Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto memberikan keterangan pers mengenai perkembangan vaksin COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/10). | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
29 Nov 2020, 05:18 WIB

Jokowi: Vaksinasi Jangan Tergesa-gesa

Pemprov Jabar pekan ini akan melakukan simulasi persiapan penyuntikan vaksin Covid-19 di Depok.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan vaksin Covid-19 di Indonesia tak dilakukan tergesa-gesa. Sebab, menurut dia, proses penyediaan vaksin Covid-19 dan implementasi vaksinasi nanti sangatlah kompleks.

“Saya juga minta yang berkaitan dengan vaksin, vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (19/10).

Pemerintah, Jokowi menyebut, juga harus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait penyediaan vaksin dan pelaksanaannya. Dengan demikian, tak timbul keresahan di masyarakat seperti halnya masalah UU Cipta Kerja. “Menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak di UU Cipta Kerja ini,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengingatkan, proses pelaksanaan vaksinasi di lapangan tidaklah mudah. Ia meminta agar masyarakat yang akan mendapat vaksinasi pertama kali juga disiapkan dengan matang. Karena itu, ia menekankan agar komunikasi publik mengenai vaksin ini dapat dilakukan dengan hati-hati dan baik kepada masyarakat.

Terkait

Jokowi mengatakan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara detail mengenai kehalalan vaksin, kualitas vaksin, serta terkait distribusi vaksin nantinya. “Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit,” kata dia.

Kementerian Kesehatan menyebutkan, pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga farmasi vaksin asal Cina, yakni Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino Biological.

Ia memerinci, Sinovac Biotech telah memberikan komitmen mengirimkan vaksin Covid-19 tipe dual dose sebanyak 1,5 juta vaksin dalam dua kali pengiriman, yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta pada Desember. Sementara, Sinopharm memberi komitmen pengiriman 15 juta vaksin dengan tipe dual dose sehingga bisa untuk vaksinasi 7,5 juta orang.

Sementara, CanSino Biological memberi komitmen sebanyak 100 ribu dosis vaksin single dosis yang bisa digunakan untuk 100 ribu orang. "Kalau ditotal dari November-Desember kita sudah dapat kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," ujar Yurianto saat presbriefing update kesiapan vaksin Covid-19 di Kemenkominfo, Senin (19/10).

Namun, Yurianto mengatakan, kepastian jumlah ketersediaan vaksin ini untuk dapat digunakan masyarakat Indonesia bergantung pada izin penggunaan darurat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan rekomendasi kehalalan dari Kementerian Agama ataupun Majelis Ulama Indonesia. Sebab, pemerintah tetap memastikan vaksin dapat digunakan secara aman, baik dari manfaat yakni mencegah sakit dari virus Covid-19 maupun aspek kehalalan.

Karena itu, saat ini, tim BPOM, MUI, dan Kemenag ikut dalam rombongan kunjungan ke Cina untuk mengecek keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan farmasi tersebut.

"Emergency use yang dikeluarkan BPOM dan rekomendasi kehalalan MUI dan Kemenag sedang kami proses data sharing-nya. Semua ini akan selesai akhir Oktober. Setidaknya minggu pertama November kepastian keamanan dari aspek manfaat dari BPOM dan aspek kehalalan dikeluarkan dari aspek MUI dan Kemenag," ujarnya.

Ia mengatakan, jika diraih kepastian 9,1 juta vaksin itu aman dari dua perspektif itu, vaksinasi tahap awal 2020 bisa dilaksanakan. Adapun, jika vaksinasi dilakukan, urutan yang mendapat vaksin orang yang lebih berisiko tertular, yakni tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, diikuti petugas kesehatan di laboratorium rujukan Covid-19, dan tenaga kesehatan yang melakukan penelusuran kontak (contact tracing).

"Ini kelompok yang berisiko. Jumlah kelompok ini hampir dua juta. Tentu data ini akan kita update terus dengan dinas kesehatan di provinsi, kabupaten/kota," ujarnya. Selain itu, urutan selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang berada di pelayanan publik dan penegak operasi yustisi protokol kesehatan, baik Satpol PP, anggota Polri, maupun TNI. Baru kemudian, pegawai pengguna jasa bandara, stasiun, pelabuhan, dan profesi berisiko lainnya.

"Total orientasi kita tentang ketersediaan jumlah vaksin, jika 9,1 juta izin keluar dari BPOM dan rekomendasi Kemenag dan vaksin soal kehalalan, sejumlah itu akan kami lakukan penyuntikan," katanya. 

Terlepas dari kesiapan itu, Yuri mengingatkan, vaksin bukan penyelesaian akhir pandemi. “Sehingga kalau ada persepsi bahwa sudah divaksin, selamat tinggal masker dan protokol kesehatan, itu tidak bisa dilaksanakan. Ini persepsi yang salah," kata Yurianto.

Menurut dia, vaksin memberikan kekebalan agar pada saat terpapar virus, seseorang tidak akan jatuh sakit atau mencegah supaya tak terpapar virus ini. Kendati demikian, ia menegaskan, vaksin tidak serta-merta membebaskan diri dari kemungkinan terpapar.

Sebab, dia menyebutkan, 80 persen kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 ternyata tidak merasakan sakit dan tanpa gejala. Oleh karena itu, ia meminta seluruh masyarakat, meskipun sudah divaksin tetap perlu menggunakan masker. 

Sejauh ini, Bio Farma bersama Fakultas Kedokteran (FK) Unpad masih melakukan uji klinis vaksin perusahaan Sinovac di Bandung, Jawa Barat (Jabar). Ribuan relawan telah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama per Jumat (16/10), pekan lalu. "Sebanyak 1.620 relawan sudah mendapatkan suntikan pertama per Jumat kemarin," kata Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto dalam konferensi virtual, Senin (19/10).

Kendati demikian, ia menyebutkan, para relawan ini harus melalui dua kali penyuntikan, yaitu dosis pertama dan kedua. Sejauh ini, yang telah mendapatkan suntikan kedua sudah 1.074 orang dan tenaga sukarela yang sudah diambil darahnya sekitar 671 relawan. 

Ia berharap, proses uji klinis para tenaga sukarela ini bisa selesai pada akhir Januari 2021 sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari regulator Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuktikan vaksin ini aman. 

Simulasi vaksinasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi pekan ini rencananya akan melakukan simulasi persiapan penyuntikan vaksin Covid-19 di Depok. Persiapan tersebut menyusul rencana dimulainya vaksinasi dalam waktu dekat.

"Kemungkinan hari Kamis (22/10) sebagai respons dari persiapan adanya gelombang I vaksin sebanyak sembilan juta ke Indonesia, dan arahannya memang ke daerah yang epideminya tinggi, yaitu Jabodetabek," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Markas Kodam III Siliwangi, Senin (19/10).

Menurut Emil, Jawa Barat mengajukan kurang lebih tiga juta vaksin untuk daerah Bodebek. Pihaknya juga akan menyimulasikan kesiapannya karena Bodebek hanya memiliki 1.000 tenaga penyuntikan vaksin yang sudah dilatih. "Sehingga kita akan simulasikan, apakah 1.000 tenaga ini memadai atau masih harus ditambah," katanya.

Dia mengaku, ada kekurangan dalam jumlah relawan yang dikhususkan untuk melakukan pelacakan atau tracing. Padahal, pelacakan ini penting untuk memastikan siapa saja yang melakukan kontak dalam kurun waktu tertentu dengan pasien Covid-19.

Emil menjelaskan, berdasarkan data yang ada, jumlah relawan tracing tidak hanya kurang di Jabar. Provinsi DKI Jakarta pun masih kekurangan relawan bidang ini. Perbandingannya mencapai satu banding delapan. "Di Jabar, kita hanya satu banding enam, sedangkan standar WHO ini ada satu banding 30," katanya.

Emil berharap, masyarakat ada yang ingin menjadi relawan tracing pasien Covid-19 dan menjadi garda terdepan dalam perang melawan virus ini. Pemprov Jabar melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) telah membuka kembali pendaftaran relawan medis untuk penanganan Covid-19 di Kota Depok.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor mengungkapkan, telah diminta menyiapkan lokasi vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor. Meski belum ada perkembangan lebih lanjut, Pemkot Bogor terus mematangkan rencana vaksinasi tahap awal yang dijadwalkan akan digelar pada November mendatang.

"Kita baru dimintai menyiapkan lokasi di 25 puskesmas saja," ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, kepada awak media, Senin (19/10).

Meski belum mendapatkan perincian terkait pelaksanaan vaksinasi, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor akan menyediakan jatah vaksinasi Covid-19 untuk 150 ribu orang. "Selain menyiapkan kuota, kita juga tengah menyiapkan tenaga medis yang akan menangani vaksinasi nantinya. Ini kita masih menunggu arahan dari pusat," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan, 25 puskesmas tersebut disiapkan di seluruh Kota Bogor supaya mendekatkan akses. Sebelumnya, Puskesmas Tanah Sareal yang sempat ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah tempat simulasi vaksinasi Covid-19.

Kan kemarin ditunjuk Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Badung, Bali, itu sebagai tempat simulasi vaksin. Nantinya, tentu nggak cuma satu puskesmas supaya mendekatkan akses,” kata Retno.

Selain itu, dia mengatakan, pihak Dinkes Kota Bogor masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Dengan begitu, Pemkot Bogor belum bisa menentukan jatah vaksinasi bagi masing-masing kategori. “Belum. Kita masih mendata, tinggal nanti arahan dari pusat juknisnya seperti apa, tinggal kita ikuti saja. Jadi sasaran prioritas kita data,” ujar Retno.

Namun, Retno memastikan, vaksin Covid-19 ini akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 hingga 59 tahun. Selain itu, profesi yang akan menerima vaksin tahap pertama nanti adalah TNI, Polri, tenaga kesehatan, ASN, dan wartawan. "Sasarannya sih 18 sampai 59 tahun, dan yang pertama akan divaksin adalah tenaga medis, pelayanan publik, TNI, Polri, ASN, dan wartawan," katanya.

Selain itu, Retno mengatakan, hingga saat ini Pemkot Bogor belum mendapat informasi terkait vaksin jenis apa yang akan digunakan di Kota Bogor. “Jenisnya apa juga belum ada informasi. Semua dari pusat. Nanti kita informasikan kalau sudah ada informasi dari pusat,” ujar dia. 

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya, telah mendata warganya yang akan menerima vaksin Covid-19 apabila sudah siap divaksinasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufik Hidayat, menyebut pihaknya telah mengajukan data dasar dari Penerima Bansos Non-DTKS sejumlah 172.871 KK.  “Dari jumlah tersebut, telah disortir berdasarkan usia 18 - 59 tahun adalah 358.857 jiwa,” ujarnya, Ahad (18/10).

Sumber : shabrina zakaria/uji sukma medianti


,
×