JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menyuntik dana Rp 2 triliun untuk induk holding BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero), pada tahun ini. Suntikan dana dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan untuk mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 dan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, usulan pemberian PMN kepada Bio Farma sebenarnya sudah muncul dalam rapat terakhir dengan DPR. Keputusan saat itu, Bio Farma masih memiliki dana cadangan yang dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, kata Isa, Menteri BUMN Erick Thohir saat itu diminta untuk melakukan due process (proses penyiapan) bersama Kemenkeu.

"Kami sudah tindak lanjuti dengan mengkaji dan hasil kajiannya menunjukkan urgensi untuk menambah modal ke Bio Farma Group," kata Isa dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/11).

Ia mengatakan, pemerintah akan memberi kewenangan kepada Bio Farma untuk membagi PMN tersebut ke anak-anak perusahaannya. Bio Farma merupakan perusahaan induk atau holding farmasi yang beranggotakan PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. Suntikan dana juga akan ditujukan untuk holding BUMN di sektor rumah sakit, PT Pertamina Bina Medika IHC atau Pertamedika IHC.

"Nanti caranya Bio Farma seperti apa, pasti ada mekanisme korporasinya, apakah membeli saham Pertamedika atau bagaimana," tuturnya.

Isa belum memastikan waktu suntikan dana tersebut dapat diberikan. Namun, ia berharap itu dapat direalisasikan secepatnya karena ada urgensi pengadaan vaksin Covid-19 dan peningkatan kualitas serta kuantitas layanan kesehatan.

Ia memastikan, anggaran negara tersedia jika PMN untuk Bio Farma direalisasikan tahun ini. Kendati demikian, ia mengisyarakatkan, PMN untuk Bio Farma mungkin didapatkan dari sisa-sisa anggaran PEN yang berpotensi tidak terserap sampai akhir tahun.

"Pemerintah cermat dan responsif mana (anggaran PEN) yang diperkirakan tidak terserap sampai akhir tahun sepenuhnya. Kalau ada proposal lebih baik maka akan direalokasikan," ucap Isa.

Ketentuan PMN kepada Bio Farma sebetulnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Beleid ini ditandatangani pada 5 Oktober dan berlaku sejak diundangkan pada 6 Oktober 2020.

Melalui beleid tersebut, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Bio Farma untuk menjalankan pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan, pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, pemerintah akan memastikan keamananan dan keefektifan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menyampaikan, program vaksinasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.

Brian menjelaskan, sebelum diuji klinis kepada manusia, vaksin Covid-10 telah melewati proses pengujian di laboratorium. Vaksin yang lolos uji klinis tahap kedua, kata dia, sudah dapat dinilai efektif dan aman.

 

Sebelum diuji klinis kepada manusia, vaksin Covid-10 telah melewati proses pengujian di laboratorium.

BRIAN SRI PRAHASTUTI, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden

 

SHARE    

Sementara itu, uji klinis tahap ketiga dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar, 1.000-10 ribu orang. Efek yang tidak diinginkan atau kejadian ikutan pascaimunisasi diharapkan dapat terdeteksi di tahap ini.

Menurut dia, Indonesia memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai vaksin produksi Sinovac dibandingkan dengan banyak negara lain karena terlibat dalam uji klinis tahap ketiga. "Bio Farma akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional,” kata Brian, kemarin.

Oleh karena itu, Brian meminta masyarakat tak meragukan kesimpulan dan rekomendasi akhir dari vaksin Covid-19. Apalagi, proses penemuan vaksin ini juga melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Prinsip keamanan, ia menegaskan, menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan izin edar dan persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA).

Brian mengatakan, BPOM tengah berkunjung ke pabrik Sinovac di Cina untuk menilai proses produksi vaksin, bersamaan dengan uji klinis tahap ketiga yang sedang berlangsung. “Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap ketiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut,” kata Brian.

Ia menyebut pemberian vaksin terhadap minimal 75 persen dari populasi akan memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit,” ujar dia.

Kehalalan vaksin

Selain aspek keamanan, pemerintah juga berupaya menjamin aspek kehalalan vaksin Covid-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sampai saat ini masih menunggu laporan mengenai kehalalan vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, saat ditanyai mengenai perkembangan dari tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengecek kehalalan vaksin ke Cina.

"Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul pasti, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," ujar Masduki saat konferensi video dengan wartawan, Jumat (6/11).

Menurut dia, MUI sangat berhati-hati dalam proses pemeriksaan kehalalan vaksin karena hal ini sangat sensitif. Kendati demikian, ia memastikan, tim MUI yang diberangkatkan ke Cina adalah tim khusus yang berkompeten di bidang vaksinasi, kesehatan, serta urusan fatwa.

Ia menjelaskan, setelah pulang dari Cina, tim juga tidak langsung menyimpulkan soal kehalalan vaksin. MUI akan melakukan sidang fatwa dan hasilnya dilaporkan ke LPPOM MUI. Ia menegaskan, aspek kehalalan sangat penting sebelum melakukan vaksin Covid-19 untuk menjawab keraguan masyarakat.

"Karena kalau enggak, kita tahu sendiri ini bisa rawan karena banyak sekali, misalnya, orang-orang yang mempelesetkan. (Kehalalan ini penting) sehingga ketika vaksinasi nasional dimulai sudah tidak ada lagi keraguan atau pertanyaan soal kehalalan vaksin," ungkapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat