Deretan permukiman penduduk semi permanen dengan latar belakang gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Filantropi mengajak orang kepada kedermawanan sosial. | Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
26 Nov 2020, 02:56 WIB

Filantropi dan Kapitalisme

Mungkinkah filantropi sebenarnya hanya kamuflase dari kapitalisme?

MUHAMMAD SYAFI'IE EL-BANTANIE, Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan

Mungkinkah filantropi sebenarnya hanya kamuflase dari kapitalisme? Umumnya, kita berpandangan, filantropi adalah antitesis kapitalisme. 

Filantropi mengajak orang kepada kedermawanan sosial, sedangkan kapitalisme mendoktrin orang memusatkan kekayaan pada personal.

Penjelasan di atas barangkali ada benarnya. Namun, jika kita mengkaji lebih dalam asal muasal dan motif munculnya filantropisme, ternyata memiliki hubungan erat dengan kapitalisme global yang melahirkan ketimpangan sosial akut di seluruh dunia.

Terkait

Indonesia di urutan keempat sebagai negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia di bawah Rusia, India, dan Thailand. Rasionya 49,3 persen kekayaan nasional dikuasai satu persen warga negara (Sumber: Credit Suisse Global Wealth Databooks, 2016).

Sejak era George Soros hingga Bill Gates, para kapitalis dunia, pada sisi yang lain juga dikenal sebagai filantropis dunia. Jika kapitalis dan filantropis bisa berjalan beriringan, bukankah pertanda keduanya ibarat dua sisi mata koin?

 
Sejak era George Soros hingga Bill Gates, para kapitalis dunia, pada sisi yang lain juga dikenal sebagai filantropis dunia.
 
 

Artinya, filantropi bukanlah antitesis kapitalisme. Filantropi perpanjangan kapitalisme. 

Dengan kata lain, pesan yang tersampaikan, Anda boleh menjadi kapitalis (memusatkan kekayaan pada diri sendiri), di sisi lain Anda juga harus menjadi filantropis (mengalirkan sebagian kecil kekayaan untuk orang lain).

Itulah mengapa kita selalu mendapati para konglomerat dunia mendirikan yayasan kemanusiaan. Termasuk juga pada lingkup nasional. Apakah salah? Sama sekali tidak salah. Hanya, kita ingin mengkritisi lebih dalam. 

Bagaimana bisa dalam sebuah negara, sistem ekonominya menghasilkan segelintir orang yang memiliki kekayaan luar biasa?

Kaya dan miskin adalah sunatullah. Namun, gap antara kaya dan miskin semestinya berada pada rentang yang wajar.   

Pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan ini, jangan sampai filantropi hanya menjadi legitimasi dan tempat cuci tangan bagi langgengnya kapitalisme. Kita terpukau filantropisme mereka tetapi lupa menggugat sisi kapitalismenya.

 
Kita terpukau filantropisme mereka tetapi lupa menggugat sisi kapitalismenya.
 
 

Ketika sekelompok kecil (satu persen) warga negara memiliki kekayaan luar biasa (49,3 persen), pasti pada saat yang sama banyak pelaku UMKM yang terzalimi. Mereka tak pernah mendapatkan peluang mengerjakan proyek-proyek belanja negara. 

Mereka terhalang mendapatkan peluang kerja sama bisnis karena biasanya peluang-peluang bisnis itu sudah dimonopoli dan dikooptasi segelintir orang tersebut. Jadilah, kekayaan segelintir orang ini semakin menjadi-jadi. 

Maka, tugas filantropi tak pernah selesai jika kapitalisme masih menjadi sistem global. Kita tak akan pernah berhasil mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena pembawaan alami kapitalisme melahirkan kesenjangan dan ketimpangan.

Karena itu, fokus yang perlu kita lakukan bukan hanya meningkatkan aktivitas filantropi, melainkan meminimalisasi berkembangnya sistem kapitalisme. Setidaknya, ada tiga peran yang bisa dijalankan secara simultan dan berkesinambungan.

 
Karena itu, fokus yang perlu kita lakukan bukan hanya meningkatkan aktivitas filantropi, melainkan meminimalisasi berkembangnya sistem kapitalisme.
 
 

Pertama, memperkuat ekonomi berbasis wakaf. Wakaf merupakan instrumen Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui wakaf, hak kepemilikan atas harta dipindahkan dari milik personal menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. 

Pada praktiknya, harta wakaf dikelola secara amanah dan profesional oleh nazir (pengelola wakaf). Para pemilik aset besar mesti diedukasi untuk mewakafkan sebagian asetnya. Bayangkan bila perusahaan-perusahaan besar dan strategis diwakafkan demi umat? 

Maka, jaminan sosial umat bisa dibiayai dari keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut. Di sinilah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga ziswaf memasyarakatkan wakaf pada kalangan elite yang menguasai perekonomian nasional.

Salah satu tolok ukur keberhasilan BWI dan lembaga ziswaf adalah ketika perusahaan-perusahaan besar dan strategis beralih status menjadi aset wakaf.

 
Salah satu tolok ukur keberhasilan BWI dan lembaga ziswaf adalah ketika perusahaan-perusahaan besar dan strategis beralih status menjadi aset wakaf.
 
 

Skema akad wakaf musytarak bisa jadi pilihan agar pemilik perusahan masih bisa menerima sebagian kecil surplus wakaf sesuai kesepakatan awal akad. Bila bisa didorong skema wakaf khairi, jauh lebih baik dan berdampak bagi kesejahteraan umat.

Kedua, memperkuat ekonomi sektor riil. Peran perbankan syariah sangat penting. Untuk menggerakkan sektor riil, skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah lebih tepat. Melalui skema ini, terbuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan usahanya. 

Kedua akad ini berbasis bagi hasil keuntungan bukan margin tetap seperti dalam murabahah. 

Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah mesti mengalokasikan belanja negara untuk pelaku UMKM. Berikan kesempatan bagi mereka mengerjakan proyek-proyek pemerintah dalam skala mikro, kecil, dan menengah. 

Jika ketiga peran di atas bisa dijalankan dengan optimal, bolehlah kita berharap ketimpangan sosial akan semakin terkikis. Pada akhirnya, terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


,
×