WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan, terdapat satu negara Arab yang bakal melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Sebelumnya, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain telah terlebih dulu melakukan hal demikian.

“Rencana kami adalah membawa lebih banyak negara yang akan diumumkan lebih banyak lagi segera. Satu (negara akan menandatangani normalisasi) dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft saat diwawancara Al Arabiya, Rabu (23/9), tanpa menyebutkan negaranya.

Namun, Craft mengungkapkan bahwa AS juga mengharapkan Arab Saudi ikut menandatangani kesepakatan damai dengan Israel. “Jelas, kami akan menyambut Arab Saudi menjadi yang berikutnya. Tetapi, yang penting adalah kami fokus pada perjanjian dan kami tidak mengizinkan rezim (Iran) untuk mengeksploitasi niat baik Bahrain, UEA, atau Israel," ucapnya.

Warga Palestina berunjuk rasa menolak normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab di Nablus, Tepi Barat, beberapa waktu lalu.- (AP/Khalil Hamra)

SHARE    

Laman the Guardian edisi Kamis (24/9) menuliskan, Sudan dan Oman menjadi dua pihak yang paling diunggulkan untuk melakukan normalisasi dengan Israel sebelum akhir tahun ini. Namun, penjaga gawang lama Timur Tengah, yakni Riyadh dan Kuwait masih menunggu momen yang tepat. Kedua negara itu dipimpin oleh dua raja yang sudah berusia 80-an. 

UEA melakukan normalisasi dengan Israel pada 13 Agustus. Bahrain melakukan normalisasi dengan Israel pada 15 September.

Laman the Guardian melaporkan Saudi diam-diam menjadi pihak yang mendorong UEA dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel. Media Inggris ini melaporkan, beberapa bulan sebelum normalisasi terjadi, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menguraikan alasannya membuat pakta yang mengubah kebijakan Timur Tengah terhadap Israel.

Alasannya, antara lain, peluang pembelian pesawat jet AS, dukungan politik, dan akses yang lebih besar terhadap Amerika yang dikuasai Presiden Donald Trump yang sepenuhnya transaksional.

Jika normalisasi Saudi dan Israel terjadi, akan ada perubahan besar geopolitik Timur Tengah. Perubahan itu bahkan melampaui perjanjian Israel dengan Mesir pada 1978 dan dengan Yordania 16 tahun kemudian.

The Guardian melaporkan, kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel memang semakin memungkinkan. Namun, tiga sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, MBS tampaknya ingin menunggu hasil pemilihan presiden AS pada 3 November.

MBS pernah memanggil Presiden Palestina Mahmood Abbas pada tahun lalu. Namun, Abbas tidak pernah membahas pertemuan tersebut dan tidak pernah kembali ke Riyadh sejak saat itu.

Akan tetapi, sumber di Pemerintah Palestina yang tidak disebutkan namanya mengatakan, rencana yang disampaikan MBS menyerupai rencana Perdamaian Timur Tengah yang dirancang penasihat presiden AS, Jared Kushner.

Dukungan Raja Salman

Dalam pidatonya di Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB, Rabu (23/9), Raja Arab Saudi Salman masih mengungkapkan hal yang sama sejak 2002. Ia mendorong inisiatif Arab Peace yang disponsori Arab Saudi.

"Inisiatif ini memberikan dasar solusi komprehensif dan satu-satunya solusi konflik Arab-Israel yang memastikan, saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak sah mereka, Yang terpenting adalah mendirikan negara merdeka di Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Raja Salman. 

Dalam sidang yang sama, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune turut mengangkat isu Palestina. "Perjuangan Palestina tetap menjadi tujuan suci bagi Aljazair dan rakyatnya," kata Tebboune, dikutip laman Anadolu Agency. 

Sehari sebelumnya, dukungan kemerdekaan Palestina juga datang dari Presiden Indonesia Joko Widodo, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat