Sebuah kapal bermuatan peti kemas melakukan peran pemanduan oleh kapal tunda saat akan bersandar di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu. | M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Ekonomi

AS Perpanjang Fasilitas GSP Indonesia

Kadin mendukung pengembangan skema kerja sama perdagangan baru Indonesia-AS.

JAKARTA -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperpanjang pemberian fasilitas dagang Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Keputusan itu diberikan setelah melalui tinjauan selama kurang lebih dua tahun.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi juga telah mengangkat isu GSP ini ketika bertemu dengan mitranya dari AS, Menlu Mike Pompeo, pekan lalu. Dia mengatakan, penyelesaian tinjauan GSP merupakan buah dari rangkaian diplomasi yang secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara yang tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers secara virtual, Ahad (1/11).

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP ini pada 1980.

photo
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kiri) dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi - (AP/Indonesian Ministry of Foreign Affair)

Retno menjelaskan, terdapat 3.572 pos tarif yang telah diklasifikasikan oleh US Customs and Border Protection (CBP) yang mendapatkan pembebasan tarif melalui skema GSP. Pos tarif tersebut mencakup produk-produk manufaktur dan semi manufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer. 

"Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC) pada 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai 2,61 miliar dolar AS atau setara dengan 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke Amerika," kata Retno.

Ekspor GSP Indonesia pada 2019 berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan preferensi tarif GSP. Retno mencatat, dari Januari-Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP pun tercatat naik, yakni senilai 1,87 miliar dolar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dengan perpanjangan pemberian fasilitas GSP ini, maka kita mengharapkan nilai ekspor Indonesia akan semakin meningkat di masa yang akan datang," ujarnya.

Retno berharap perdagangan yang kuat antara Indonesia dan AS akan menjadikan katalis bagi peningkatan ekspor kedua negara. "Keputusan USTR ini kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan dapat terus kita manfaatkan untuk memperkuat perdagangan kita dengan AS," ujar Retno.

AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia kedua setelah Cina dengan total nilai perdagangan dua arah pada tahun lalu mencapai 27 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia untuk periode Januari sampai Agustus 2020 atau ekspor secara keseluruhan termasuk yang menggunakan fasilitas GSP yaitu sebesar 11,8 miliar dolar AS atau meningkat hampir 2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yaitu sebesar 11,6 miliar dolar AS.

"Kenaikan ini terjadi di tengah situasi pandemi dan secara rata-rata saat impor AS dari seluruh dunia turun sebesar 13 persen," ujar Retno.

Pelaku usaha Tanah Air menyambut positif perpanjangan fasilitas tersebut. "Ini sangat mendukung peningkatan perdagangan dan proses pemulihan ekonomi kedua negara dari pandemi dalam waktu dekat. Sebab, GSP ini sifatnya adalah skema preferensi dagang yang unilateral atau bisa diberikan dan dicabut kapan saja oleh negara pemberi," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani.

Ia menambahkan, AS perlu mengembangkan cara lain demi menciptakan skema preferensi dagang yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan lebih permanen bagi pelaku usaha Indonesia. Dia menyebut, Kadin akan mendukung apabila Indonesia dan AS dapat mengembangkan skema kerja sama perdagangan baru secara bilateral di samping GSP.

Skema preferensi dagang yang sedang dikaji AS saat ini yaitu skema limited trade deal. Skema tersebut mengedepankan prinsip fair and reciprocal trade khususnya guna membentuk rantai pasok produksi antara Indonesia dan AS. Misalnya, Indonesia ekspor garmen ke AS dengan bahan baku kapas dari negeri Paman Sam. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat