Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah. | AP/Nazri Rapai/Malaysia
30 Nov 2020, 06:07 WIB

Raja Malaysia Tolak Usulan Status Darurat Pandemi Covid-19

Raja tidak melihat perlunya status darurat pandemi Covid-19 dilakukan di Malaysia.

KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah menolak permintaan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk menyatakan keadaan darurat pandemi virus korona. Raja mengatakan, dia tidak melihat perlunya hal itu dilakukan di Malaysia. 

"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa pada saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di negara bagian manapun di Malaysia," kata istana dalam sebuah pernyataan seperti dikutip laman Asia One, Senin (26/10). 

"Yang Mulia yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi Covid-19," ujar pernyataan tersebut menambahkan.

Muhyiddin mengatakan kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya. "Saya berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia pada pemerintah di bawah kepemimpinan saya dan menerima dengan baik nasihat bahwa stabilitas pemerintah tidak boleh terpengaruh," katanya dalam sebuah pernyataan.

Terkait

Selain menolak permintaan keadaan darurat, Raja juga meminta politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah. Dia menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan akan ditetapkan di depan parlemen pada 6 November. 

photo
Warga Malaysia mengenakan masker agar terhindar dari virus corona di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. - (AP/Vincent Thian)

Kegagalan Muhyiddin untuk memenangkan persetujuan parlemen atas anggaran akan menjadi mosi tidak percaya terhadapnya. Mosi tidak percaya akan dapat memicu pemilihan umum dini. 

Penolakan raja kali ini juga dinilai sebagai lecutan kepada Muhyiddin yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari Anwar Ibrahim serta koalisi partai yang berkuasa. Berbagai pihak dan kritikus juga menuding proposal PM Muhyiddin untuk aturan darurat sebagai upaya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan karena akan membantunya menghindari potensi pertikaian di parlemen. 

Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat pada Maret dengan mayoritas dua kursi dari lawannya. Bulan lalu Anwar mengatakan bahwa, dengan bantuan para pembelot pemerintahan, ia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. 

Menurut analis dan pengacara, penolakan raja atas permintaan PM tidak biasa, namun konstitusional. Malaysia adalah monarki konstitusional, dengan posisi raja berperan secara seremonial. 

Di bawah konstitusi, raja menjalankan tugasnya dengan nasihat perdana menteri dan kabinet. Kekuatan itu juga memberinya hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum. 

Malaysia terseret ke dalam ketidakstabilan politik pada akhir Februari setelah pengunduran diri perdana menteri sebelumnya, politisi veteran Mahathir Mohamad. Keputusan Mahathir mundur setelah koalisinya pecah dan mantan sekutunya, Muhyiddin, membentuk aliansi baru dengan UMNO untuk menjadi perdana menteri. Dalam beberapa minggu, Muhyiddin dihadapkan pada krisis virus korona, tetapi koalisi baru yang berkuasa juga dilanda pertikaian. 

photo
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (kiri) and pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berfoto selepas pertemuan di Istana Kerajaan pada 3 Oktober lalu. - (EPA-EFE/National Palace )

Desakan mundur

Selepas penolakan Raja kemarin, Muhyiddin Yassin, menghadapi seruan untuk mengundurkan diri pada Senin (26/10). "Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Ahmad Puad Zarkashi.

Permintaan keadaan darurat dinilai upaya untuk tetap mempertahankan kekuatan Muhyiddin terhadap posisinya. "Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mundur," kata Ahmad Puad.

Selain menolak permintaan keadaan darurat, Raja juga meminta politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah. Dia menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan akan ditetapkan di depan parlemen pada 6 November.

Muhyiddin mengadakan rapat kabinet pada Senin yang dijadwalkan dimulai pukul 11.30 waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan pada Ahad, perdana menteri mengatakan kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya. 


,
×