JAKARTA -- Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan kunjungan-kunjungan ke luar negeri guna mengamankan jatah vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan. Setelah sebelumnya melakukan kunjungan dan kerja sama dengan negara-negara Asia, kali ini Eropa jadi sasaran. Pada Senin (12/10), Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim Kementerian Kesehatan RI berangkat menuju London, Inggris, dan dilanjutkan ke Jenewa, Swiss.  

"Tujuan utama dari perjalanan ini, antara lain, mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam rangka kerja sama vaksin bilateral," ujar Menlu Retno dalam jumpa pers media secara daring, Senin (12/10).

Di sisi lain, Retno menyebut, tujuan keberangkatan adalah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selain itu, rombongan Pemerintah RI akan bertemu dirjen Gavi Vaccine Alliance dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Endemik (CEPI). Gavi merupakan kerja sama publik-swasta pengembangan vaksin global yang diprakarsai suami-istri Bill dan Melinda Gates. Sedangkan, CEPI adalah aliansi global yang diprakarasai PBB.

Kontak dengan kedua lembaga itu untuk persiapan kesertaan Indonesia dalam program fasilitas vaksin Covid-19 Global (Covax) yang dibentuk Badan Kesehatan Dunia (WHO). Program tersebut disiapkan sebagai upaya distribusi vaksin Covid-19 yang lebih adil secara global. "Tidak lain ini dalam konteks multilateral," ujarnya. Menlu Retno mengatakan, selain itu, tujuan lain dari perjalanannya kali ini adalah untuk mendorong penguatan kerja sama jangka menengah dan panjang. "Dari dua negara tersebut kami akan //update// hasil dari kunjungan kedua negara tersebut," ujarnya menambahkan.

Menlu Retno dan Menteri BUMN sebelumnya telah melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Asia untuk mengamankan jatah vaksin Covid-19. Pada Agustus lalu, mereka mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) setelah sebelumnya melakukan pertemuan resmi dengan Menlu Cina Wang Yi. Dalam pertemuan di UEA, Indonesia menjalankan kerja sama pengadaan vaksin dengan perusahaan G24 yang menjalankan uji coba vaksin dari perusahaan Cina, Sinopharm. Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Cina terkait pengembangan vaksin dari perusahaan Sinovac dan dengan Korea Selatan untuk pengembangan vaksin perusahaan Genexine.

Terkait kunjungan ke Inggris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah Indonesia perlu merogoh kocek hingga Rp 3,7 triliun untuk membayar uang muka (DP) pemesanan vaksin buatan AstraZeneca, produsen farmasi asal negara itu. Total pesanan yang diteken pemerintah adalah 100 juta dosis vaksin seharga 500 juta dolar AS atau lebih dari Rp 7 triliun. Dari angka tersebut, pemerintah harus mengamankan pesanan dengan membayar 50 persen dari seluruh pesanan atau sekitar Rp 3,7 triliun. 

Airlangga Hartarto menjelaskan, pembayaran uang muka atau down payment sudah diatur dalam Perpres 99 Tahun 2020 tentang Vaksinasi Covid-19. Uang muka, Airlangga menyebut, memang perlu dibayarkan untuk pembelian vaksin yang masih dalam tahap uji klinis alias belum bisa diproduksi. Dana pembelian vaksin pun sudah dianggarkan dalam APBN melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Sekarang menkes maupun menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (dosis). Untuk itu, diperlukan down payment sebesar 50 persen atau 250 juta dolar AS," ujar Airlangga dalam keterangan pers seusai rapat terbatas, Senin (12/10). 

Pemerintah sejauh ini mengeklaim telah mengamankan pasokan 270 juta dosis vaksin Covid-19 sampai 2021. Jumlah dosis tersebut akan digunakan untuk vaksinasi terhadap 135 juta orang. Perlu diketahui, setiap orang akan mendapat jatah vaksinasi sebanyak dua kali dalam setahun. Sisa kebutuhan vaksin, sekitar 50 juta dosis, akan dipenuhi pada 2022. Beberapa perusahaan pembuat vaksin yang telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin, di antaranya Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Ketiganya sama-sama berkantor pusat di Cina. Sementara pabrikan farmasi lain yang masih dalam tahap penjajakan komitmen dengan Indonesia adalah AstraZeneca dari Inggris, Novavax dan Prizer dari AS, dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI). 

"Dengan Sinovac, kita sudah punya jadwal detail pengadaan 143 juta dosis dan Sinopharm itu sekitar 15 juta dosis pada 2020. Kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta. Serta AstraZeneca, Bio Farma akan melakukan pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi," ujar Airlangga. Secara keseluruhan, Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menargetkan vaksinasi untuk sekitar 160 juta orang. Tahapannya akan dilakukan secara bertahap sampai dua tahun mendatang. "Sekarang persiapannya sedang dilakukan," katanya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menyiapkan daftar penerima berdasarkan prioritas. Pertama, vaksin diprioritaskan untuk 3,5 juta orang yang berada di garda terdepan. Mulai dari tenaga medis, paramedis, pelayan kesehatan, hingga TNI, Polri, dan aparat hukum. Selain itu, ada masyarakat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dan perangkat daerah yang berjumlah 5 juta orang. Kelompok lainnya, penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang sebanyak 96 juta orang.

Dengan estimasi dosis yang dibutuhkan setiap orang adalah dua kali vaksinasi, akan dibutuhkan 320 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia. Airlangga menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lebih dari jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan ada vaksin yang tidak bisa terpakai. Untuk mencapai target itu, Airlangga menambahkan, vaksinasi tidak hanya akan dilakukan melalui bantuan pemerintah. Beberapa perusahaan sudah mempersiapkan kerja sama dengan penyedia vaksin. "Kalau ini ditujukannya untuk vaksin mandiri," ujarnya.

Meski ada dua jalur, Airlangga memastikan, seluruh proses vaksinasi akan dikontrol oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan PT Biofarma. Ketentuannya dilakukan berdasarkan perpres mengenai vaksinasi yang sudah diteken Presiden Joko Widodo. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat