JAKARTA – Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengajak semua pihak untuk mewaspadai fenomena cuaca la nina. Antisipasi harus dilakukan secara baik dengan memanfaatkan data meteorologi sehingga dapat melakukan mitigasi bencana secara seksama.

BNPB merekomendasikan kesiapsiagaan yang tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan bahkan keluarga. "Kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad.

Ia menegaskan bahwa camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan beberapa hal berikut. Lilik meminta, pastikan tempat evakuasi sementara dapat digunakan, setiap daerah rawan bencana miliki tempat evakuasi sementara. Pihaknya meminta aparat desa untuk mengidentifikasi bangunan aman yang dapat digunakan sebagai shelter sementara, seperti rumah warga, kantor desa atau pun sekolah.

Ia meminta jangan sampai tempat evakuasi menjadi kluster baru Covid-19. “Identifikasi rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara,” ujar Lilik.

Suasana pemukiman warga yang longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Ahad ( 11/10). Hujan dengan intensitas lebat pada Sabtu (10/11), membuat tembok pembatas kali di perumahan roboh akibat longsor hingga menutupi aliran Kali Anak Setu yang membuat pemukiman warga terendam banjir. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Kedua, dia melanjutkan, pastikan masyarakat yang terpapar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Ia mengingatkan protokol Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Apabila saat evakuasi tidak dimungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan, dengan pertimbangan keselamatan, selanjutnya protokol harus diterapkan dengan ketat.

“Kita harus memastikan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan apabila ada info dari  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” katanya. Hal tersebut terkait dengan penyampaian informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten dan kota kepada pihak kecamatan dan selanjutnya di tingkat desa. “Sosialisasikan informasi kepada masyarakat dengan bijak, jangan menakuti-nakuti,” kata Lilik.

Lilik mengatakan, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menerjemahkan informasi cuaca sehingga pesan sampai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun masyarakat. Beberapa kanal informasi dapat diakses oleh aparat kecamatan, kelurahan dan desa, bahkan di tingkat keluarga dengan beberapa kanal, seperti teknologi informasi dari BNPB dan BMKG.

BNPB memiliki InaRISK dan juga Katalog Desa Rawa Bencana yang dapat diakses semua pihak, kemudian BMKG memiliki aplikasi Info BMKG yang dapat menginformasikan kondisi cuaca hingga tingkat kecamatan.

Terakhir, masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan simulasi mandiri sesuai rencana kontinjensi yang sudah dibuat. Simulasi ini, dia melanjutkan, tentunya dibantu oleh BPBD kabupaten maupun kota setempat.

Warga menggendong anaknya saat terjadi banjir yang diakibatkan longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Ahad ( 11/10). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Pada kesempatan itu, Lilik juga mengimbau setiap keluarga untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di sekitar. Kesiapsiagaan sejak dini dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya korban jiwa apabila terjadi peristiwa ekstrem. Ia meminta dibahas dengan anggota keluarga maupun komunitas di masyarakat terkait dengan potensi ancaman bahaya yang ada di sekitar sehingga risiko bencana dapat dihindari.

Di samping kesiapsiagaan di tingkat administrasi desa dan kelurahan, Lilik menyampaikan langkah-langkah yang harus disiapkan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. "BNPB telah meminta pihak BPBD kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategi," katanya. 

Lilik mengatakan, BMKG sudah menyuplai berbagai data prakiraan cuaca yang dapat diakses publik. BNPB juga memiliki aplikasi InaRisk yang memetakan bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Data yang tersedia, kata dia, dapat dimanfaatkan pemerintah dan publik untuk merencanakan berbagai langkah antisipasi sehingga la nina yang ada di depan mata tidak menimbulkan kerugian besar baik secara materi maupun nonmateri. La nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan curah hujan di suatu kawasan turun dalam intensitas yang berlebih.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat memicu bencana hidrometeorologi. Lilik mengatakan, la nina dapat memicu bencana alam sehingga berbagai fasilitas publik yang rentan agar diperhatikan ketahanannya. 

Warga melihat kondisi jalan yang putus akibat cuaca ekstrem di Lingkungan Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Tabanan, Ahad (11/10). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan mendata ada 58 titik kejadian bencana akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu pada Sabtu (10/10) dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah, korban terluka satu orang dan nihil korban jiwa - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan. Musim hujan di Indonesia sendiri datang secara bertahap, dan diprediksi berakhir sekitar akhir Maret atau April 2021.

Menurut Dwikorita, pemerintah perlu mengantisipasi peningkatan curah hujan. Sebab, kata ia, bersamaan dengan masuknya musim hujan ini, BMKG Jepang, Amerika Serikat, dan Australia telah mendeteksi terjadinya La Nina di Samudera Pasifik.  La Nina merupakan anomali suhu muka air laut, di mana suhu di laut akan lebih dingin sampai bisa minus satu derajat celcius atau lebih.

La Nina ini, kata dia, akan mengakibatkan aliran masa udara basah yang lebih kuat dari normalnya dari wilayah pasifik masuk ke Indonesia, terutama Indonesia timur, tengah, dan utara. Dampaknya adalah curah hujan bulanan di Indonesia ini akan semakin meningkat, peningkatan ini bervariasi atau tidak seragam dari segi ruang dan waktu.

“Misalnya mulai diprediksi akhir Oktober sebagian atau 30 persen masuk musim hujan. Mulai Oktober sekarang ini sudah mulai terjadi peningkatan curah hujan sampai bisa 40 persen bahkan lebih, terutama untuk hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera mulai Oktober atau November,” paparnya. 

Dwikorita mengatakan, pada Desember, Januari, dan Februari mendatang, curah hujan akan meningkat di wilayah Indonesia bagian tengah, timur, dan utara. “Jadi, itu sekilas potensi peningkatan hujan akan lebih tinggi dari normalnya dapat mencapai 40 persen yang tentunya akan berdampak pada terjadinya bencana hidrometrologi baik banjir, longsor, angin kencang, atau puting beliung. Itulah sekilas prediksi cuaca selama kurang lebih selama enam bulan ke depan,” paparnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerapkan Siaga 1 Bencana. Bahkan, menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, penetapan Siaga Bencana sudah dilakukan sejak September 2020. Penerapan tersebut merupakan langkah antisipatif Jabar saat memasuki musim hujan.

Alat berat beroperasi di area proyek pembuatan embung atau penampungan air di kawasan Semanan, Jakarta Barat, Rabu (7/10). Pembangunan embung tersebut guna mengantisipasi banjir mendatang. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

“Sudah sebulan lalu saya (Jabar) Siaga Satu karena ternyata September sudah hadir hujan. Dan kami ada kejadian kebencanaan di Cianjur dan Sukabumi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil akhir pekan lalu.

Menurut Emil, pihaknya sudah mengirim Surat Edaran (SE) kepada kepala daerah di 27 kabupaten/kota di Jabar. SE tersebut berisi soal antisipasi bencana di musim hujan mengingat 60 persen bencana alam yang terjadi merupakan bencana hidrologis. 

“Hidrologisnya terbagi dua untuk yang dari Jabar tengah ke utara bentuknya banjir, dan tengah ke selatan bentuknya longsor. Karena Jabar secara geografis  tengah ke utara dan tengah ke selatan lahan-lahan miring,” paparnya. 

Emil menjelaskan, di Jawa Barat per tahun terjadi 2.000 bencana. "Jadi kalau dibagi setahun per hari terjadi tiga kali kebencanaan di Jawa Barat," katanya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah menyiapkan fasilitas bagi warga terdampak bencana. Fasilitas tersebut disesuaikan dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 saat bencana terjadi. 

“Saya titip saja kepada Pak Ridwan (Gubernur Jabar) dan gubernur lainnya supaya kalau sampai ada apa-apa atau kebencanaan, tempat pengungsian tolong dipersiapkan tidak seperti biasa karena harus ada jaga jarak. Mungkin pengungsian per family (keluarga) akan lebih bagus. Maka penularan itu relatif akan lebih tekendali,” papar Luhut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat