Perempuan membawa poster memprotes kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait konflik Israel-Palestina di Tel Aviv, Juni lalu. | EPA/ABIR SULTAN
11 Nov 2020, 03:00 WIB

Dampak Biden Bagi Timur Tengah

Dinamika politik Timur Tengah akan berubah setelah Biden menggantikan Trump.

SMITH ALHADAR, Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Sebagaimana presiden-presiden AS sebelumnya, Biden tetap akan membela keamanan Israel tanpa reserve. Namun, ia akan memiliki kebijakan yang berbeda terkait proses perdamaian Palestina-Israel.

Ia akan mengakomodasi aspirasi Palestina sesuai resolusi-resolusi DK PBB yang relevan dan semangat Kesepakatan Oslo untuk menarik Palestina ke meja perundingan. Dengan demikian, Biden akan menilik kembali “Transaksi Abad Ini” yang diluncurkan Trump.

“Transaksi Abad Ini” merupakan penghinaan terhadap Palestina dan membunuh harapan mereka memiliki negara merdeka penuh dengan ibu kota Yerusalem Timur. Proposal “Transaksi Abad Ini” memastikan seluruh Yerusalem milik Israel.

Terkait

Lembah Yordan yang subur, yang merupakan 30 persen dari Tepi Barat, jatuh ke tangan Israel. Sebagai gantinya, kantung-kantung di Gurun Negev yang gersang, yang berbatasan dengan Sinai, diberikan kepada Palestina.

 

 
Biden akan menilik kembali “Transaksi Abad Ini” yang diluncurkan Trump.
 
 

 

Jutaan pengungsi Palestina tak diizinkan kembali ke kampung halaman mereka di Israel, dan seluruh perbatasan Palestina berada di bawah kendali  Israel. Tentu saja, Palestina serta-merta menolak proposal ini.

Resolusi-resolusi DK PBB dan Kesepakatan Oslo merujuk pada solusi dua negara – Israel dan Palestina – dengan wilayah seluruh Tepi Barat milik Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Karena proposal “Transaksi Abad Ini” mengabaikan seluruh resolusi DK PBB, mencampakkan aspirasi minimal Palestina, dan ditolak oleh komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, Biden akan memformulasikan proposal baru.

Proposal ini akan memperhatikan aspirasi dan kepentingan pihak-pihak terkait, agar proses perdamaian Palestina-Israel yang mandek sejak April 2014, dapat digerakkan kembali.

Pada era kepemimpinan Presiden Barack Obama, yang saat itu Biden menjabat wakil presiden (wapres), AS tidak memveto resolusi DK PBB, yang mengecam pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Dinamika di Teluk juga akan berubah drastis. Biden telah berjanji akan patuh pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran.

Biden adalah wapres ketika AS ikut menandatangani JCPOA bersama Rusia, Inggris, Prancis, Cina, dan Jerman pada 2015. Namun, pada 2018, Trump mundur dari kesepakatan ini, yang dipandang terlalu menguntungkan Iran.

AS kemudian menerapkan sejumlah sanksi ekonomi yang sangat berat untuk memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA dengan syarat-syarat baru.

 

 
Saat Biden menjabat wakil presiden (wapres), AS tidak memveto resolusi DK PBB, yang mengecam pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
 
 

 

JCPOA mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya hingga batas, yang tak memungkinkan Negeri Mullah itu membuat senjata nuklir. Sebagai imbalan, Iran dibolehkan mengekspor minyaknya ke pasar global.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel menyambut hangat kebijakan Trump.

Mereka semua menganggap, keleluasaan Iran mengekspor minyaknya akan meningkatkan kemampuannya menjalankan politik ekspansionis dan agresif di Timur Tengah, yang mengancam keamanan mereka.

Mereka juga tak percaya Iran akan membuang ambisinya membangun bom nuklir. Namun, Obama dan Biden ketika itu berpandangan lain. Kenakalan Iran di Timur Tengah dapat dijinakkan bila Iran dirangkul.

Terutama, dalam upaya mengajaknya bekerja sama memerangi ISIS di Irak dan Suriah, tempat Iran mempunyai milisi-milisi bersenjata di sana. Selain itu, langkah tersebut untuk mencegah Iran jatuh ke dalam pengaruh Cina.

Tak kurang penting, JCPOA merupakan jalan terbaik guna mencegah Iran membuat bom nuklir ketimbang harus berperang dengannya, yang dampaknya sulit diprediksi. Pandangan ini juga disampaikan Inggris, Prancis, dan Jerman sehingga menolak ajakan Trump untuk mundur dari JCPOA.   

Sikap Biden yang akan kembali ke JCPOA diperkuat fakta bahwa tekanan Trump agar Iran maju ke meja perundingan gagal total meskipun ekonomi Iran memang terpukul hebat. Namun, respons Iran terhadap kebijakan Trump justru membuat Teluk semakin rawan.

 

 
Bisa jadi, kebijakan lunak Biden terhadap Iran akan mendorong Arab Saudi mengikuti jejak UEA dan Bahrain, yang berdamai dengan Israel.
 
 

 

Paling tidak, dua kali terjadi serangan tanker-tanker internasional di dekat Selat Hormuz. Iran juga menembak jatuh drone atau pesawat nirawak canggih AS di Teluk. Peristiwa lebih heboh, instalasi minyak di Saudi diserang puluhan pesawat nirawak.

Serangan ini mengakibatkan produksi minyak Saudi terpangkas lebih dari setengah, selama beberapa waktu. Pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani, ketua pasukan elite Iran, yang dilakukan AS justru membuat keberadaan tentara AS di Irak kian tak aman.

Bisa jadi, kebijakan lunak Biden terhadap Iran akan mendorong Arab Saudi mengikuti jejak UEA dan Bahrain, yang berdamai dengan Israel. Apalagi, kerja sama keamanan Saudi-Israel sudah terjalin sejak Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) menjadi penguasa de facto Saudi.

Tahun lalu, Saudi mencabut larangan terbang pesawat-pesawat dari dan ke Israel melalui langit Saudi. MBS bersama penguasa UEA dan Bahrain, melihat Iran merupakan ancaman potensial, bukan Israel.

Tak heran, diam-diam mereka mendukung proposal “Transaksi Abad Ini” agar isu Palestina cepat terselesaikan. Dengan begitu, Riyadh bisa menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tel Aviv.

Ketakutan mereka terhadap Iran bisa dimaklumi. Memang fakta bahwa Iran sedang membangun bulan sabit Syiah dengan mencengkeram Irak, Suriah, dan Lebanon melalui milisi-milisi Syiah yang dibentuk, dilatih, dan dipersenjatai.

photo
Wakil Presiden AS Joe Biden (kiri) bersama Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat, pada 9 Maret 2016. - (Time of Israel)

Iran juga membantu milisi Syiah Houthi di Yaman, yang sedang berperang melawan pemerintahan Suni, pimpinan Presiden Mansour Hadi dukungan Saudi dan UEA.

Yang membuat Saudi dan Bahrain makin gusar karena Iran terang-terangan mendukung komunitas Syiah di dua kerajaan itu, yang memberontak tehadap pemerintah pusat.

Alhasil, naiknya Biden akan mengubah secara drastis dinamika politik Timur Tengah. Bisa jadi, kawasan itu makin panas bila kebijakan yang diambil, mengabaikan aspirasi politik dan keamanan negara-negara di kawasan.

Saatnya, menyelesaikan isu Palestina secara adil dan membangun koeksistensi damai Iran dengan tetangga Arabnya di Teluk, agar Timur Tengah menjadi lebih nyaman untuk dihuni. Kita tunggu apa yang dilakukan Biden. 


×