Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) melihat proses simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10). | ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
31 Oct 2020, 05:00 WIB

MUI Janji Transparan soal Vaksin Covid-19

MUI mengingatkan masyarakat tidak mengembangkan narasi berlebihan terkait status kehalalan vaksin Covid-19.

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tidak mengembangkan narasi berlebihan terkait status kehalalan vaksin Covid-19. Tim MUI yang kini berada di pabrik pembuatan vaksin, Sinovac, di Cina, sedang meneliti untuk memastikan status kehalalan vaksin tersebut.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan, MUI akan transparan terkait status kehalalan vaksin. Di sisi lain, kata dia, secara hukum syariah, suatu produk dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan umat Islam meski statusnya belum halal.

“Tentang kebolehan dipakai karena terdorong kedaruratan dan dihitung. Saya kira ini panduan hukum. Insya Allah hasil fatwa vaksin Covid-19 memang sesuai dengan sebenar-benarnya dengan panduan syariat Islam,” kata dia, Jumat (30/10).

Lukman mencontohkan, ada fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin measles rubella (MR) meski mengandung babi. Pembolehan itu karena alasan darurat. Hal serupa tentu dapat berlaku untuk fatwa vaksin Covid-19 jika memang ditetapkan tidak halal.

Terkait

Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf Amin sebelumnya juga menyatakan, vaksin jika belum halal tetapi darurat karena tidak ada solusi kecuali menggunakan materi tersebut, maka bisa digunakan sesuai penetapan fatwa MUI. Tim audit LPPOM MUI bersama delegasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bio Farma dan unsur terkait sudah ke Cina pada pertengahan Oktober lalu untuk melakukan audit vaksin Covid-19.

Lukmanul Hakim mengatakan, ada tiga hal penting untuk menentukan kehalalan vaksin, yaitu terkait sumber atau bahan dalam proses produksi, perusahaan memiliki komitmen menggunakan peralatan, fasilitas serta prosedur produksi yang terjamin kehalalannya. Ketiga, ada otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium memastikan tidak ada kontaminasi kepalsuan produksi vaksin.

Bio Farma dijadwalkan akan menerima 15 juta dosis bulk vaksin Covid-19 dari perusahaan biofarmasi Sinovac Biotech di Cina pada November 2020. Bulk tersebut tersebut merupakan bahan baku yang akan diolah Bio Farma di Indonesia menjadi vaksin siap guna untuk dapat didistribusikan dan diberikan ke masyarakat.

Izin penggunaan vaksin Sinovac tersebut harus mendapatkan persetujuan BPOM sebelum disuntikkan ke masyarakat. Hingga saat ini, BPOM belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) dan berjanji tidak akan mengeluarkannya bila vaksin Covid-19 tidak aman.

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pengolahan dan penyuntikan vaksin tidak dilakukan sebelum ada izin penggunaan darurat dari BPOM. Menurut Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, jika bulk vaksin Sinovac tiba pada November, maka ada dua pilihan.

“Pertama adalah menunggu sampai uji klinis fase 3 terbukti bermanfaat dan efek samping minimal kemudian baru bisa diberikan. Jadi, bisa membeli (bulk vaksin) terlebih dahulu namun belum dipakai karena menunggu izin edar dari BPOM,” kata dia.

Opsi kedua, Zubairi melanjutkan, pemerintah yang ingin mengolah vaksin ini harus mengetahui prosedur penyuntikan vaksin. Cina maupun Rusia, kata dia, sebelum menyuntikkan vaksin Covid-19 ke rakyatnya maka pemerintahnya terlebih dahulu harus minta dan mendapatkan surat lolos izin penggunaan darurat dari BPOM setempat. 

“Kemungkinan BPOM mengeluarkan EUA paling cepat akhir Desember 2020, jadi kami harapkan uji klinik vaksin Astra Zeneca maupun uji klinik Sinovac di Brasil sudah keluar dan kalau hasilnya terbukti baik kemudian bisa dipakai. Namun jika tidak lolos di uji klinis fase 3, ya (bulk vaksin) tidak bisa dipakai,” katanya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menilai, pemesanan yang dilakukan pemerintah Indonesia kemungkinan untuk ancang-ancang. Karena jika tidak memesan sejak awal, padahal seluruh negara berebut vaksin, maka Indonesia terancam tidak mendapatkan jatah vaksin. “IDI meyakini BPOM akan berkerja dengan profesional dalam memberikan izin edar,” ujar dia.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, persiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain sudah berjalan dengan baik. Cold chain bertujuan untuk menjaga kualitas maupun efektivitas vaksin. “Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia mencapai 97 persen,” kata Wiku.

Pemerintah juga telah menyiapkan 739.722 tenaga kesehatan, baik dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Selain itu, ada pula vaksinator di puskesmas dan rumah sakit yang sebanyak 23.145 orang atau secara rasio sebesar 1:20 di seluruh Indonesia.

“Kami percaya bahwa vaksinasi yang sukses adalah aman dan efektif secara medis serta diikuti persiapan penyelenggaraan yang matang. Untuk itu kami harapkan masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi dan tetap mematuhi protokol 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan),” ujar Wiku.

Sumber : Antara


×