Pemerintah Thailand memberlakukan keadaan darurat, Kamis (15/10). Keadaan darurat tersebut mengatur larangan pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita atau pesan daring, yang dapat membahayakan keamanan nasional Negeri Gajah Putih.

Kebijakan Pemerintah Thailand tersebut merupakan upaya untuk mengakhiri tiga bulan protes para pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa ini menyerukan reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. 

Dua pemimpin gerakan unjuk rasa ditangkap pada Kamis pagi waktu setempat. Para pengunjuk rasa sempat mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha di ibu kota, Bangkok. Mereka menuntut pengunduran sang perdana menteri pada Rabu malam. Tidak itu saja, para demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan yang selama ini merupakan hal tabu.

Sesungguhnya, bukan hal yang baru demonstrasi menuntut lengsernya perdana menteri di Thailand. Dalam 20 tahun terakhir, sudah beberapa kali terjadi penggulingan perdana menteri di tengah jalan yang dilakukan melalui aksi turun ke jalan. Suasana politik yang memanas karena tuntutan pergantian perdana menteri melalui demonstrasi biasanya tidak berlangsung lama. 

 

Pengaruh Raja Bhumibol inilah yang membuat politik di Thailand relatif stabil lebih dari 20 tahun terakhir. 

 

 

SHARE    

Setelah tuntutan para pengunjuk rasa dipenuhi, biasanya tensi politik kembali turun. Perdana menteri yang baru Thailand bisa kembali menjalankan pemerintahan. Ada kubu yang kecewa karena pimpinannya dicopot, tapi akhirnya bisa menerima dengan legawa.  

Salah satu kunci stabilnya politik di Thailand kala itu karena pengaruh Raja Bhumibol Adulyadej yang begitu kuat, baik di masyarakat biasa maupun di kalangan elite politik. Ketika Raja yang meninggal dunia pada 13 Oktober 2016 itu sudah menyetujui adanya pergantian pemerintahan, tidak ada satu pihak pun yang berani menentangnya.

Pengaruh Raja Bhumibol inilah yang membuat politik di Thailand relatif stabil lebih dari 20 tahun terakhir. Kondisi ini membuat para investor seperti sudah terbiasa, dengan terjadinya perubahan di pucuk pemerintahan Thailand meski pergantiannya dilakukan karena aksi massa di jalan. 

Para investor selalu yakin, krisis politik di pemerintahan Thailand tidak akan menyeret krisis ke sektor lain, seperti sektor ekonomi ataupun sosial, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia ketika penggulingan pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto melalui aksi di jalan. Krisis politik di Indonesia saat itu menyeret ke krisis ekonomi dan sosial budaya, yang menyebabkan kepercayaan investor hilang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali membangun kepercayaan investor, utamanya investor asing.

Sementara di Thailand selama lebih dari 20 tahun terakhir ini, investor asing tetap menanamkan investasinya walaupun krisis politik di negeri itu sudah terjadi beberapa kali. Meski demikian, ketika Raja Bhumibol yang naik takhta pada 9 Juni 1946 mangkat, banyak kalangan menilai bahwa ketika terjadi krisis politik di negara tersebut, Raja Maha Vajiralongkorn yang menggantikan tidak akan mampu sepiawai Raja Bhumibol. 

 

Kondisi politik di Thailand berpotensi untuk menggoyahkan kepercayaan para investor ataupun calon investor. P

 

 

SHARE    

Salah satu penyebabnya, banyak yang menilai kecintaan rakyat Thailand terhadap Raja Maha Vajiralongkorn tak sebesar terhadap Raja Bhumibol yang mangkat dalam usia 88 tahun. Kondisi itu yang menyebabkan banyak kalangan menduga bahwa omongan Raja Maha Vajiralongkorn tidak seluruhnya didengar dan diikuti.

Krisis politik yang terjadi di Thailand dalam tiga bulan terakhir ini, menjadi gambaran kecil bahwa potensi krisis politik di negara itu bisa berkepanjangan dan menyeret sektor lainnya. Apalagi, kemudian sudah mulai muncul suara-suara yang mengkritik monarki supaya direformasi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Kondisi politik di Thailand berpotensi untuk menggoyahkan kepercayaan para investor ataupun calon investor. Para investor asing yang selama ini selalu menempatkan Thailand sebagai tempat berinvestasi karena kondisi negaranya yang relatif stabil, bukan tidak mungkin mulai berancang-ancang untuk mencari negara ASEAN lainnya. Indonesia harus mengambil kesempatan tersebut supaya tidak direbut oleh negara lain.

Walaupun demikian, sejumlah perbaikan harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menggaet para investor tersebut. Di antaranya, kemudahan dalam perizinan agar tidak berbelit-belit, perbaikan infrastruktur, dan insentif bagi para investor. Indonesia mempunyai nilai tambah karena jumlah penduduknya yang besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, nilai tambah tersebut tidak ada artinya ketika kemudahan berinvestasi tidak bisa kita wujudkan untuk calon investor. Apalagi, saat ini sejumlah pajak di antara negara ASEAN nol persen sehingga para investor jika ingin mengincar konsumen di Indonesia, tetap bisa memiliki pabrik di negara lain. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat