dengan kemenangan kandidat Partai Demokrat itu, Indonesia dan ASEAN menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kemitraan dengan AS yang berprinsip pada kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan.

“Indonesia juga berharap Amerika Serikat dapat menjadi kekuatan positif bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan […] dan menjadi mitra ASEAN dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik--Red),” kata Retno menambahkan.

Selain mengenai kerja sama dengan AS, Retno kembali menyinggung isu Laut Cina Selatan (LCS) dan menyampaikan harapan Indonesia agar wilayah perairan yang disengketakan tersebut dapat terus dijaga perdamaian dan stabilitasnya oleh semua pihak. “Laut yang damai dan stabil hanya akan terjadi jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” kata dia.

Indonesia juga terus memantau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai pasukan penjaga pantai yang tengah dibahas oleh Cina. Diumumkan oleh Kongres Rakyat Nasional Cina pada 4 November lalu, RUU tersebut memicu kekhawatiran beberapa negara karena akan memperbolehkan penjaga pantai Cina menggunakan senjata di perairan yang dianggap di bawah yurisdiksinya jika kapal asing melakukan operasi di perairan tersebut.

“Tentu, Indonesia menghormati hak setiap negara untuk membuat undang-undang nasionalnya. Namun, Indonesia berharap undang-undang tersebut tidak berdampak negatif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Cina mengenai hal ini,” kata Retno menegaskan.

Di bawah administrasi Presiden Donald Trump, AS dan Cina terlibat adu kekuatan di Laut Cina Selatan. Belakangan, AS mencoba meraih dukungan Indonesia melalui lawatan Menlu AS Mike Pompeo sepekan sebelum pemilihan dimulai.

Biden diumumkan sebagai calon presiden AS terpilih setelah memperoleh kemenangan di Negara Bagian Pennsylvania. Kemenangan itu membuat perolehan suara elektoralnya melampaui ambang 270. Berdasarkan penghitungan Associated Press, sejauh ini Biden telah mendapatkan 290 suara elektoral, sementara Trump 214. Sementara dalam suara populer, Biden tercatat mengumpulkan 75.196.516 suara (50,6) persen. Sedangkan, Trump menghimpun 70.803.881 suara (47,7 persen).

Tetap gugat

Hingga Selasa (11/10) WIB, Donald Trump dan tim kampanyenya belum menyatakan kekalahan. Terkini, tim kampanye Donald Trump mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal Pennsylvania.

Mereka ingin menghalangi kemenangan Presiden AS terpilih Joe Biden di negara bagian itu. Gugatan tersebut diajukan tim kampanye dan dua pemilih terdaftar. Mereka menuduh sistem pemungutan suara melalui surat Pennsylvania 'tidak memiliki semua keunggulan transparansi dan verifikasi yang dimiliki pemungutan suara langsung'.

Gugatan itu mengeklaim petugas pemungutan suara Pennsylvania melanggar Konstitusi AS. "(Dengan menciptakan) dua sistem pemungutan suara dua tahap yang ilegal," kata mereka dalam gugatan tersebut, Selasa (10/11).

Tim kampanye Trump menilai pemungutan suara langsung lebih diawasi dibandingkan pemungutan suara melalui surat. Mereka menggugat Sekretaris Negara Bagian Pennsylvania Kathy Boockvar dan dewan pemungutan suara county yang memenangkan Partai Demokrat, termasuk Philadelphia dan Pittsburgh.

Bookcvar belum menanggapi permintaan komentar mengenai gugatan ini. Selama berbulan-bulan Trump menghabiskan waktu untuk menekan integritas pemungutan suara melalui surat. Ia tidak memberikan bukti metode tersebut membuat pemilihan umum dapat dicurangi.

Trump berjanji akan maju dengan strategi hukum dengan harapan menjegal kemenangan Biden dalam pemilihan pekan lalu. Sejak hari pemungutan suara, Selasa (3/11) lalu tim kampanye Trump dan Partai Republik sudah mengajukan serangkaian gugatan.

Sementara, hakim-hakim di Georgia dan Michigan sudah menolak gugatan mereka. Anggota parlemen Pennsylvania dari Partai Republik mengeluarkan pernyataan.

Mereka meminta digelarnya 'audit pemilihan umum 2020 yang dipimpin legislatif dan meminta hasil pemilihan umum tidak segera disertifikasi'. Di AS, presiden terpilih memenangkan suara electoral, bukan suara terbanyak.

Pakar hukum pemilu Moritz College of Law, Ohio State University, Edward Foley, mengatakan, anggota parlemen Pennsylvania tidak bisa menghentikan pemenangan pemilihan disertifikasi. Tanpa mengubah undang-undang terlebih dahulu.

"Untuk melakukan itu, mereka harus mencoba mengamendemen undang-undang negara bagian dan hal itu akan diveto (oleh gubernur Pennsylvania yang berasal dari Partai Demokrat)," kata Foley. Gugatan di Pennsylvania diajukan ke Hakim Distrik Matthew Brann. Hakim tersebut ditunjuk mantan presiden Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat.

Sedangkan, Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr telah memberikan otorisasi penuh kepada jaksa federal untuk membuka penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden tahun ini. Langkah ini dinilai membalikkan kebijakan federal dan membebaskan jaksa penuntut dari mengejar penipuan pemilu sebelum semua suara dihitung secara resmi.

“Mengingat pemungutan suara dalam pemilihan kita saat ini telah selesai, saya mengizinkan Anda untuk mengajukan tuduhan substansial tentang penyimpangan pemungutan suara dan tabulasi suara sebelum sertifikasi pemilihan di yurisdiksi Anda dalam kasus tertentu," ujar Barr dalam sebuah surat kepada jaksa AS di seluruh wilayah negara, dilansir DW, Selasa (10/11). n antara/lintar satria/puti almas ed: fitriyan zamzami

Perang Dagang Masa Biden

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, kemenangan Joe Biden akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika. Setidaknya menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor produk nonmigas dari Indonesia ke Amerika.

Ekonom Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan, kebijakan perdagangan yang dijalankan Joe Biden akan lebih bersifat regional dan tidak terlalu banyak kerja sama yang bersifat bilateral. “Perang dagang masih akan terus terjadi karena sebelumnya, Biden mengkritik saat Trump menandatangani perjanjian fase I bersama Cina,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/11).

Menurut Andry, kesepakatan tersebut dikritisi tidak bisa meningkatkan produksi di dalam negeri dan perdagangan dengan Cina masih meningkat. “Kemungkinan besar tensinya juga akan terus meningkat,” ucapnya.

Andry menyebut kebijakan perang dagang ini juga harus menjadi perhatian bagi Indonesia. Hal ini disebabkan saat perang dagang banyak perusahaan yang melakukan relokasi dari Cina. “Apabila Indonesia tidak siap mengantisipasi, investor asing tidak akan berminat untuk menanamkan modalnya ke Indonesia,” ucapnya.

photo
Joe Biden menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo saat mengunjungi kediaman wapres AS pada 2015 silam. - (Twitter)

Ke depan, Andry memprediksi setelah pandemi Covid-19 akan ada perubahan tren dari sebelumnya berpusat di Cina. “Para investor mulai melihat negara lain untuk investasi,” katanya. 

Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, terpilihnya Joe Biden berpeluang untuk berkontribusi pada upaya pemulihan perekonomian global. Hal ini juga akan membawa manfaat bagi Indonesia.

"Optimisme ini didasarkan pada program ekonomi keduanya, yang cenderung terbuka terhadap kerja sama internasional," tutur Peneliti CIPS, Pingkan Audrine Kosijungan, dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (10/11).

Selain itu, Pingkan menjelaskan, terpilihnya Joe Biden juga memberikan secercah harapan pada situasi perang dagang dengan Cina sejak Maret 2018, yang saat ini juga diperparah oleh pandemi Covid-19. Pendekatan Biden juga diperkirakan akan berbeda dengan Donald Trump yang lebih vulgar dan konfrontatif. Hal ini memungkinkan bagi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden, untuk mengeksplorasi lebih jauh upaya diplomasi dalam mengatasi perang dagang tersebut.

Sepanjang masa kampanye, Biden menggaungkan program-program pemulihan ekonomi, yang berbasis pada semangat produk lokal dan pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Dengan demikian, Pingkan menjelaskan, Pemerintah Indonesia dapat memfokuskan diri untuk menyasar pasar AS, melalui ekspor untuk produk-produk nonmanufaktur. "Potensi lain yang dapat dikembangkan juga terletak pada industri mobil elektrik, yang tengah dikembangkan Pemerintah Indonesia," ucapnya.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, juga berharap terpilihnya Biden bisa meredakan ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. "Biden //kan// kelihatannya akan lebih mengedepankan soft power sehingga kita berharap, sebagai negara yang berada di tengah-tengah kawasan yang kini sedang dalam situasi tegang, juga ada dampaknya," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat