JAKARTA -- Otoritas Arab Saudi berencana membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah secara bertahap. Ada tiga tahap yang disiapkan. Pada tahap pertama dan kedua, Saudi mengizinkan warga lokal melaksanakan haji kecil. 

Menteri Haji dan Umrah Mohammed Arab Saudi Saleh Benten mengatakan, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi Kerajaan di tengah masih mewabahnya pandemi Covid-19. "Kementerian sedang mempelajari tiga tahap pemulihan ibadah umrah," kata Benten dilansir dari Arab News, Selasa (22/9).

Pada fase pertama, warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Kerajaan akan diizinkan untuk menunaikan ibadah umrah. Hanya saja, layanan umrah akan dibatasi 40 persen dari kapasitas normal.

Pada fase kedua, jumlah jamaah umrah ditingkatkan menjadi 75 persen. Sedangkan fase ketiga, ibadah umrah akan dibuka untuk jamaah internasional. "Pada fase tiga, kapasitas penuh akan dipulihkan dan peziarah dari luar Kerajaan akan diizinkan," katanya. 

Ia mengatakan, selama tiga fase pembukaan layanan ibadah umrah ini, tindakan pencegahan kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan. Kerajaan, ujar Benten, juga ingin memberdayakan perusahaan umrah dan organisasi terkait menjadi entitas ekonomi kuat dan memberikan layanan berkualitas melalui aplikasi I'tamarna. Aplikasi tersebut akan memudahkan jamaah untuk memesan perjalanannya. 

Menurutnya, ada 30 lebih perusahaan lokal dan internasional yang bisa memberikan layanan kepada calon jamaah umrah melalui platform elektronik untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan saat melayani jamaah. Benten juga menekankan pentingnya registrasi awal umrah dan mengatakan bahwa perusahaan umrah bertanggung jawab melakukan kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan jamaah, termasuk mereka yang datang melalui negara transit.

"Warga dari 80 negara sekarang dapat mengunjungi Kerajaan untuk umrah tanpa memerlukan visa dan jumlah ini akan meningkat," ujar Benten.

Konjen RI Jeddah Eko Hartono membenarkan adanya rencana pembukaan ibadah umrah dalam tiga tahap. "Tahap pertama dan kedua untuk lokal. Ketiga baru internasional. Untuk tahap pertama, informasinya pekan depan, tapi kapan pastinya belum tahu," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (22/9).

Yang dimaksud warga lokal adalah warga negara Saudi dan mukimin atau ekspatriat dengan izin tinggal. Warga negara di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tidak termasuk kategori tersebut mengingat penerbangan internasional belum sepenuhnya bebas dibuka.

Dalam pelaksanaannya nanti, Konjen Jeddah menyebut calon jamaah harus mendaftarkan diri menggunakan aplikasi yang telah disiapkan. Di tiap tanggal, Kerajaan Saudi sudah menetapkan kuota dan hal tersebut harus dipatuhi.

"Mereka pakai platform digital. Jadi calon jamaah memilih kapan mau umrah dan kuotanya per waktu. Ini agar jaga jarak atau social distancing tetap terjaga," lanjutnya.

Syarat lain yang harus dimiliki calon jamaah adalah melampirkan bukti bebas Covid-19. Setiap jamaah yang nantinya menjalankan umrah harus mengikuti protokol kesehatan yang disiapkan Kerajaan Saudi.

Perihal protokol kesehatan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyiapkan sendiri agar pelaksanaan haji dan umrah berjalan dengan lancar. Terbaru, produk protokol kesehatan Covid-19 ini menunggu sinkronisasi dengan protokol milik Pemerintah Arab Saudi.  Mengenai hal tersebut, Konjen Eko menyebut belum mendapatkan informasi apa pun. 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag M Arfi Hatim mengaku belum mendapat informasi seputar pembukaan umrah secara bertahap yang ditetapkan Kerajaan Saudi. Mengenai kelanjutan protokol kesehatan yang sedang dibuat, ia menyebut masih dibahas dengan Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Kemenag belum melakukan sosialisasi terkait hal tersebut dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Apa pun keputusan Saudi, tentu kita hormati dan ikuti. Protokol kesehatan belum disosialisasikan dengan PPIU. Masih pembahasan," ujarnya.

Petugas memeriksa barang bawaan jamaah di sebuah hotel di Makkah pada musim haji, Juli lalu. - (EPA-EFE/SAUDI MINISTRY OF MEDIA)

SHARE    

Kepala Subdirektorat Pemantau dan Pengawasan Ibadah umrah dan Haji Khusus Noer Alya Fitra sebelumnya mengatakan, meski Indonesia telah memiliki  protokol kesehatan bagi petugas dan jamaah haji umrah, hal tersebut tetap harus disesuaikan dengan produk protokol kesehatan Covid-19 milik Pemerintah Saudi.

"Kita tetap mempersiapkan. Jadinya seperti apa kita tetap menunggu dari Pemerintah Arab Saudi. Kita menunggu produk protokol kesehatan Arab Saudi," ujarnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi Abddulfattah Mashat mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan forum dengan tajuk “Mengelola Perubahan Kelembagaan dan Transformasi di Sektor Umrah". Tujuan kegiatan tersebut untuk memperkaya pengalaman jamaah umrah.

Ekonomi haji dan umrah tidak terbatas pada layanan yang diberikan kepada jamaah. Di luar itu, perekonomian juga berputar dan mencakup pilihan layanan dan logistik lainnya.

Kementerian disebut berusaha mengelola transformasi kelembagaan secara efektif, meningkatkan layanan, memperkaya pengalaman dan memperbesar aspek keberlanjutan sektor untuk melayani lebih banyak jamaah. 

Pada 2019, Mashat menyebut, sebanyak 5,3 juta warga Saudi, 6,4 juta ekspatriat, 1,2 juta penduduk negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dan 7,5 juta orang dari belahan dunia lain melakukan ibadah umrah.

Ia mengatakan, bagi jamaah yang bepergian dari negara lain, sebelumnya harus melalui agen dan perusahaan umrah terdaftar untuk mendapatkan visa dan membuat pengaturan lain. Kementerian, kata dia, saat ini sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keseluruhan sistem.

Sebagai bagian dari transformasi sektor yang direncanakan, Mashat mengatakan, perusahaan penyelenggara ibadah umrah dapat mengakuisisi perusahaan yang ada dan bergabung dengan mereka atas namanya atau membentuk entitas baru. Sehubungan dengan transformasi sektor ini, dia menekankan perlunya bisnis mengubah konsep layanan yang mereka berikan dan mengembangkan model bisnis baru. 

Rapat asosiasi

Ketua Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengiyakan bahwa Arab Saudi merencanakan untuk membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi masyarakat internasional pada Januari 2021. Informasi itu didapat saat Sapuhi mengikuti webinar bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten, Senin (21/9).

Syam mengatakan, rencana dibuka atau tidaknya umrah pada Januari 2021 tetap harus menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Menurut dia, hal tersebut akan diumumkan 30 hari sebelum waktu pembukaan kembali ibadah umrah bagi masyarakat internasional.

"Pada dasarnya, menteri haji hanya melakukan secara teknis sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara izin boleh tidaknya melakukan kegiatan umrah itu berada di Kemenkes Arab Saudi," katanya kepada Republika, Selasa (22/9).

Saudi pada pertengahan September mengumumkan akan mencabut larangan perjalanan pada awal 2021. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan, mulai 1 Januari 2021, larangan masuk dan keluar bagi warga negara akan dicabut. Semua moda transportasi juga akan dibuka kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Terkait webinar yang digelar Muhammad Saleh Benten, Syam mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperbarui informasi kebijakan umrah dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Selain itu, bertujuan untuk menyosialisasikan program transformasi kelembagaan di perusahaan umrah dan penyedia layanan jamaah.

Menurut Syam, ada beberapa poin penting dari acara tersebut. Pertama, Pemerintah Saudi akan mencabut kebijakan penangguhan umrah dan kunjungan ke Masjidil Haram secara bertahap sesuai perkembangan pandemi Covid-19. Kemudian, Pemerintah Saudi tetap konsisten memperbaiki layanan guna terwujudnya Visi 2030, dengan melayani 30 juta jamaah umrah.

Pemberangkatan umrah saat pandemi masih menunggu perizinan dari Arab Saudi dan pengkajian protokol kesehatan di Indonesia. Walaupun begitu, Arab Saudi telah menyatakan akan memulai pelayanan umrah dalam waktu dekat bagi jamaah domestik.

VP Corporate Communication Angkasa Pura (AP) II Yado Yarismano menyatakan, pihaknya siap melayani penerbangan umrah jika Saudi telah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah bagi masyarakat internasional.

"Untuk pemberangkatan umrah, kami sendiri dari sisi operator sudah siap untuk melayani traffic dari umrah. Karena sebelumnya juga memang bandara-bandara yang melayani umrah secara sarana dan prasarananya sudah ready," kata Yado.

Terkait dengan jalur khusus, pihaknya tidak memberlakukan jalur sendiri untuk jamaah umrah. Namun, nantinya ada tempat khusus bagi jamaah untuk menunggu pemberangkatan. “Tapi, nanti ada tempat, di mana bisa dialokasikan untuk jamaah menunggu. Kalau untuk terminal khusus, itu masih dikaji oleh manajemen,” ujar dia.

Guna penanganan penumpang umrah, menurut dia, masih sama seperti sebelum pandemi. Sebab, saat ini penerbangan ke Arab Saudi masih ditutup untuk sementara. Begitu pula dengan penerapan protokol kesehatan di bandara. Para penumpang wajib mengikuti rapid test dengan hasil nonreaktif dan swab test dengan hasil negatif. Untuk persyaratan lainnya bergantung dari negara tujuan.

"Persyaratannya sama. Jadi kan untuk penerbangan internasional untuk syarat dan prasyaratnya bergantung dari negara tujuan. Nanti negara tujuan itu mempersyaratkan, misal harus ada health alert card (HAC) melalui aplikasi e-Hac atau formulir kertas,” tutur dia.

Persyaratan itu harus dilengkapi oleh para penumpang yang akan berangkat, baik jamaah umrah maupun penumpang biasa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat