BANDUNG -- Sebanyak 9,1 juta penduduk Indonesia akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen luar negeri. Sejumlah daerah seperti Provinisi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan berbagai kota di Indonesia pun mulai menyiapkan diri dalam pemberian vaksin tersebut. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar, khususnya untuk daerah epidemiologi tinggi, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). 

Pemerintah Jabar pun pekan ini akan menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat. 

Selain itu, Emil juga meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek,” ujar Emil saat mengikuti expert briefings bersama Senior Advisor WHO Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Dr dr Akmal Taher, SpU(K) melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (20/10), petang. 

Pemerintah pusat telah mengumumkan program vaksinasi Covid-19 bagi 91 juta penduduk mulai awal November 2020. Rencana ini menyesuaikan kesiapan tiga produsen vaksin Covid-19 di Cina.

Perusahaan Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin (single dose) bagi Indonesia pada November 2020 dan sekitar 15 sampai 20 juta di 2021. Sementara, G42/Sinopharm menyanggupi menyediakan 15 juta dosis vaksin (dual dose) di 2020. Sekitar 5 juta dosis di antaranya akan mulai datang pada November 2020. 

Kemudian, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada pekan pertama November. Kemudian 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada pekan pertama Desember 2020. Lalu ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Emil mengatakan, saat ini, Jabar fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, pihaknya masih membahas secara teknis pemberian vaksin pada akhir November.

Untuk tahap awal, sebanyak 290 ribu warga Depok akan divaksinasi. "Vaksin diberikan gratis yang merupakan bantuan pemerintah pusat. Rencananya bantua vaksin ini akan diterima Pemkot Depok pada akhir November 2020," ujar Dadang, kemarin. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, hingga kini Pemprov DKI masih menunggu progres kesiapan vaksin dari pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan semuanya, seperti mekanisme pemberian vaksin. 

Menurut Riza, pemberian vaksin Covid-19 akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes). Sedangkan para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mendapatkannya paling akhir."Tentu ada prioritas (pemberian vaksin Covis-19), tentu nakes dokter, perawat. Pejabat belakangan. Yang utama adalah petugas kesehatan," kata Riza, Selasa (20/10).

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur juga mulai mendata masyarakat yang diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19. Wali Kota Malang, Sutiaji, tak menampik, tingkat kehalalan vaksin masih menjadi perdebatan di kalangan agamawan. Namun, yang terpenting saat ini masyarakatnya bisa mendapatkan layanan vaksin Covid-19 sesegera mungkin. 

Tim medis memeriksa tensi warga dengan komorbid dalam simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Selasa (6/10). - (Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Kami tidak melihat (pesoalan halal) itu, dari pakar agama itu masih boleh atau tidak. Tapi ini adalah mendesak, kalau mendesak, tidak ada yang tidak (bisa)," jelas pria berkacamata ini. Saat ini, Kota Malang masih berada dalam kategori zona oranye kasus positif Covid-19 dengan total lebih dari 1.946 kasus positif Covid-19. 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini diprioritaskan untuk kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Sebab, penggunaan vaksin mengikuti hasil uji klinis tingkat III yang masih akan dilakukan. “Dalam memberikan sesuatu itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi otomatis kita mengikuti, kalau sekarang yang ada itu 18-59 tahun dengan komorbid atau tanpa komorbid kita ikuti aturannya,” ujar Terawan dalam diskusi daring yang digelar Partai Golkar, Selasa (20/10).

Bagi kelompok anak-anak dan lanjut usia masih menunggu perkembangan dari vaksin tersebut. “Kita ikuti yang aman dulu. Nanti kalau ada perkembangan dari uji klinis menunjukkan ada keamanan untuk usia kecil, komorbid, atau lansia, ya kita akan kerjakan,” ujar Terawan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat